Jokowi Dinilai Masyarakat Berhasil Kendalikan Covid-19 di Indonesia


 
sumber gambar: katadata
Photo
Ideanewsindo.com - Pemerintah Jokowi berhasil mengendalikan Covid-19 di Tanah Air. Istana merujuk dari hasil survei Indikator yang menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gugas Covid 19.

Sebanyak 55,0 responden  menyatakan cukup puas. Sisanya, sebanyak 24,0 persen responden menyatakan kurang puas, sebanyak 1,9 persen tidak puas sama sekali, dan 10,4 persen tidak menjawab.

Berdasarkan hasil survei Indikator, sekitar 8,7 persen responden menyatakan sangat puas terhadap kinerja Gugas Covid 19. Sementara itu, sebanyak 55,0 persen lainnya menyatakan cukup puas. Sisanya, sebanyak 24,0 persen responden menyatakan kurang puas, sebanyak 1,9 persen tidak puas sama sekali, dan 10,4 persen tidak menjawab.

Juru bicara Presiden Fadroel mengatakan bahwa hal itu menunjukkan bahwa sistem responsif pandemi yang dibangun Presiden bekerja dalam menciptakan keamanan dalam dimensi kesehatan, sosial, dan ekonomi.

“Kepercayaan ini menjadi modal bagi presiden untuk terus bekerja keras membangun sistem responsif yang ditandai oleh transparansi, akuntabilitas dan kecepatan bertindak dalam penanganan Covid-19 untuk memasuki kenormalan baru,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (8/6/2020).

Presiden juga sangat berterima kasih, model pentahelix solidaritas sosial atau modal sosial yang berwujud gotong-royong kemanusiaan antara pemerintah, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat berkontribusi positif dalam memutus, dan mengendalikan penyebaran virus corona.

Namun, catatan-catatan dari masyarakat terkait dengan kebijakan yang belum ideal menjadi perhatian sangat serius Presiden, seperti program bantuan sosial yang masih belum terdistribusi secara tepat. Kunci jawaban masalah distribusi bantuan sosial ini adalah penguatan sistem responsif yang secara organisasi dilaksanakan oleh aparatur birokrasi pemerintahan dari pusat sampai daerah.

Presiden Jokowi terus berupaya melakukan reformasi birokrasi sejak awal periode pemerintahan. Akan tetapi, hal ini bergantung pada partisipasi publik. Oleh karena itu, Presiden mendorong partisipasi publik untuk reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy