Massa akan Demo Lagi terkait UU Cipta Kerja, Jokowi Langsung Beri Instruksi ke Menterinya

Demo di kawasan Harmoni, Jakarta, Kamis (8/10/2020). (foto: tribunnews)


IDEANEWSINDO.COM - Aksi unjuk rasa besar-besaran menolak Undang-Undang Cipta Kerja dikabarkan akan kembali digelar di depan Istana Negara, Jakarta pada Selasa (13/10/2020).

Menanggapi itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung memberikan arahannya pada jajaran menteri.

Dikutip TribunWow.com pada Senin (12/10/2020), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyebutkan Jokowi mewanti-wanti soal penyebaran Covid-19.

Demo di tengah pandemi Covid-19 bisa menimbulkan klaster penyebaran baru.

"Arahan presiden, perlu diingatkan ke masyarakat bahwa sekarang masih pandemi Covid."

"Sehingga, kegiatan unjuk rasa (agar) tidak membawa klaster demo baru. Itu yang diingatkan pemerintah," jelas Airlangga setelah rapat bersama Presiden Jokowi secara virtual, Senin (12/10/2020).

Sehingga presiden menekankan agar semua pihak tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai imbuaan Satgas

"Sekali lagi, kegiatan-kegiatan demo atau unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru," ungkap Airlangga.

Sedangkan demo penolakan UU Cipta Kerja juga dilakukan pada Senin ini oleh buruh dan mahasiswa.

Diketahui penolakan itu karena UU Cipta Kerja dianggap bisa merugikan para buruh.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia (SI) sebelumnya sudah memberikan sindiran pada Jokowi.

Jokowi justru melawat ke Pulang Pisau, Kalimantan Tengah untuk meninjau kawasan lumbung pangan, termasuk sawah dan peternakan bebek.

Padahal sejumlah aksi demo besar-besaran berlangsung di berbagai kota pada Kamis, (8/10/2020).

"Sangat disayangkan pecahnya aksi massa saat itu, lagi dan lagi, Presiden RI dalam hal ini Joko Widodo tidak bersedia hadir menemui massa aksi, justru menyampaikan konferensi pers setelah aksi selesai di Istana Bogor," kata Koordinator BEM SI, Remy Hastian dalam keterangan resmi, Senin (12/10/2020).

Menurut Remy, suara para rakyat tidak didengar dan tidak membuahkan hasil.

"Narasi yang kita perjuangkan pada hari itu, ternyata nihil, karena Presiden RI pada saat itu melanjutkan perjalanan dinas ke Kalimantan Tengah untuk melihat itik di sebuah peternakan," sambung Remy.

Ia mengatakan, demo pada Kamis lalu merupakan puncak kemarahan masyarakat.

Mereka menuntut agar Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) UU Cipta Kerja.

"Aksi Nasional Bertajuk #CabutOmnibusLaw UU Cipta Kerja yang dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2020 adalah suatu momentum kemarahan masyarakat Indonesia untuk mendesak Presiden RI mengeluarkan Perppu UU Cipta kerja yang telah disahkan dalam Sidang Paripurna," ungkapnya.

Sejumlah Ormas akan Demo 

Di sisi lain, Ketua Presidium Alumni Aksi Bela Islam 212, Slamet Maarif menjelaskan bahwa gabungan sejumlah ormas akan melakukan demo terkait UU Cipta Kerja.

Menurutnya, UU Cipta Kerja hanya menguntungkan para oligarki dan membuat rakyat merugi.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dikutip dari Wartakotalive.com, Minggu (11/10/2020).

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Slamet juga menyesalkan terkait Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

"Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, persekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," jelas Slamet.

s. tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel