Benarkah PKI Melebur ke PDIP?

foto ilustrasi

IDEANEWSINDO.COM - Ahmad Dhani menyebut PKI melebur ke PDI Perjuangan. Berdasarkan catatan sejarah, memang ada sejumlah partai yang melebur ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDIP. Partai apa saja itu?

Sejarawan Merle Calvin Ricklefs dalam buku 'Sejarah Indonesia Modern' menjelaskan sekilas soal sejarah PDI.

Di era Orde Baru, Golkar menjadi partai terkuat. Pada Pemilu 1971, Golkar meraup 62,8% suara, memenangkan 65,6% kursi parlemen. Nahdlatul Ulama (NU) menjadi partai dengan perolehan terbaik di antara partai-partai nonpemerintah, dengan raihan 18,7%. PNI yang menjadi partai terbesar di era Orde Lama pada saat itu hanya memperoleh 6,9%.

Namun pemerintah tidak melihat kemenangan pemilihan umum ini sebagai tanda bahwa kekuatan politik di Indonesia sudah bisa dikendalikan. Pemerintah ingin mengubur partai-partai lama.

"Pemerintah mendesak mereka untuk meleburkan diri ke dalam dua partai," tulis Ricklefs.

Pada Januari 1973, dibentuklah dua partai:
1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibentuk dari partai-partai Islam, terutama dari NU dan Parmusi.
2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dibentuk dari partai-partai non-Islam (Murba, PNI, Katolik, Kristen, dan IPKI).

Versi PDIP

Namun PDIP sendiri menjelaskan, dalam Piagam Perjuangannya, sejarah PDI sebenarnya lebih awal ketimbang Januari 1973.

Diakses detikcom dari situs PDIP, Senin (5/10/2020), Piagam Perjuangan menjelaskan bahwa sejarah PDI berawal dari tahun 1970. Fusi partai-partai kala itu bukan karena desakan pemerintah Orde Baru, namun karena cita-cita luhur mewujudkan Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, demokratis, berkeadilan, berkemakmuran, berkeadaban, dan berketuhanan sebagaimana Pembukaan UUD 1945.

"Didorong oleh kesadaran akan tanggung jawab mewujudkan cita-cita luhur tersebut, serta guna memenuhi tuntutan perkembangan zaman yang ada," begitulah kalimat dalam Piagam Perjuangan yang menjelaskan soal latar belakang sejarah PDI.

Pada 9 Maret 1970, Kelompok Demokrasi Pembangunan dibentuk oleh lima partai, yakni:
1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
3. Partai Katolik
4. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
5. Musyawarah Rakyat Banyak (Murba).

Pada 28 Oktober 1971, kelima partai itu membuat pernyataan bersama.

Pada 10 Januari 1973, fusi partai terjadi. Lima partai itu menjadi satu berdasarkan Pancasila. Nama partai hasil fusi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

"Pada penutupan Kongres II PDI di Jakarta tanggal 17 Januari 1981 kelima partai yang berfusi tersebut menegaskan bahwa perwujudan fusi telah paripurna, serta menyatakan pengakhiran eksistensi masing-masing," demikian tulis PDIP dalam Piagam Perjuangan.

PDI eksis selama Orde Baru. Dilansir buku 'Biografi Presiden dan Wakil Presiden RI' susuna Muhammad El Brahimy, Megawati Soekarnoputri menjadi pengurus PDI Jakarta Pusat pada 1986 dan akhirnya menjadi anggota DPR periode 1987-1992. Karier politik Megawati melejit. Pada 1993, Megawati terpilih menjadi Ketua Umum DPP PDI. Di sisi lain, pemerintah Orde Baru mendukung Budi Harjono untuk menjadi Ketum PDI menggantikan Soerjadi.

Pemerintah Orde Baru (Orba) tak rela Megawati jadi ketum PDI. Maka lewat Fatimah Ahmad cs, digelarlah Kongres Medan 1996 untuk mengembalikan Soerjadi sebagai Ketum PDI. Tapi Mega tak mengakui kongres tersebut. Dualisme terjadi di tubuh PDI, antara kubu Mega dan Soerjadi. Puncaknya adalah peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli).

PDI Mega gagal ikut Pemilu 1997. Reformasi terjadi, Soeharto lengser keprabon. Suasana politik berubah.

Pada 1 Februari 1999, PDI berubah menjadi PDI Perjuangan (PDIP). Perubahan itu diputuskan lewat Kongres V PDI di Denpasar Bali. Asas PDIP adalah Pancasila serta bercirikan Kebangsaan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial.

Kesimpulannya, Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak melebur ke dalam PDI (yang kemudian menjadi PDIP). Lima partai yang ikut melebur ke dalam PDI adalah PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba.

PKI sendiri sudah dibubarkan Menteri Panglima Angkatan Darat Mayor Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966 atau sekitar tujuh tahun sebelum PDI berdiri sebagai hasil dari fusi partai-partai di era Orde Baru.

Nama lengkap Keppres-nya adalah Keputusan Presiden/Pangti ABRI/Mandataris MPRS tanggal 12 Maret 1966 Nomor 1/3/Tahun 1966 tentang Pembubaran PKI beserta ormas-ormas yang bernaung dan berlindung di bawahnya. Keppres dibuat oleh Soeharto atas nama Sukarno, karena Soeharto sudah mengantongi Surat Perintah 11 Maret (Supersemar).

s. detik.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy