Boni Hargens Beberkan Bandar Demo Tolak Omnibus Law

Pengamat Politik Boni Hargens


IDEANEWSINDO.COM - Analis politik senior sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens mempertanyakan gelombang aksi penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dia mencurigai apakah benar ini untuk kepentingan buruh atau ada pihak lain yang menunggangi aksi buruh? 

Boni mengklaim, berdasar investigasi independen yang dilakukan oleh LPI sebelum aksi 8 Oktober 2020 hingga hari ini Senin, 12 Oktober 2020, ditemukan adanya indikasi keterpautan beragam kepentingan dan kelompok pemain di balik aksi tersebut. 

“Secara garis besar, ada dua kelompok yang terlibat dalam aksi 8 Oktober 2020 tersebut dan yang juga akan bergabung dalam aksi lanjutan 13 Oktober 2020 dan aksi-aksi yang akan datang,” kata Boni kepada VIVA, Senin, 12 Oktober 2020.

Pertama, kata Boni, adalah kelompok buruh dan para aktivis yang ideologis ingin memperjuangkan kepentingan buruh. “Mereka benar-benar mempersoalkan pasal-pasal yang menurut mereka berpotensi multitafsir sehingga dalam perumusan peraturan pemerintah (PP) nanti ada potensi kepentingan buruh dikorbankan,” kata Boni. 

Kelompok tipe ini, lanjut dia, tentu penting untuk diterima sebagai kritik dan saran untuk evaluasi dalam konteks judicial review jika itu dinilai perlu.

“Namun, ada kelompok kedua yaitu massa yang dimobilisir oleh oknum dari partai politik oposisi dan dari kelompok antipemerintah yang selama ini memainkan peran sebagai oposisi jalanan. Massa ini datang dari berbagai latar belakang. Ada yang massa partai, massa ormas, dan bahkan ada kelompok pengacau yang biasa dikenal sebagai kaum anarko,” kata Boni.

Massa tipe kedua inilah, sebut Boni yang kemarin dalam aksi 8 Oktober terlibat dalam anarkisme, perusakan fasilitas umum, termasuk penyerangan terhadap aparat keamanan dari kepolisian. 

“Massa tipe kedua ini yang dibayar oleh bandar politik yang bertebaran dari daerah sampai Jakarta,” tutur Boni.

Kendati begitu, Boni berdalih tidak mempunyai otoritas untuk membeberkan identitas dari para penyumbang dana dalam aksi tersebut karena itu wilayah hukum yang menjadi yurisdiksi kepolisian. 

“Namun, apa yang dikatakan pemerintah melalui beberapa tokoh di pemerintahan, sungguh benar bahwa ada bandar yang mendanai aksi 8 Oktober dan aksi-aksi lanjutannya,” kata Boni.

Boni juga menyoroti untuk apa mereka mengeluarkan uang dan melakukan aksi anarki tersebut. Dia memprediksi untuk kepentingan pencitraan di pemilu selanjutnya.

Ada kelompok partai yang ingin menaikkan popularitas untuk memastikan kemenangan di Pilkada 2020 dan persiapan Pemilu 2024. Apalagi kalau electoral threshold nanti dinaikkan ke 7 persen, maka partai oposisi ada yang terancam punah.

“Mereka ini bekerja keras untuk mendegradasi citra partai pendukung pemerintah untuk menyelamatkan partai mereka di Pilkada 2020 dan Pemilu 2024,” ujarnya.

Selain itu, kelompok lain yang adalah oposisi jalanan, sambung Boni, mereka berkepentingan untuk menaikkan posisi tawar dalam rangka persiapan Pilpres 2024. Jadi, sejatinya, kata dia, ada banyak aktor yang bermain dalam aksi ini, tapi sebagian besar tidak memikirkan kemaslahatan buruh, dan hanya sekadar menjadikan isu buruh sebagai pintu masuk untuk menyerang pemerintah.

“Maka tidak mengejutkan sebetulnya ketika ada temuan di lapangan bahwa banyak peserta aksi tidak memahami pasal-pasal dalam UU Ciptaker yang menjadi alasan aksi itu ada. Mereka hanyalah massa mengambang yang dimobilisasi untuk menyerang pemerintah. Kelompok ini yang secara pragmatis direkrut dan dimobilisasi untuk terlibat dalam aksi anarkis,” ujarnya.


s. viva.co.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy