Jokowi Perintahkan Gigit Mafia Ini
 |
| Photo |
Ideanewsindo.com -
Paling tidak, ini kedua kalinya Presiden Jokowi menggunakan kata ‘gigit’ untuk
menekankan pentingnya penegakan hukum oleh aparat.
Pertama, kata ‘gigit’ dilontarkan Jokowi sebagai bentuk
peringatan kepada mafia migas yang kerap bermain curang sehingga mengakibatkan
harga gas tak kunjung turun.
Awal 2020, Presiden marah karena banyak pihak yang senang
mengimpor gas lantaran di situ banyak ‘cuan’ yang bisa dinikmati bersama oleh
para pemburu rente.
"Presiden selalu menyampaikan bahwa urusan migas harus
betul-betul bisa berjalan dengan baik. Beliau sudah sering muncul kata-kata
yang begitu keras, saya pikir jangan sampai ke Presidenlah, kalau perlu
'menggigit' ya saya duluan yang menggigit," tegas Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta,” ujar Kepala KSP Moeldoko, Selasa
(14/1/2020) lalu.
Namun sayangnya, hingga kini belum ada satupun mafia migas
yang berhasil ‘digigit’ aparat hukum. Dengan kata lain, Jokowi masih punya satu
utang yang belum lunas.
Kini, atau yang kedua, Jokowi kembali menggunakan kata
‘gigit’ saat memerintahkan aparat hukum mengawal penggunaan dana corona sebesar
Rp 677,2 triliun.
Jokowi berharap, anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, bisa dikelola dan diawasi dengan baik.
Jokowi berharap, anggaran sebesar Rp 677,2 Triliun yang digelontorkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional, bisa dikelola dan diawasi dengan baik.
"Tugas para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK,
Penyidik, dan PNS adalah menegakkan hukum. Tapi juga saya ingatkan, jangan
menggigit orang yang tidak salah. Jangan menggigit yang tidak ada mensrea (niat
jahat). Juga jangan menyebarkan ketakutan kepada para pelaksana dalam
menjalankan tugasnya," ujar Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengawasan
Intern Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/6/2020).
Jokowi juga mengingatkan BPKP, Inspektorat dan juga LKPP
selaku aparat internal pemerintah, untuk fokus ke pencegahan dan perbaikan tata
kelola serta menjalin sinergi dengan lembaga-lembaga pemeriksa eksternal
seperti BPK.
"Demikian juga sinergi antar-aparat penegak hukum,
kepolisian, kejaksaan, KPK juga harus kita lanjutkan. Dengan sinergi, check and
balances antarlembaga dan dukungan seluruh rakyat Indonesia, saya yakin kita
bisa bekerja lebih baik menangani semua masalah dan tantangan dengan lebih cepat,"
ujar Jokowi.
(bizlaw)