Selama PPKM Darurat, Pemerintah Akan Salurkan Bansos dan Subsidi Listrik



IDEANEWSINDO.COM - Presiden Jokowi memutuskan untuk mengambil kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa Bali mulai 3-20 Juli untuk menekan angka penularan Covid-19.

Sejumlah aturan ketat akan dijalankan di seluruh wilayah Pulau Jawa dan Bali selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Dengan PPKM Darurat ini, mobilisasi warga akan dipersempit dengan penutupan tempat ibadah, work from home (WFH), penutupan pusat perbelanjaan hingga pembatasan jumlah penumpang angkutan umum.

Tentunya kebijakan tersebut akan memberikan dampak besar kepada masyarakat.

Untuk itu, pemerintah akan memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat selama pelaksanaan PPKM Darurat.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bansos akan disalurkan kepada masyarakat untuk mengurangi beban ekonomi.

Rencana penyaluran bansos ini sudah dikoordinasikan dengan kementrian terkait, mulai dari Kementrian Sosial, Kementrian Keuangan hingga Bank Indonesia.

"Kami telah sepakat bansos akan digulirkan lagi. Jadi tadi dengan Mensos, Menkeu, Gubernur BI, dan juga beberapa teman-teman lainnya, kami telah bertemu dan kami telah sepakat untuk ini semua kita bantu," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Kamis (1/7/2021) seperti yang dikutip Tribunjogja.com dari Kompas.com dalam artikel berjudul "PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Pastikan Masyarakat Dapat Bansos".

Tak hanya menyalurkan bansos, menurut Luhut, pemerintah juga akan kembali menggulirkan subsidi listrik bagi masyarakat.

"Termasuk juga listrik, saya tadi sudah bertelepon dengan Menteri ESDM, itu juga akan diatur, jadi saya kira ini tidak ada masalah," imbuh Luhut.

Menurut Luhut, penyaluran bansos dan subsidi listrik ini sesuai dengan arahan dari Presiden Jokowi yang meminta dilakukan mitigasi dampak ekonomi dari penerapan PPKM Darurat.

"Melalui langkah tersebut, dampak PPKM Darurat akan di mitigasi dan ekonomi dapat pulih lebih cepat dari sebelumnya," pungkas Luhut.

Target Turunkan Kasus Covid-19

Kebijakan PPKM Darurat di Jawa dan Bali selama dua pekan mulai 3-20 Juli ini menurut Luhut merupakan upaya pemerintah dalam menekan laju penularan Covid-19.

Saat ini lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia sudah mencapai lebih dari 20.000 kasus per hari sehingga diperlukan langkah tegas untuk menekannya.

Pemerintah menurut Luhut tidak memperkirakan lonjakan Covid-19 seperti saat ini.

Terutama adanya varian baru virus corona dengan tingkat penularan yang tinggi.

Oleh sebab itu, pemerintah merespons dengan memutuskan melakukan pengetatan mobilitas masyarakat, seiring dengan menambah dan mempercepat penyaluran bantuan sosial selama PPKM darurat guna melindungi ekonomi masyarakat menengah ke bawah.

Aturan PPKM Darurat

Selama pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali, ada 15 aturan baru yang akan diterapkan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

Dikutip Tribunjogja.com dari Tribunnews.com, berikut 15 aturan PPKM Darurat :

1. Untuk sektor non-essential diwajibkan bekerja dari rumah (WFH) bagi 100 persen pekerjanya.

2. Kemudian seluruh kegiatan belajar maupun mengajar dilakukan secara daring (online).

3. Lalu untuk sektor essential, diberlakukan 50 persen maksimum staf Work From Office (WFO) namun dengan protokol kesehatan ketat.

Sedangkan untuk sektor kritikal diizinkan maksimum 100 persen staf WFO dengan standar protokol kesehatan yang lebih diperketat.

Terkait cakupan sektor essential ini meliputi keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina, serta industri orientasi ekspor.

Untuk sektor kritikal diantaranya energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar seperti listrik dan air, serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari.

Sedangkan untuk supermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari, dibatasi jam operasionalnya sampai pukul 20.00 waktu setempat, dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

4. Selanjutnya, kegiatan pada pusat perbelanjaan, mall atau pusat perdagangan ditutup.

5. Restoran dan rumah makan pun hanya menerima pesanan delivery maupun take away.

6. Pelaksanaan kegiatan konstruksi di tempat konstruksi maupun lokasi proyek beroperasi 100 persen, dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

7. Tempat ibadah serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara.

8. Fasilitas umum meliputi area publik, taman umum, tempat wisata dan area publik lainnya ditutup sementara.

9. Lalu kegiatan seni dan budaya, olah raga serta sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian juga ditutup sementara.

10. Transportasi umum seperti kendaraan umum, angkutan, taksi konvensional dan online, serta kendaraan sewa diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70 persen dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

11. Kemudian untuk resepsi pernikahan hanya dihadiri maksimal 30 orang dengan menerapkan protokol kesehatan lebih ketat dan tidak diizinkan untuk makan di tempat.

Namun makanan tetap dapat disediakan dengan wadah tertutup untuk dibawa pulang.

12. Untuk pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi jarak jauh seperti pesawat, bis dan kereta api harus menunjukkan sejumlah dokumen.

Seperti kartu vaksin minimal vaksin dosis I, dan hasil tes Polymerase Chain Reaction (PCR) H-2 untuk pesawat serta Antigen H-1 untuk moda transportasi jarak jauh lainnya.

13. Satpol PP Pemerintah Daerah, TNI, Polri agar melakukan pembatasan yang ketat terhadap PPKM, terutama terkait poin 3 yang berkaitan dengan sektor essential dan kritikal.

14. Penguatan Testing, Tracing dan Treatment (3T) perlu terus diterapkan. Masker tetap dipakai saat melaksanakan kegiatan di luar rumah. Tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa penggunaan masker.

15. Pencapaian target vaksinasi sebesar 70 persen dari total populasi pada kota maupun kabupaten prioritas, paling lambat Agustus 2021. Terkait area cakupan penerapan PPKM Darurat ini meliputi 45 kabupaten/kota dengan nilai assessment 4, dan 76 kabupaten/kota dengan nilai assessment 3, ini khusus di kawasan Jawa dan Bali. Pelaksanaan PPKM Mikro di RT/RW zona merah juga tetap diberlakukan.


s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy