Vanuatu 'Serang' Lagi RI, Sebut Komentar Rasis Terkoordinasi

Perdana Menteri Vanuatu Bob Loughman

IDEANEWSINDO.COM -  Vanuatu sempat membuat masalah dengan RI di sidang umum PBB. Negara itu makin menunjukkan dukungannya pada Papua merdeka.

Hal ini membuat netizen RI marah dan menyerang sejumlah akun media sosial negeri 'seujung kuku' itu. Bahkan Facebook dan Instagram diserbu kecaman.

Mengomentari ini Manajer Komunikasi Vanuatu Tourism Office, Nick Howlett, mengatakan pada ABC Radio pihaknya tak terkejut dengan apa yang RI lakukan. Malah, negara tersebut mengklaim telah menjadi target perilaku rasis yang terkoordinasi.

"Beberapa di antaranya terlihat sebagai perilaku tidak autentik yang terkoordinasi, karena tidak terlihat asli dan tidak merefleksikan tindakan yang biasanya terjadi," ujarnya pada media itu, dikutip Kamis (1/10/2020).

Komentar serupa, ujar juru bicara negara itu, selalu terlihat setiap negaranya mengomentari Papua. Mereka malah menyebut banyak akun bodong, yang tanpa profil dan tak memiliki instagram sama sekali.

Ia pun mengaku tak akan menghapus komentar yang bernada rasis dan politis. Karena, dikhawatirkan memperburuk situasi.

"Kami adalah negara demokrasi yang juga menerima Indonesia. Dan, bukan kebijakan kami mengucilkan orang," katanya lagi.

Meski begitu dari pantauan CNBC Indonesia, sejak kemarin akun-akun medsos Vanuatu memang sudah menonaktifkan kolom komentarnya.

Sebelumnya Perdana Menteri Republik Vanuatu, Bob Loughman, dalam pernyataannya di PBB menyebut ada pelanggaran HAM yang dilakukan RI. Ia pun meminta pemerintah membuka pintu pada investigator asing.



"Ada pelanggaran hak asasi manusia terjadi di tengah-tengah kita, di region kita, orang-orang di Papua terus menerus menderita dari siksaan pelanggaran HAM," ujar menyampaikan pidato di depan sidang dari akun resmi Youtube PBB, 27 September lalu.

"Tahun lalu, pemimpin dari forum pulau-pulau Pasifik meminta pemerintah Indonesia untuk mengizinkan Komisi HAM PBB untuk datang ke Papua Barat. Hari ini kami meminta secara terhormat pemerintah Indonesia untuk melihat suara pemimpin Pasifik."



Ini membuat RI memakai hak jawab dan membantah Loughman. Diplomat RI di PBB menilai tuduhan merupakan intervensi pada urusan dalam negeri dan menyebut tudingan itu memalukan.



"Bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany Austin Pasaribu dalam pidatonya.



"Ini memalukan, di mana satu negara terus terobsesi berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak," tegasnya seraya mengingatkan Vanuatu bukan representasi rakyat Papua.

Ini merupakan kelima kalinya negara Pasifik itu melakukan ke RI di sidang internasional. Hal senada dilakukan sejak 2016 bahkan Vanuatu memasukkan tokoh Papua Merdeka, Benny Wenda, ke delegasi Komisioner Tinggi HAM PBB.

s: cnbcindonesia.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy