Berkat Sentilan Jokowi, Proyek Mangkrak Senilai Rp708 Triliun Ini Akhirnya Kembali Dikerjakan



IDEANEWSINDO.COM - Jokowi sentil proyek mangkrak di Jawa Barat yang senilai Rp474,9 triliun dari total Rp708 triliun. Setelah disentil, proyek ini pun akhirnya berjalan kembali dan dikerjakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Dilansir dari okezone.com, Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyatakan pihak mereka telah kembali mengerjakan proyek yang sudah sekian tahun mangkrak berkat Jokowi.

Pembangunan yang mangkrak tersebut adalah pembangkit listrik dan pabrik mobil listrik di Jawa Barat.

Hingga kini, proyek yang dulunya terbengkalai tersebut telah selesai sekitar 67% dan diharapkan akan dapat cepat terselesaikan.

Proyek Mangkrak Senilai Triliunan yang Kembali Dikerjakan

Bahlil mengatakan pihak BKPM telah kembali mengerjakan beberapa pembangunan mangkrak secara bertahap.

“Investasi mangkrak Rp708 triliun ini sudah kita selesaikan 67% atau Rp474,9 triliun, di mana di dalamnya termasuk beberapa investasi yang ada di Jawa Barat…

…seperti contoh Tanjung Jati Power di Cirebon,” ujar Bahlil dalam West Java Investment Summit.

Selain proyek Tanjung Jati Power, ada pula beberapa proyek lain yang sedang dikerjakan, seperti proyek pembangkit listrik di sungai, PLTS Sungai Cirata dan Proyek Hyundai.

Terealisasinya pembangunan ini dapat membantu porsi investasi asing di Indonesia yang sebelumnya terkena imbas pandemi.

“Berkat terealisasinya investasi mangkrak tersebut, membuat porsi investasi asing atau foreign direct investment (FDI) di Indonesia masih cukup besar, walapun mengalami penurunan imbas pandemi Covid-19,” lanjut Bahlil.

Hal ini cukup signifikan, terlebih karena menurut data dari Bahlil, hampir semua negara mengalami penurunan FDI yang tinggi, yakni 30-40%.

Namun, di Indonesia penurunan FDI adalah kurang dari 10%, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah pencapaian yang baik.

Alasan Mengapa Ada Investasi dan Proyek Terbengkalai

Bahlil kemudian mengemukakan alasan mengapa banyak investasi dan proyek yang mangkrak di Indonesia.

Pertama adalah karena ego sektoral antar kementerian.

Kedua adalah aturan tumpang tindih yang terjadi antara kabupaten, kota, provinsi, dan pusat.

Lalu ketiga adalah persoalan tanah yang terjadi karena adanya pemain-pemain yang dapat dirasakan, tapi tidak bisa dipegang.

“Yang ketiga adalah ada persoalan-persoalan tanah l, yang harus saya jujur mengatakan dalam bahasa saya itu adalah adanya pemain-pemain yang dapat dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Nah ini lah kira-kira persoalan ini,” tegas Bahlil.


s: 99.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy