Jiwasraya Dinilai Jebol Akibat OJK Ikut Main Mata


sumber gambar: politik today
Kolase

 Ideanewsindo.com - Salamuddin Daeng, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), menduga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memang sengaja membiarkan Asuransi Jiwasraya bermasalah seperti sekarang. 

Padahal, lembaga pengawas jasa keuangan ini memiliki kewenangan dalam mendeteksi potensi fraud dan memitigasi risikonya pada industri, yang nantinya mengambil langkah tegas.

Daeng pun mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) juga memeriksa semua pejabat OJK, terutama pejabat OJK Bidang Pengawasan Pasar Modal.

"Jika saja OJK punya taji, mestinya sudah dari dulu Jiwasraya disemprit, dijatuhi sanksi. Sehingga, tak jatuh lebih banyak korban. Jadi, OJK gagal menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan regulator di sektor keuangan Indonesia," ujar Daeng dalam keterangannya, Senin (8/6/2020).

Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, lembaga superbody ini melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Pasar Modal, dan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

Saat ini, pengawasan pasar modal berada di bawah Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota.

Daeng menegaskan, pemeriksaan pejabat OJK ini sangat penting. Pasalnya, terkesan ada pembiaran sehingga asuransi Jiwasraya menjadi jeblok.

"Semestinya, tidak ada satupun permasalahan di industri keuangan, baik bank maupun non bank maupun asuransi yang luput dari pengawasan OJK. Sebab, industrii keuangan kita, pasti diawasi OJK. Dan memang itu salah satu Tupoksi OJK ini," imbuh Daeng.

Menurut Daeng, semua lembaga keuangan pasti diawasi OJK. Terlebih, industri keuangan wajib melaporkan keadaan kondisi keuangan secara berkala kepada OJK.

Selain itu, OJK dan PPATK pasti terkoneksi dengan baik. Sehingga kalau ada transaksi yang mencurigakan dan di luar batas kewajaran, pasti alarm OJK berbunyi.

"Kalau alarm mereka tidak berbunyi berarti ada yang tahu, tetapi tidak melaporkan dan tidak melakukan teguran sesuai kewenangan OJK. Ini kan pembiaran," ujar Daeng. 

(bizlaw)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy