Mudahkan Investigasi Komnas HAM, PA 212 Minta Fadil Imran Dinonaktifkan sebagai Kapolda



IDEANEWSINDO.COM - Ketua Presidium Alumni (PA) 212 Aminudin meminta Irjen Fadil Imran dinonaktifkan sebagai Kapolda Metro Jaya guna memudahkan pihak-pihak seperti Komnas HAM dan lembaga independen melakukan investigasi terhadap peristiwa tewasnya enam laskar FPI.

“Setuju saja kalau (penonaktifan) untuk memudahkan penyelidikan, jadi kalau dia posisinya masih jabatan Kapolda itukan mungkin ada rasa ewuh pakewuh (kesungkanan),” kata Aminudin kepada pewarta di Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Menurut Sekjen Gerakan Cinta Negeri (Gentari) ini, jika Fadil Imran dinonaktifkan terlebih dulu dari jabatanya sebagai Kapolda Metro Jaya, akan melancarkan aparat lain seperti Komnas HAM serta lembaga independen dan Propam Polri sendiri melakukan penyelidikan dan investigasi terhadap tewasnya enam laskar FPI.

“Nah kalau masih menempel dia sebagai Kapolda, pihak-pihak yang melalukan penyidikan independent kan ada rasa Ewuh Pakwewuh (kesungkanan), makanya saya setuju untuk Irjen Fadil Imran dinonaktifkan dulu sebagai Kapolda agar mereka yang melakukan penyidikan ini bisa bergerak leluasa,” harap Amin.

Hal ini, menurut Amin penting dalam rangka membuat terang benderang peristiwa yang menurutnya merupakan sebuah bentuk kedzoliman.

Sejauh ini, kata Amin, publik tinggal berharap kepada Komnas HAM yang melakukan penyelidikan guna mengungkap peristiwa berdarah di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin dini hari (7/12) ini.

“Kita kan hanya berharap kepada mereka (Komnas HAM), karena polisi bilangnya A, sementara FPI bilangnya B, inikan jadi tanda tanya,” pungkas Amin.

Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran baru satu kali diperiksa oleh Komnas HAM terkait insiden penembakan enam laskar FPI.

Ketua Kommas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, saat diperiksa, Fadil Imran telah memberikan sejumlah informasi, data, dan barang bukti yang diminta pihaknya.

Menurut dia, investigasi kasus penembakan ini belum selesai pascapemeriksaan Kapolda Metro Jaya. Selain Fadil Imran, Komnas HAM juga memeriksa Direktur Utama PT Jasa Marga Subakti Syukur hari ini.

Komnas HAM meminta penjelasan terkait kamera CCTV di tol Jakarta-Cikampek atau area penembakan FPI yang rusak.


s. akurat.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy