Ahok Ternyata Suka Bocorkan Data Dugaan Mark Up Anggaran Saat Jadi Anggota DPR RI Dulu, Pantesan!



IDEANEWSINDO.COM - Basuki Tjahaja Purnama atau biasa disapa Ahok hingga kini tetap menjadi bahan pergunjingan publik.

Nama ini akrab dengan publik ketika ia mendampingi Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, AHok mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, mendampingi Joko Widodo yang jadi gubernurnya.

Sementara saat itu, Presiden Indonesia dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa disapa SBY.

Awalnya, Ahok tak banyak dikenal, lantaran yang menonjol saat itu, adalah Jokowi yang rajin sekali melakukan blusukan.

Namun setelah Jokowi jadi Presiden yang diusung PDI Perjuangan, Ahok pun naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Dalam masa kepemimpinannya-lah, Jakarta memperlihatkan banyak perubahan.

Lantaran gaya kepemimpinannya yang tegas, Ahok pun memilik banyak lawan, hingga akhirnya dijebloskan ke penjara gegara kasus dugaan penistaan agama.

Kasus ini jadi bahan pembicaraan, lantaran salah satu figur yang mati-matian seret Ahok ke penjara adalah Habib Rizieq Shihab.

Kini Rizieq Shihab pun harus berhadapan dengan proses hukum atas sejumlah tindakan pidana yang telah diberbuatnya.

Dan, ketika sosok ini diproseshukumkan, banyak yang mengait-ngaitkannya dengan sumpah Ahok saat dimeja hijau.

Terlepas dari benar tidaknya sumpah Ahok itu, namun saat ini Ahok yang juga Komisaris Utama Pertamina itu, mengenang pengalamannya semasa menjadi anggota DPR RI.

Salah satu hal yang tak pernah dilupakan Ahok, adalah dirinya kerap membocorkan kasus dugaan korupsi di lembaga itu.

Kisah tentang itu Ahok bagikan tepat saat pelantikan anggota DPR RI 2019-2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan kisah tersebut lewat film dokumenter yang sudah dibuat oleh Chandra Tanzil dan Amelia Hapsari sejak tahun 2008.

Video Ahok itu dibagikan di channel Youtubenya sedari 30 September 2019 hingga Jumat 4 Oktober 2019.

“Film dokumenter berdurasi 38 menit ini menggambarkan perjalanan politik BTP maju ke DPR RI tanpa perlu mengeluarkan uang untuk memasang billboard atau baliho termasuk harus berhadapan dengan sentimen SARA,” tulis akun Youtube resmi Ahok seperti dikutip Wartakotalive.

Di video itu, diperlihatkan situasi Pileg di Bangka Belitung sejak tahun 2008 hingga 2009.

Namanya tidak dikenal di Pulau Bangka, Ahok memiliki rekam jejak yang baik di Belitung Timur.

Pernah menjadi Belitung Timur merupakan modal besar Ahok bisa melenggang ke Senayan.

Misalnya saja di pantai nyiur melambai, Manggar, Kabupaten. Belitung Timur, seorang ustadz di sebuah surau mengaku pernah dibantu Ahok dalam mendapatkan air bersih untuk anak-anak mengaji.

“Yang membantu kami di surau ini Bupati Ahok, beliau yang perduli,” kata seorang ustadz di dusun Sawah.

Ia bercerita bahwa saat masih menjadi Bupati, Ahok datang ke surau tersebut. Ia mengaku ingin melihat kondisi sumur dengan surau.

“Jadi kalau ada payau air, mau dibangun biar ada air jernih,” kata ustadz tersebut.

Ia mengaku saat itu Ahok juga sempat kaget dengan kondisi surau yang memprihatinkan. Mulai dari atap seng dan berdinding papan reot.

Penduduk Belitung Timur lainnya juga mengaku percaya dengan rekam jejak Ahok untuk maju ke DPR RI. Mereka tidak pernah mendengar soal isu korupsi saat pria asal Belitung itu menjabat Bupati.

“Oh tidak ada dongeng itu dia korupsi, tidak ada,” kata seorang pria tua di dalam video.

Modal kerja saat menjadi bupati itulah yang membuat Ahok mendapatkan suara untuk duduk di Senayan.

Di dalam video, Ahok menceritakan bahwa politik bersih harus menjadi komitmen seluruh calon anggota legislatif ketika memutuskan maju ke Senayan.

Sebab, politik yang diawali dari kejujuran akan berpengaruh hingga duduk di Senayan nantinya.

Pun ia tetap melakukan transparansi itu hingga duduk di Senayan.

“Saya lakukan di DPR RI adalah transparansi, saya satu-satunya anggota DPR RI yang melaporkan secara lengkap dari perjalanan dinas termasuk keuangan resesnya,” kata Ahok.

Bukan cuma transparansi di pengelolaan keuangannya, Ahok juga ternyata kerap membocorkan adanya dugaan mark up di DPR RI.

“Termasuk bagaimana oknum-oknum di DPR lakukan permainan mark up di DPR saya laporkan itu semua di website,” kata Ahok.

Diketahui saat kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik mencuat, hanya Ahok satu-satunya anggota Komisi II DPR RI yang tidak disebut KPK dalam dakwaan.

Saat itu ia duduk di komisi II dari fraksi Partai Gerindra.

Ahok sempat kembali bercerita soal kasus mega korupsi itu usai KPK menetapkan beberapa tersangka.

Dikutip dari Kompas.com Ahok mengatakan, ketika masih menjadi anggota Komisi II DPR RI dia merupakan orang yang paling keras menolak proyek pengadaan KTP elektronik atau E-KTP.

Ahok mengatakan hal itu untuk mengomentari isu yang menyebutkan dia ikut menerima dana dari pengadaan e-KTP.

"Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang pakai saja bank pembangunan daerah, semua orang mau bikin KTP pasti ada rekamannya kok. Ngapain habisin Rp 5 trilun sampai Rp 6 triliun?" kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin 6 Maret 2017.

Ahok mengaku tidak tahu-menahu soal pembagian fee dari pengadaan e-KTP maupun tentang dia masuk dalam daftar orang yang menerima fee.

Hal yang terpenting, kata dia,  adalah dirinya tidak menerima dana apapun. Dia juga tidak tahu ada pembagian dana itu.

"Itu cuma daftar penerima (fee) e-KTP atau daftar Komisi II?" kata Ahok. "Masuk daftar itu kan bisa saja orang yang mau bagiin bikin daftar begitu, (tapi) kita terima apa enggak," kata Ahok.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo sebelumnya mengatakan perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar.

Dia berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP itu.

"Mudah-mudahan tidak ada goncangan politik yang besar ya, karena namanya yang akan disebutkan memang banyak sekali," ujar Agus.

Nama-nama besar itu, lanjut Agus, dapat publik lihat dan dengar langsung dalam persidangan perkara itu.

"Nanti Anda tunggu. Kalau Anda mendengarkan dakwaan dibacakan, Anda akan sangat terkejut. Banyak orang yang namanya disebut di sana. Anda akan terkejut," ujar Agus.

Perkara dugaan korupsi E-KTP yang masuk persidangan itu terdiri dari dua tersangka, yakni mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman.

Keduanya dikenakan Pasal 2 atau 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHAP. Menurut KPK, proyek pengadaan E-KTP senilai Rp 6 triliun.

Namun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya kerugian negara sebesar Rp 2 triliun.


s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy