PKS Minta Anies Baswedan Komitmen Tolak Reklamasi



IDEANEWSINDO.COM - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berkomitmen menolak reklamasi teluk Jakarta sebagaimana janji kampanye pada Pilkada DKI 2017 lalu. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta tidak mengeluarkan izin membangun pulau baru di pesisir Ibu Kota.

Hal ini disampaikan Fraksi PKS menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015. 

Aturan itu mengatur soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi yang sedang dibahas DPRD DKI bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini.

"Fraksi PKS meminta agar Pemerintah Provinsi DKI  Jakarta tetap berkomitmen untuk menolak reklamasi dengan memberikan ruang  atau peruntukan zonasi khususnya dalam bentuk pulau baru yang terpisah dengan daratan dan tidak memberikan izin untuk reklamasi," kata politisi PKS Muhammad Taufik Zoelkifli Selasa (15/12/2020).

Selain itu PKS juga meminta kejelasan manfaat  tiga pulau reklamasi yang izinya dicabut Anies Baswedan setelah pulau imitasi ini rampung dibangun pada 2018 lalu. 

Pulau yang dimaksud adalah Pulau C, Pulau D, dan Pulau G yang kemudian dirubah namanya menjadi pantai Kita, Maju Bersama.

Setelah mencabut izin ketiga pulau yang sudah terlanjur berdiri itu, Anies Basewedan berjanji memanfaatkannya untuk kepentingan warga Jakarta.

Namun menurut Zoelkifli, dalam peta usulan revisi Perda RDTR yang diterima pihaknya dari Pemprov DKI, banyak sekali peruntukan pada pulau reklamasi ini khususnya di pulau D dan C. 

Salah satu zona yang dibuat di dua pulau ini adalah zona perumahan sedang dan besar serta zona campuran.

"Padahal Gubernur sudah berkomitmen bahwa pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terbangun adalah untuk warga Jakarta," tegasnya.

Masalah reklamasi menjadi sorotan sejumlah Fraksi dalam revisi Raperda RDTR, salah satu yang tidak luput adalah masalah reklamasi kawasan Ancol yang dipersoalkan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD DKI Jakarta.

Adapun izin reklamasi ini keluarkan Gubernur Anies Baswedan lewat Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI nomor 237 tahun 2020 terkait izin perluasan daratan Ancol. 

Dalam Kepgub 237/2020 itu, Anies memberikan izin perluasan kawasan Taman Impian Jaya Ancol seluas 120 hektare dan untuk perluasan Dunia Fantasi sebesar 35 hektare sehingga totalnya 155 hektare.

"Perluasan kawasan Ancol tidak sesuai dengan janji kampanye Gubernur yang dengan tegas menolak reklamasi. Namun saat ini  semangat reklamasi tercantum dalam peta Zonasi Kecamatan Pademangan pada Reperda RDTR dan PZ," kata Politisi PAN Lukmanul Hakim ketika membacakan padangan fraksinya.


s. akurat.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy