Tengku Zulkarnain: Pemerintah Berbuat Seenaknya

Tengku Zulkarnain

IDEANEWSINDO.COM - Wakil Sekretaris Jenderal MUI Tengku Zulkarnain menilai permerintah sewenang-wenang karena meminta masyarakat mengajukan judicial review Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tengku mengingat pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait urusan hukum di Indonesia bukan urusan eksekutif, melainkan yudikatif. 

"Kata Prof. Mahfud MD urusan hukum di NKRI bukan urusan Pemerintah itu urusan yudikatif," ucap Tengku Zulkarnain menggunakan akun Twitter @ustadtengkuzul, Minggu (25/10/2020).

"Nah, UU Cipta Kerja dibuat Pemerintah terus disuruh menuntut ke MK jika tidak puas. Sama saja membiarkan Pemerintah berbuat seenaknya terus MK disuruh membereskan alias cuci piring. Enak ya," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempersilakan pihak yang tidak puas dengan Undang-undang Cipta Kerja untuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kalau masih ada, jika masih ada ketidakpuasan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini, silakan mengajukan uji materi atau judicial review melalui MK," ujar Jokowi dalam siaran langsung jumpa pers via kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi menegaskan bahwa Undang-undang Cipta Kerja diperlukan untuk membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Selain itu, UU Ciptaker juga untuk memperbaiki kehidupan para pekerja.

Dalam Undang-undang Cipta Kerja menurut Presiden terdapat 11 klaster yang secara umum memiliki tujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi.

Adapun klaster tersebut yakni ursan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, urusan ketenagakerjaan, urusan pengadaan lahan, urusan kemudahan berusaha, urusan dukungan riset dan inovasi.


s. akurat.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy