JK Disebut Jadi ‘Dalang’ Dibalik Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024, Pakar Hukum: Sah Saja, JK Bukan Pejabat



IDEANEWSINDO.COM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) disebut-sebut sebagai dalang dari  deklarasi Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Hal ini karena, Aliansi Nasional Sejahtera (ANIES)  yang beberapa hari lalu telah mendeklarasikan Anies Baswedan untuk maju di Pilpres 2024 diduga ada kaitannya dengan JK.

Dugaan ini berawal dari jejak digital deklarator ANIES, La Ode Basir yang ketahuan mengenakan pakaian Semen Bosowa yang merupakan perusahaan milik keluarga JK.

Karena baju yang digunakan La Ode Basir inilah yang akhirnya memunculkan banyak spekulasi bahwa deklarator dibalik dukungan untuk Anies Baswedan maju di Pilpres 2024 adalah JK.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum Refly Harun justru menilai bahwa tidak ada masalah meski JK adalah dalang dibalik deklarasi Anies Baswedan maju di Pilpres 2024.

Refly Harun juga mengatakan bahwa JK memang sejak awal Pilkada di DKI Jakarta ia selalu memberikan dukungannya untuk Anies Baswedan.

“Kalau memang ada JK emang apa masalahnya? Saya sendiri tidak merasa aneh, karena memang sejak Pilkada DKI 2017 lalu, JK memang membantu Anies ya,” kata Refly Harun seperti dikutip Kabar Besuki dari kanal Youtube pribadinya..

“Jadi bukan barang yang aneh kalau JK mendukung Anies,” imbuhnya.

Menurut Refly Harun, Anies Baswedan memang lebih dekat denga JK dibanding dengan Prabowo Subianto.

Meskipun, saat maju di Pilkada DKI lalu Prabowo yang mengusungnya jadi calon Gubernur, namun Anies Baswedan justru dinilai lebih dekat dengan JK.

“Namanya chemistry itu tidak bisa dipaksakan, secara teoritis yang mendorng Anies jadi Gubernur DKI ya Prabowo, tapi secara kedekatan sepertinya justru lebih dekat JK ketimbang Prabowo, saya rasanya begitu,” ujar Refly Harun.

Lebih lanjut, Refly Harun juga mengatakan bahwa tidak ada masalah meski JK secara terbuka mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Calon Presiden di 2024.

Hal ini karena, JK bukan lagi seorang pejabat publik yang memiliki power untuk memanfaatkan fasilitas publik demi mendukung Anies Baswedan.

“Tidak apa-apa secara terbuka gini, apalagi JK bukan pejabat publik, jadi sah-sah saja,” jelas Refly Harun.

“Kalau JK pejabat publik yang kita khawatirkan ada yang namanya abuse of power penyalahgunaan fasilitas publik, tapi JK bukan pejabat publik, jadi tidak apa-apa,” pungkasnya.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy