Komnas HAM Beri Penjelasan Jika Pimpinan KPK dan BKN Tak Penuhi Panggilan



IDEANEWSINDO.COM - Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam memberikan penjelasan terkait pemanggilan terhadap pimpinan KPK dan BKN terkait laporan pegawai KPK tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Sebagaimana diketahui, pekan depan Komnas HAM akan memanggil pimpinan KPK dan BKN untuk menuntaskan polemik TWK tersebut.

Anam mengatakan, bahwa pimpinan KPK dan BKN boleh saja tidak menghadiri panggilan Komnas HAM untuk memberikan keterangan sebab hal itu merupakan hak.

"Pemberian keterangan dalam skema Komnas HAM ini adalah hak, kalau tidak hadir silakan, hadir lebih bagus karena ini adalah skemanya hak," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2021.

Akan tetapi kata dia, pihak-pihak yang dipanggil namun tidak memenuhi panggilan itu akan kehilangan kesempatan untuk memberikan penjelasan maupun klarifikasi terhadap suatu kasus dalam hal ini TWK pegawai KPK.

Komnas HAM tidak akan memberikan ruang kembali bahi semua pihak yang memang nantinya tidak memenuhi panggilan tersebut.

"Jadi hilang kesempatan untuk menjelaskan duduk soal dan konteksnya, sehingga ya hilang kesempatan untuk membela diri," tuturnya.

Oleh sebab itu lanjut Anam, ia meminta semua pihak yang berkaitan dengan kasus TWK dan dipanggil untuk memenuhi panggilan tersebut.

"Kita fleksibel soal waktu, kami akan atur waktunya atur tempatnya bahkan kalau perlu, tapi yang paling penting adalah kebutuhan publik untuk mengetahui terang benderang nya peristiwa terjawab," ucapnya.

Sebelumnya Komisi Hak Asasi Manusia akan memanggil pimpinan KPK serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait laporan pegawai KPK tentang Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

"Kita akan memanggil pimpinan KPK, Kepala BKN, juga mungkin ada beberapa pihak lain yang kita akan mintai keterangannya," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik di Kantor Komnas HAM, Jakarta Pusat, Selasa 2 Juni 2021.

Taufan menerangkan, bahwa keterangan dari pimpinan KPK maupun lembaga lain seperti BKN sangat diperlukan untuk memperjelas kasus TWK tersebut.

Dari sana pula nantinya Komnas HAM dapat memberikan kesimpulan dan mengeluarkan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo apakah TWK itu dilakukan dengan melanggar HAM atau tidak.

"Salah satunya misalnya apakah prinsip prinsip non diskriminasi dipenuhi, itu juga akan coba (digali) selain hal-hal lain," tuturnya.


s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy