Jokowi Dinilai Masyarakat Berhasil Kendalikan Covid-19 di Indonesia
 |
| Photo |
Ideanewsindo.com -
Pemerintah Jokowi berhasil mengendalikan Covid-19 di Tanah Air. Istana merujuk
dari hasil survei Indikator yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gugas
Covid 19.
Sebanyak 55,0 responden menyatakan cukup puas. Sisanya, sebanyak 24,0
persen responden menyatakan kurang puas, sebanyak 1,9 persen tidak puas sama
sekali, dan 10,4 persen tidak menjawab.
Berdasarkan hasil survei Indikator, sekitar 8,7 persen
responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gugas Covid 19. Sementara
itu, sebanyak 55,0 persen lainnya menyatakan cukup puas. Sisanya, sebanyak 24,0
persen responden menyatakan kurang puas, sebanyak 1,9 persen tidak puas sama
sekali, dan 10,4 persen tidak menjawab.
Juru bicara Presiden Fadroel mengatakan bahwa hal itu
menunjukkan bahwa sistem responsif pandemi yang dibangun Presiden bekerja dalam
menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial, dan ekonomi.
“Kepercayaan ini menjadi modal bagi presiden untuk terus
bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi,
akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan Covid-19 untuk memasuki
kenormalan baru,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2020).
Presiden juga sangat berterima kasih, model pentahelix
solidaritas sosial atau modal sosial yang berwujud gotong-royong kemanusiaan
antara pemerintah, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, media, dan
masyarakat berkontribusi positif dalam memutus, dan mengendalikan penyebaran
virus corona.
Namun, catatan-catatan dari masyarakat terkait dengan
kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden, seperti
program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat. Kunci
jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif
yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari
pusat sampai daerah.
Presiden Jokowi terus berupaya melakukan reformasi birokrasi
sejak awal periode pemerintahan. Akan tetapi, hal ini bergantung pada
partisipasi publik. Oleh karena itu, Presiden mendorong partisipasi publik
untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan
umum.