Presiden Jokowi Sentil Prabowo


 
sumber Photo: suara
Photo Jokowi & Prabowo
Ideanewsindo.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari perusahaan dalam negeri. Sebab, belanja dalam negeri menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi. 

Hal tersebut Jokowi sampaikan saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

"Untuk di Kemenhan, bisa saja (beli alustsista) di DI (Dirgantara Indonesia), beli di Pindad, beli di PAL," terang Jokowi.

Jokowi menambahkan, pembayarannya juga harus dilakukan dengan menggunakan uang tunai agar kondisi perekonomian Indonesia cepat pulih. Belanja dalam negeri menjadi kunci dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Jokowi juga menyinggung, Kemenhan menjadi salah satu kementerian yang mendapatkan anggaran belanja yang cukup besar, yakni sebesar Rp 117,9 triliun. Terkait hal tersebut, ia bilang akan memantau penggunaan anggaran. Bahkan ia akan melihat secara harian untuk memastikan belanja pemerintah dapat dikeluarkan dengan cepat.

"Saya kira belanja-belanja yang dulu belanja ke luar, direm dulu. Beli, belanja, yang produk-produk kita. Agar apa? Ekonomi kena trigger, bisa memacu growth kita, pertumbuhan (ekonomi) kita," ucap Presiden.

Di sisi lain, seperti dilansir kontan.co.id, Defence News, lewat situsnya, DSCA mengumumkan, penjualan potensial delapan pesawat tempur MV-22 Block C Osprey senilai total 2 miliar dolar AS atau hampir Rp 29 triliun ke Indonesia.

Termasuk, mesin 24 AE 1107C Rolls-Royce, 20 radar infra merah forward-looking AN/AAQ-27, sistem peringatan rudal AN/AAR-47, dan radar penerima peringatan AN/APR-39, juga 20 senapan mesin M-240-D 7.64 mm dan senapan mesin GAU-21.

DSCA menyebutkan, pesawat tempur MV-22 Block C Osprey hasil kolaborasi Boeing Company dan Bell Helicopter-Textron itu juga akan meningkatkan kemampuan bantuan kemanusiaan dan bencana Indonesia serta mendukung operasi amfibi.

“Penjualan potensial ini akan mendukung tujuan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS dengan meningkatkan keamanan mitra regional penting yang merupakan kekuatan bagi stabilitas politik, dan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik," sebut DSCA.  

Pengumuman DSCA berarti Departemen Luar Negeri AS telah memutuskan Program Penjualan Militer Luar Negeri (FMS) potensial memenuhi standar. Tetapi, bukan jaminan penjualan akan terjadi sesuai yang DSCA umumkan.

Setelah mendapat persetujuan Kongres AS, pembeli dari luar negeri termasuk Indonesia mulai bernegosiasi tentang harga dan kuantitas, yang keduanya bisa berubah hingga negosiasi berakhir.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy