Posisi Ahok Setelah Erick Thohir Rombak Komisaris Pertamina



IDEANEWSINDO.COM - Posisi komisaris PT Pertamina (Persero) kembali dirombak menteri BUMN Erick Thohir .

Ada tiga nama baru yang masuk dalam jajaran komisaris PT Pertamina.

Perubahan susunan komisaris PT Pertamina ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina.

Ketiga nama komisaris baru yakni Heru Pambudi sebagai Komisaris serta Ahmad Fikri Assegaf dan Iggi Haruman Achsien sebagai Komisaris Independen.

Sementara itu posisi Komisaris Utama masih tetap dijabat Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dilakukan melalui RUPS sebagai salah satu kewenangan pemegang saham," ujar Pjs Senior Vice President Corporate Communication & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman dalam keterangannya, Minggu (4/17/2021).

Penunjukan dewan komisaris baru Pertamina itu tertuang dalam Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-222/MBU/07/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina. Keputusan itu ditetapkan pada 2 Juli 2021.

Dalam surat keputusan tersebut, pemegang saham mengukuhkan pemberhentian dengan hormat kepada Isa Rachmatarwata sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan yang dijabat sejak Desember 2019.

Selain itu, memberhentikan pula dengan hormat Condro Kirono sebagai anggota Dewan Komisaris dan David Bingei sebagai Anggota Dewan Komisaris Independen Pertamina sejak 2019 dan 2020.

Fajriyah mengatakan, Pertamina pun telah menerima salinan surat keputusan dari pemegang saham mengenai perubahan susunan dewan komisaris perseroan.

"Kepada ketiga komisaris yang telah berakhir masa jabatannya, Pertamina mengucapkan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut," kata Fajriyah.

Dengan pengangkatan tiga komisaris baru tersebut, maka susunan komisaris Pertamina saat ini menjadi:

- Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok: Komisaris Utama

- Pahala Nugraha Mansury: Wakil Komisaris Utama

- Ego Syahrial: Komisaris

- Alexander Ley: Komisaris

- Heru Pambudi: Komisaris

- Ahmad Fikri Assegaf: Komisaris Independen

- Iggi H Achsien: Komisaris Independen

Berikut profil ketiga Komisaris Pertamina yang baru:

Heru Pambudi

Saat ini Heru Pambudi merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setelah sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu. Ia mengawali karir sebagai pegawai negeri sipil di Kemenkeu pada 1992 di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pri kelahiran Bondowoso, Jawa Timur pada 11 Februari 1970 ini menyelesaikan studi S1 Ekonomi Manajemen di Universitas Indonesia dan S2 di Universitas of Newcastle Upon Tyne, Inggris.

Ahmad Fikri Assegaf

Ahmad memiliki latar belakang di bidang hukum dan pernah menjabat sebagai Komisaris PT Telekomunikasi Indonesia (Persero). Pria kelahiran Jakarta pada 14 Juni 1968 ini menyelesaikan S1 Hukum di Universitas Indonesia dan S2 Hukum di Cornell Law School, Amerika Serikat.

Iggi H Achsien

Saat ini Iggi merupakan anggota Tim Ahli Wakil Presiden Republik Indonesia, yang sejak awal 2021 juga menjabat sebagai Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) periode 2021-2023. Ia memiliki pengalaman di industri keuangan, terutama di bidang perbankan syariah dan pernah menjabat sebagai komisaris di beberapa perusahaan.

Pria kelahiran Indramayu pada 3 Februari 1977 itu menyelesaikan studi S1 Ekonomi di Universitas Indonesia dan menyelesaikan S2 Global Leadership Executive MBA di SBM ITB dan Aalto University, Finlandia

Ahok Mengaku Dapat Fasilitas Kartu Kredit dengan Limit Rp 30 M

Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok buka-bukaan soal fasilitas kartu kredit yang didapatnya dari perusahaan minyak negara tersebut.

Dia mengungkapkan limit atau batas maksimal nominal transaksi kartu kredit miliknya dari Pertamina mencapai Rp30 miliar. ”Yang saya dapatkan buat saya sebagai komisaris utama limitnya Rp30 miliar," ucap Ahok, Rabu (16/6/2021).

Ahok mengatakan, fasilitas kartu kredit itu juga diberikan oleh Pertamina kepada dewan direksi, komisaris, hingga manajer perusahaan.

Namun, saat ini Pertamina menghapus fasilitas tersebut. Penghapusan dilakukan dalam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada Senin (14/6/2021) lalu.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini menyebut fasilitas kartu kredit telah diberikan kepada pejabat Pertamina sejak lama.

Namun ia tak merincikan sejak kapan fasilitas itu diberikan. Ahok hanya menyebut penghapusan itu dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Kebijakan untuk penghematan saja. Astra Group begitu besar saja tidak ada fasilitas kartu kredit perusahaan," jelasnya.

Nantinya, ucap Ahok, tagihan-tagihan yang berkaitan dengan pekerjaan bisa diajukan langsung kepada perusahaan. Namun tidak dengan menggunakan kartu kredit korporasi. Seperti pemesanan tiket hotel, penerbangan, dan lain-lain.

"Intinya tidak perlu pakai kartu kredit korporasi. Silakan pakai kartu kredit pribadi saja. Jika ada hubungan dengan pekerjaan silakan minta ganti," tutur Ahok.

Ahok berujar penghapusan dilakukan untuk menghemat pengeluaran perusahaan.

"Toh tagihan kartu bisa maksimal 40 hari jika pakainya pas. Lagipula pejabat Pertamina ada staf yang utusan tiket, hotel, dan acara acara. Kenapa harus direksi yang pegang kartu kredit?" imbuh Ahok.

Selain menghapus fasilitas kartu kredit, RUPS BUMN minyak itu juga menghapus fasilitas uang representatif. Ahok menyebut penghapusan fasilitas ini bisa membantu perusahaan untuk berhemat.

Walaupun terkait nominal ia mengaku tidak tahu karena tidak ada transparansi dari dewan direksi. Ia menyebut 'uang saku' direksi tersebut diberikan di luar gaji.

Untuk diketahui, uang representatif adalah tambahan uang saku kepada pejabat negara, sekretaris daerah, pimpinan dan anggota DPRD, dan pejabat eselon II dalam melakukan perjalanan dinas.

"Masih ada uang representatif direksi yang sampai saat ini kaki belum diperlihatkan. Direksi sudah oke dan akan dijalankan Direktur Keuangan. Ini (uang representatif) di luar gaji," ungkapnya.

Ahok menyebut penghentian uang representatif ini mulai berlaku sejak Selasa (15/6/2021) setelah disetujui pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ia memastikan keputusan ini sudah disetujui oleh semua pihak, dari dewan direksi hingga komisaris.

"Sejak kemarin sudah harus setop," katanya. "Secara lisan, para dewan komisaris dan dewan direksi tidak ada yang keberatan di RUPS atau menolak usulan penghapusan kartu kredit korporasi," kata Ahok.

Tak hanya jajaran internal, Ahok menyebut Menteri BUMN Erick Thohir juga sudah memberi lampu hijau atas rencana penghapusan kartu kredit tersebut.

"Itu teknik operasional. Prinsipnya Pak Menteri setuju, tetapi karena dalam RUPS diwakili surat kuasa, tidak spesifik bicara setuju," ujarnya.


s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy