4 Permintaan Anies ke Pemerintah Pusat Bila PPKM Darurat Diterapkan



IDEANEWSINDO.COM - Pemerintah dikabarkan akan menerapkan kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yang mengalami kenaikan akhir-akhir ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta empat poin dukungan kepada pemerintah pusat apabila rencana PPKM darurat itu jadi dilaksanakan.

Empat poin itu dituangkan dalma dokumen terkait perkembangan Covid-19 di DKI Jakarta.

Hal itu disampaikan Anies Baswedan saat rapat koordinasi pelaksanaan PPKM darurat beserta jajaran kepala daerah lainnya, yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Selasa (29/6).

Dalam dokumen yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu (30/6), Anies pada poin pertama meminta PPKM darurat diiringi pengetatan mobilitas penduduk, baik intra maupun antarwilayah.

Namun, Anies tak menjelaskannya lebih lanjut dalam dokumen tersebut apakah pengetatan mobilitas yang dimaksud dalam bentuk lockdown atau penyekatan.

Hanya saja, dia menyebut pengetatan mobilitas dapat diberlakukan selama dua pekan sesuai anjuran ahli epidemiologi dan lainnya.

"Pengetatan mobilitas penduduk intra dan antarwilayah yang secara substansial dan signifikan dapat menghentikan lonjakan kasus baru dan menurunkan kasus aktif, dengan siklus dua mingguan seperti anjuran para ahli epidemiologi," kata Anies dalam dokumen tersebut.

Kedua, Anies meminta tambahan tenaga kesehatan berikut pendukungnya.

Mereka meliputi tenaga kesehatan di rumah sakit khusus bagi dosen dan mahasiswa.

Lalu, tenaga tracer (pelacak kasus) lapangan sebanyak 2.156, dan tenaga vaksinator sebanyak 5.139 orang.

Ketiga, Anies meminta dukungan terkait regulasi agar rapid antigen positif bergejala sedang dan kritis dapat ditangani di rumah sakit dan pembiayaannya juga dapat diklaim.

Keempat, Anies juga meminta dukungan agar komunikasi publik bisa lebih intensif, terutama terkait keamanan, efektivitas, dan kehalalan vaksin.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan pemerintah sedang memfinalkan rencana kebijakan PPKM mikro darurat di Pulau Jawa dan Bali, guna menanggulangi lonjakan kasus virus corona.

Jokowi menuturkan aturan itu bakal diterapkan di 44 kabupaten/kota pada enam provinsi.

"Khusus hanya di pulau Jawa dan pulau Bali karena ada 44 kabupaten serta kota dan enam provinsi yang nilai asesmennya 4," tutur Jokowi saat berpidato di Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara, disiarkan langsung kanal Kadin Indonesia di YouTube, Rabu (30/6).


s: jpnn.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy