ICW: Ada Kelompok Bersekongkol dengan Firli Bahuri atas Pemecatan Novel Baswedan Cs, Ini Indikasinya



IDEANEWSINDO.COM - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga ada sejumlah kelompok yang bersekongkol dengan Ketua KPK, Firli Bahuri.

Itu terkait dengan 75 pegawai KPK yang dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Demikian disampaikan peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/5/2021).

“Kita menduga ada sejumlah kelompok bersekongkol dengan pimpinan KPK terkait putusan memberhentikan sejumlah pegawai KPK yang terkesan terburu-buru,” ujarnya.

ICW juga menilai pemecatan tersebut, salah satunya Novel Baswedan, terkesan terburu-buru.

“Tanpa didahului dengan melakukan mekanisme evaluasi secara menyeluruh atas penyelenggaraan TWK,” sambungnya.

Kurnia mengungkapkan, sejak polemik TWK itu menguak, terdapat sejumlah elemen dan organisasi yang mengkaji keabsahan pemberhentian pegawai KPK.

Mulai dari masyarakat sipil, organisasi keagamaan, sampai mantan Pimpinan KPK.

Bahkan puluhan guru besar telah mengeluarkan sikap penolakan penyelenggaraan TWK.

“Hasilnya dengan berbagai alasan yang logis dan berdasar hukum,” tuturnya.

“Mereka menegaskan berbagai pelanggaran, sejumlah pegawai dinyatakan tidak lolos TWK juga mendatangi beberapa lembaga negara,” terang Kurnia.

Di antaranya melaporkan ke Ombudsman RI atas dugaan maladminstrasi dan ke Komnas HAM.

Mereka mengatakan, kata Kurnia, patut diduga ada sejumlah kelompok yang bersekongkol dengan Pimpinan KPK untuk memberhentikan pegawai KPK.

Indikasi ini menguat tatkala para pendengung (buzzer) memenuhi media sosial dan diikuti pula dengan upaya peretasan kepada pihak-pihak yang mengkritisi TWK.

“Namun, isu yang dibawa oleh para buzzer terlihat usang dan tidak pernah bisa menunjukkan bukti konkret. Misalnya tuduhan Taliban dan radikalisme di KPK,” jelasnya.

“Atas dasar itu, ICW mendesak Dewan Pengawas KPK segera menyidangkan dugaan pelanggaran kode etik seluruh pimpinan KPK terkait pemberhentian pegawai dalam TWK,” tandasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi mengirim surat kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Listyo Sigit Prabowo, Selasa (25/5/2021).

Dalam surat tersebut, mereka meminta Jenderal Listyo Sigit, untuk memberhentikan Firli Bahuri sebagai anggota Polri.

Sekaligus menariknya dari jabatan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Surat untuk Kapolri ini diberikan langsung dan diterima oleh bagian Sekretaris Umum Mabes Polri.

“Pada hari ini, Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang diwakilkan oleh Indonesia Corruption Watch, mengirimkan surat kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Kurnia Ramdhana, Selasa (25/5).

“Perihal permintaan agar penarikan atau pemberhentian Komisaris Jenderal Polisi Firli Bahuri sebagai anggota Kepolisian,” lanjutnya.


s: pojoksatu.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy