Mahfud Bangga dengan Silvany Pasaribu: Vanuatu Memang Mengada-ada

Mahfud MD (foto:detikcom)


IDEANEWSINDO.COM - Menko Polhukam Mahfud Md mengapresiasi jawaban Diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, terhadap tuduhan Vanuatu soal isu pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua. Mahfud menilai tuduhan negara kepulauan di Samudra Pasifik itu mengada-ada.

"Saya ingin katakan, kita semua bangga punya diplomat seperti Silvany itu. Tentu bukan kerja sendiri, tapi kerja kolektif diplomatik kita di PBB sana. Di New York, sehingga kemudian diwakili oleh Silvany," kata Mahfud kepada wartawan dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/10/2020).

Mahfud menjelaskan serangan kepada Indonesia terkait isu pelanggaran HAM di Papua sudah disuarakan oleh beberapa negara saat sidang umum PBB tahun 2016. Namun serangan itu tiap tahun berkurang hingga tersisa Vanuatu pada 2020.

"Sejak tahun 2016 sampai sekarang, gugatan-gugatan, tentang hubungan Indonesia dan Papua. Tentang sikap Indonesia terhadap rakyat Papua, itu sejak 2016 hingga sekarang berkurang terus, sekarang tinggal Vanuatu. Dulu ada tujuh tahun 2016, sesudah itu turun jadi enam, sesudah itu turun menjadi empat. Lalu terakhir sekarang kemarin menjadi tiga lalu sekarang tinggal satu, Vanuatu," katanya.

Mahfud kemudian mengapresiasi diplomat muda Indonesia itu. Mahfud menyebut tuduhan Vanuatu mengada-ada.

"Oleh sebab itu, tentu kita lebih banyak yang bangga. Yang menyatakan resisten, Indonesia resisten terhadap penegakan HAM karena bagi Indonesia Vanuatu itu mengada-ada," katanya.

"Dia itu kan bukan orang Papua. Vanuatu bukan rakyat, tidak mewakili rakyat Papua karena Papua adalah Indonesia. Indonesia adalah Papua, itu aja," jelasnya.

Mahfud menegaskan, jika pun ada kelompok yang menentang atau resisten terhadap HAM rakyat Papua, mereka adalah kelompok separatis. Mahfud juga mempersilakan kelompok tersebut melakukan penyelidikan.

"Bahwa ada yang resisten ya kelompok-kelompok separatis HAM. Silakan, di sana apa namanya lakukan perlindungan HAM, lakukan penyelidikan-penyelidikan nanti kita gunakan lalu ambil keputusan atau sikap sebagai sebuah negara, institusi," katanya.

Mahfud mengatakan, jika ada pelanggaran HAM di Papua, tentu pemerintah akan melakukan penyelidikan. Dia menegaskan HAM adalah hal paling utama semenjak reformasi.

"Ndak mungkin kita melepaskan diri karena kita ini sejak reformasi itu meletakkan HAM itu sebagai hal yang utama. Oleh sebab itu, UUD kita itu sekarang khusus menyangkut HAM itu bertambah 11 pasal, pasal 28 AB sampai Y. Itu karena merespons kebutuhan HAM," sebut Mahfud.

Guna memperkuat perlindungan HAM itu, Mahfud menyebut Komnas HAM dibentuk berdasarkan undang-undang. Dia kembali menegaskan tuduhan Vanuatu sebagai sebuah provokasi.

"Kemudian Komnas HAM yang tadinya hanya dibentuk berdasarkan Keppres sekarang dibentuk berdasarkan UU. Kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari tuduhan-tuduhan pelanggaran HAM. Tetapi kita tidak konyol dong mau dituduh macam-macam padahal yang berbuat mereka, padahal tidak ada, padahal itu hanya provokasi dari negara lain untuk mengambil keuntungan dari Papua lalu memfitnah di Indonesia ada pelanggaran HAM, itu juga kita tidak bisa," katanya.

Untuk diketahui, Vanuatu lagi-lagi mengusik Indonesia dengan mengungkit isu pelanggaran HAM di Papua. Perdana Menteri Republik Vanuatu Bob Loughman mengungkit soal isu pelanggaran HAM di Papua itu dalam Sidang Majelis Umum PBB.

Indonesia kemudian memakai hak jawabnya untuk membantah Vanuatu. Diplomat perwakilan Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, membalasnya dengan pernyataan menohok.

"Saya bingung, bagaimana bisa sebuah negara berusaha mengajarkan negara lain, tapi tidak mengindahkan dan memahami keseluruhan prinsip fundamental Piagam PBB," kata Silvany dalam pidatonya di akun YouTube PBB, Minggu (27/9).

Silvany kemudian mengatakan bahwa tuduhan Vanuatu itu hal yang memalukan. Vanuatu, menurutnya, terlalu ikut campur dengan urusan Indonesia.

"Ini memalukan, bahwa suatu negara terus memiliki obsesi tidak sehat yang berlebihan tentang bagaimana seharusnya Indonesia bertindak atau memerintah sendiri," ujarnya tegas.

s: detik.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel