Haikal Hassan: Saya Bukan Anggota FPI



IDEANEWSINDO.COM - Sebuah pengakuan diungkapkan oleh Sekjen Habib Rizieq Shihab (HRS) Center Haikal Hassan.

Dia mengaku dirinya bukan bagian dari organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI).

Dilansir TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam tayangan di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored, diunggah Senin (1/2/2021).

Diketahui dirinya kerap dikenal sebagai bagian dari FPI saat tampil di layar kaca.

Mantan anggota DPR RI Akbar Faizal mulanya menyinggung pembubaran FPI, tidak lama setelah pemimpinnya, Habib Rizieq Shihab tersandung kasus hukum.

"Memang ada videonya Habib Rizieq mengatakan mau dibubarkan hari ini enggak masalah, kita bentuk lagi. Sebenarnya orang melihatnya bahwa perlawanan FPI mau diteruskan dengan pola yang sama," ungkit Akbar Faizal.

Haikal Hassan segera memotong ucapan Akbar Faizal.

Ia tidak setuju dengan kata-kata FPI melawan sesuatu.

"Sebentar, 'perlawanan FPI' itu lawannya di mana?" potong Haikal Hassan.

Ia menambahkan, dirinya tidak pernah tergabung dalam ormas berbasis agama tersebut.

"Saya garis bawahi dulu, saya bukan anggota FPI, ya," ungkap ustaz yang akrab disapa Babe Haikal ini.

Pernyataan itu membuat Akbar Faizal terkejut.

"Oh ya?" tanya dia dengan ekspresi kaget.

Melihat kekagetan Akbar Faizal, Haikal terkekeh.

"Banyak orang menyangka pentolan (FPI)," jelasnya.

Akbar Faizal masih tidak mempercayai ucapan narasumbernya dan kembali bertanya.

"Meskipun Sekretaris HRS Center? Tapi bukan FPI?" tanya mantan politikus Partai Hanura ini.

Haikal mengakui banyak yang mengira dirinya adalah perwakilan FPI saat tampil di publik.

"Bukan. Jadi gini. Saya sering dipanggil sebagai narasumber dalam urusan begitu (FPI). Sehingga orang melabelkan saya pentolan FPI," terangnya.

Ia menjelaskan, dirinya tidak pernah tergabung di FPI.

Haikal hanya memiliki kedekatan dengan Habib Rizieq, sehingga kerap mewakili pemimpin FPI tersebut saat tampil di layar publik.

"Padahal bukan sama sekali, juga belum pernah. Yang betul adalah pada waktu HRS Center dibentuk, karena kedekatan saya secara pribadi dengan Habib Rizieq, maka ditunjuk oleh Abdul Choir sekjennya Haikal saja, sebab komunikasi saya lancar sama beliau," jelas Haikal.

Sesalkan Sikap Pemerintah soal Tewasnya 6 Laskar FPI

Sekretaris Jenderal Habib Rizieq Shihab (HRS) Center, Haikal Hassan mengaku masih ada yang disesalkan terkait tewasnya enam laskar Front Pembela Islam (FPI).

Dilansir TribunWow.com, Haikal Hassan mengatakan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak memberikan ungkapan duka cita atau belasungkawa kepada keluarga korban.

Hal itu disampaikan dalam tayangan YouTube Akbar Faizal Uncensored, Senin (1/2/2021).

"Ada satu yang sangat kita sesalkan, yang kita sesalkan adalah tidak ada ucapan belasungkawa dari pemerintah," ujar Haikal Hassan.

"Waktu itu pemerintah berkata 'ngapain bela sungkawa, orang dia penjahat kok'," imbuhnya.

Haikal Hassan mengatakan bahwa terlepas siapa yang benar dan siapa yang salah dalam kasus penembakan di Tol Jakarta-Cikampek KM 50, ada baiknya pemerintah menyampaikan belasungkawa.

Karena menurutnya, hal itu menunjukkan sikap kemanusiaan yang dimiliki oleh pemerintah.

"Penjahat atau tidak yang menentukan pengadilan, apakah pengadilan sudah menentukan atau belum? Kan belum ada," kata Haikal Hassan.

"Yang ada baru temuan Komnas HAM bawa telah terjadi pelanggaran HAM, juga kata hasil dari itu masing-masing bawa senjata, sehingga siapa yang duluan menembak, itu kita sama-sama tidak tahu," jelasnya.

Haikal Hassan menyebut pemerintah benar-benar tidak memperdulikan kondisi yang dialami oleh keluarga korban.

Pasalnya, selain tidak adanya ucapan belasungkawa, pemerintah tidak juga memberikan santunan dalam bentuk apapun.

"Tapi boleh dong kita mengajukan ungkapan belasungkawa, boleh dong ini keluarga korban diberi santunan. Kalau pendapat saya sih, enggak ada salahnya memberikan santunan dari negara," sarannya.

"Ini tidak menunjukkan negara salah atau benar, ini dari sisi kemanusiaan."

Lebih lanjut, Haikal Hassan mengaku menghormati semua hasil pemeriksaan dari pihak yang berwenang, baik dari kepolisian maupun dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Ia hanya berharap kepada siapapun pihak yang dinyatakan bersalah maka harusnya menyampaikan permintaan maaf.

"Ternyata menurut Komnas HAM ini ada pelanggaran HAM ya yang bersalah itu minta maaf, sehingga masyarakat 'oh ini reda'," pungkasnya.


s. tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy