Revitalisasi Monas, Pemprov DKI Diduga Langgar Keputusan Presiden

sumber gambar: google


IDEANEWS.CO - Imbas penebangan 190 pohon di sisi Selatan kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk keperluan revitalisasi berbuntut panjang.

Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta dipanggil Komisi D DPRD DKI Jakarta untuk memberi penjelasan mengenai penebangan pohon ini pada Rabu (22/1/2020) di gedung DPRD DKI Jakarta  di kawasan Kebon Sirih Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Dinas Cipta Karya Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta Heru Hermawanto dicecar berbagai pertanyaan oleh legislator.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai melangkahi Pemerintah Pusat. Pasalnya, belum ada perintah melakukan revitalisasi kawasan Monas sebagai sebuah pusat Cagar Budaya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1995  tentang pembangunan kawasan Medan merdeka di Wilayah daerah khusus Ibu kota Jakarta.

Untuk itu, Komisi D DPRD DKI meminta  Pemerintah Provinsi DKI untuk menyetop revitalisasi kawasan Monas yang saat ini sedang berjalan sampai ada persetujuan dari Sekretaris Negara (Setneg).

“Saya pikir bapak berkomunikasi dengan Setneg. Pokoknya semua kegiatan di Monas bapak hentikan sementara sampai ada persetujuan dari Setneg terkait Keppres. Semua aturan tetep kalah dengan Kepres,” kata ketua komisi D DPRD DKI Jakarta  Ida Mahmudah kepada Heru dalam rapat tersebut.

Dalam pasal  Pasal 4 Keppres 24 tahun 1995 memang disebutkan bahwa apabila ada penataan ulang atau revitalisasi kawasan Monas ini maka pemerintah pusat mesti dilibatkan bahkan ada beberapa kementerian mesti dilibatkan sebagai Komisi Pengarah seperti: 

1.Menteri Negara Sekretaris Negara : sebagai Ketua merangkap anggota;
2. Menteri Pekerjaan Umum : sebagai Anggota;
3. Menteri Negara Lingkungan Hidup : sebagai anggota;
4. Menteri Perhubungan : sebagai Anggota;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : sebagai anggota; 

Adapun tugas komisi pengarah ini adalah: memberikan persetujuan terhadap perencanaan beserta pembiayaan pembangunan Taman Medan Merdeka yang disusun oleh Badan Pelaksana dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas. Poin ini tertuang dalam pasal 5 Keppres 24 tahun 1995.

“Ada keppres 25/95, ini adalah kawasan cagar budaya. Sampai hari ini belum ada permintaan dari Pemda DKI terhadap revitalisasi kawasan Monas . Ini informasi dari Setneg,” kata Anggota komis D Pantas Nainggolan.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy