Senjata Makan Tuan, Panggil BEM UI Karena Kritik Jokowi, Kini Rektor UI Diminta Dipecat dari BUMN



IDEANEWSINDO.COM - Polemik kritik BEM UI kepada Jokowi, terus melebar. Terbaru Ombudsman justru minta Menteri BUMN Erick Thohir memecat Rektor UI dari jabatan Komisaris BUMN.

Rektor UI, Ari Kuncoro diketahui ternyata rangkap jabatan, usai pihaknya memanggil BEM UI terkait kritikan The King of Lip Service.

Ari Kuncoro diketahui menjabat sebagai Rektor UI pada 25 Desember 2019. Ternyata selain rektor ia juga tercatat menjabat Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen di sebuah bank milik BUMN.

Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan, masalah Rektor UI itu sederhana.

Menurut Yeka, Ari dipilih berdasarkan statuta UI dalam PP nomor 68 tahun 2013. padahal di dalam statuta itu di pasal 35 disebutkan bahwa rektor dan wakil rektor tidak boleh menjabat di BUMN atau BUMD.

"Rektor UI secara gamblang melanggar regulasi dari pemerintah," kata dia, Rabu (30/6/2021).

Sehingga Ari dinilai melanggar aturannya sendiri, yakni PP nomor 68 tahun 2013 tersebut.

"Dia (red Ari) melanggar aturannya sendiri, tidak boleh rangkap jabatan, itu maladministrasi," kata dia.

Oleh karena pelanggaran itu, Ombudsman meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Rektor UI dari jabatan komisaris BUMN.

Padahal kata dia, undang-undang tentang BUMN, mengatur bahwa komisaris, direksi dan kepala-kepala bagian dalam BUMN merupakan bagian dari jabatan atau pejabat.

"Dia kan Rektor UI, dan berarti dia melanggar statuta dirinya sendiri," ungkap Yeka.

Sebagai seorang Rektor UI, sudah sepatutnya ia lebih mematuhi statuta.

Apalagi pelanggaran itu, dilakukan oleh orang nomor satu di kampus tersebut.

"Ombudsman hanya katakan Rektor UI itu langgar aturan, oleh karena itu kita minta Menteri BUMN tertibkan, konsekuensinya ya dia harus keluar dari komisaris, cuma Ombudsman nggak bisa intervensi, yang bisa keluarkan dia kan RUPS atau permintaan Menteri BUMN," ujar Yeka.

Selain itu dengan pengangkatan Ari Kuncoro sebagai komisaris BUMN, juga menunjukan kalau pemerintah tidak melakukan seleksi ketat pemilihan pejabat perusahaan negara dan melanggar aturan yang dibuatnya sendiri.

PP yang melarang rangkap jabatan tersebut dibuat oleh pemerintah, kemudian Ari Kuncoro pun diangkat sebagai komisaris BUMN oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN.


s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy