Puluhan Buruh Kena PHK karena Ikut Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja, Juga Tak Diberi Pesangon

Suasana demo buruh yang terjadi di berbagai daerah yang menolak Omnibus Law 


IDEANEWSINDO.COM - Puluhan buruh terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) karena sempat ikut demo tolak UU Cipta Kerja. Puluhan buruh ini juga bahkan tak diberi pesangon.

Masalah ini terungkap saat buruh dan mahasiswa menggelar demo penolakan omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Selasa (06/10/2020).

Mereka tergabung dalam Aliansi Gerakan Buruh Menuntut Keadilan (GBMK) ini memadati Jalan Gajah Mada sambil membawa spanduk dan poster penolakan terhadap UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI Senin, (5/10/2020) malam.

Selain penolakan tersebut UU Cipta Kerja, pihaknya juga tengah memperjuangkan puluhan buruh di salah satu perusahaan sawit di Kutai Barat yang belum lama ini di-PHK tapi tidak diberi pesangon.

“Para buruh hari ini bersama kami ikut aksi,” tutur dia.
Akbar menyebut puluhan buruh tersebut di PHK perusahaan karena menggelar aksi penolakan Omnibus Law pada 25 Agustus 2020.

“Sudah sebulan lebih mereka (buruh) belum dapat hak dan kini telantar di Kantor Dinas Tenaga Kerja Kaltim,” terang dia.

Dalam aksinya mereka sempat membakar ban. Di sela aksinya sebuah mobil plat merah warna hitam melintas di jalan tersebut. Mahasiswa langsung mengadang.

Mobil terpaksa berhenti. Seorang demonstran naik menduduki bumper mobil dengan nomor polisi KT 1003 BZ itu.
Sebagian mahasiswa lain memegang sisi kanan mobil sambil menggoyang-goyang mobil tersebut.

“Bapak turun pak. Dengarkan suara kami pak,” teriak massa aksi. Teriakan massa aksi tidak ditanggapi orang yang mengendarai mobil tersebut. Tak lama berselang mobil dibiarkan melintas.

Terpantau beberapa polisi juga turut mengamankan arus lalu lintas di jalur tersebut akhirnya kembali lancar.

Selain menahan mobil para massa aksi juga meminta bertemu dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur, tapi tak dapat dilakukan. Pemprov Kaltim tak memberi ruang mediasi hingga massa membubarkan diri.

s. tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy