Ingat, KPK Bukan Milik Pribadi Novel Baswedan dan Dijadikan Kerajaan Pribadi!



IDEANEWSINDO.COM - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane melontarkan sindiran kepada Novel Baswedan.

Menurut Neta, keputusan pimpinan KPK yang mewajibkan pegawainya mengikuti TWK sudah sangat tepat dan sesuai statment Presiden Jokowi.

Maka, bagi yang tidak lulus, harus berjiwa besar utuk segera keluar dari Gedung KPK.

“KPK bukanlah milik pribadi Novel yang bisa dijadikannya sebagai kerajaan milik pribadi,” tegas Neta dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Pihaknya pun meminta publik agar bijak dan cermat menanggapi polemik ini.

“Jangan sampai terjadi penilaian bahwa KPK adalah Novel, dan Novel adalah KPK,” kata dia.

Pihaknya meyakini, bahwa orang-orang di KPK memiliki integritas tinggi.

Selain itu, masih banyak juga orang yang lebih hebat dibanding Novel Baswedan di internal lembaga antitasuah tersebut.

Namun, gegara framing terhadap Novel begitu dihebohkan sehingga semua prestasi yang dicapai KPK selama ini seolah hasil kerja pribadi Novel Baswedan yang seorang mantan Komisaris Polisi.

“Kesan ini yang harus dibersihkan. Seluruh anak bangsa harus menyadari KPK adalah milik bangsa Indonesia dan bukan milik pribadi Novel Baswedan,” tegasnya lagi.

Agitasi, Propaganda, Provokasi dan Adu Domba
Sementara, Ketua Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI) Azmi Hidzaqi menyatakan, Novel Baswedan Cs sejak awal selalu menginginkan agar KPK menjadi lembaga yang independen.

Bukan hanya dalam proses penyelidikan, dan tuntutan peradilan saja, akan tetapi independen di luar rumpun eksekutif.

“Inilah yang menjadi permasalahannya, maka yang terjadi selama ini adalah KPK samakin sulit dikontrol dan terkesan adidaya dalam melakukan pemberantasan korupsi walaupun harus berlawanan dengan NKRI,” terang dia dalam keterangan yang diterima PojokSatu.id, Minggu (30/5/2021).

Strategi jihad korupsi yang selama ini digaung-gaungkan sebagian 75 pegawai KPK, kata Azmi, seringkali dibangun melalui agitasi, propaganda, provokasi dan adu domba.

“Jelas tampak ketika ke-75 pegawai KPK tidak lolos TWK. Maka sulit rasanya untuk menjadikan mereka sebagai abdi negara yang taat dan loyal terhadap nilai-nilai Pancasila dan NKRI,” tegasnya lagi.

Semestinya, sambung Azmi, 51 pegawai KPK ini dapat mengikuti aturan untuk menjadi ASN, jadi kalau ada keberatan silakan menggunakan mekanisme hukum dan gugat ke peradilan TUN.

“Mereka kan paham hukum, jadi penyelesaiannya dengan cara hukum bukan malah melakukan propaganda di media sosial dan membuat kegaduhan,” kata dia.

Karena itu, pihaknya mendesak agar negara ikut hadir untuk mengatasi persoalan ini.

“Jangan sampai negara kalah dalam menghadapi kelompok yang sulit diatur sesuai dengan UU,” tandas Azmi Hidzaqi.


s: pojoksatu.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy