Serangan Menohok Pengacara Demokrat Moeldoko ke Saksi Ahli AHY di PTUN: Harusnya Malu Jadi Saksi



IDEANEWSINDO.COM - Perang urat syaraf antara Demokrat kubu Moeldoko dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) masih berlanjut di persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Serangan menohok dilancarkan pengacara Demokrat kubu Moeldoko, Rusdiansyah kepada dua saksi ahli yang dihadirkan kubu AHY, yakni Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis.

Rusdiansyah menilai, Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis tidak paham obyek gugatan yang diajukan kubu Moeldoko. Ia menilai, pendapat kedua saksi layaknya politisi, bukan akademisi.

"Mereka tidak memahami objek gugatan klien kami atas Kemenkumham dan tidak membaca atau tidak mengerti isi AD ART Partai Demokrat Tahun 2020"

"Keterangan yang mereka berikan tidak terkait dengan substansi gugatan. Mereka tampil seperti politisi, bukan layaknya sebagai akademisi," ujar Rusdiansyah, kepada wartawan, Jumat (22/10/2021).

Diketahui, Zainal Arifin Mochtar mengatakan bahwa dilihat dari sejarah Indonesia, partai yang selalu dirusak itu adalah partai yang oposisi dari pemerintah yang sedang berkuasa.

Pernyataan Zainal ini, kata Rusdiansyah, tidak ada hubungannya dengan substansi gugatan dan tak ada bukti akademisnya.

Menurutnya, Zainal secara sadar ingin menuduh bahwa pemerintah telah melakukan upaya merusak partai-partai oposisi.

"Itu adalah tuduhan yang mengada-ada dan pandangan yang keliru"

"Faktanya, pemerintah dalam hal ini Kemenkumham tidak serta merta menyetujui permohonan kubu KLB Deli Serdang, sehingga kami lakukan upaya hukum ke PTUN," ucapnya.

Dia juga menyoroti pandangan Zainal bahwa harusnya mekanisme demokrasi tidak dipaksakan untuk diselesaikan di pengadilan.

Terkait pandangan ini, Rusdiansyah menilai Zainal tidak memahami isi 10 Pilar Demokrasi Konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan UUD 1945.

Sebab, tegas dia lagi, upaya hukum ke pengadilan yang dilakukan oleh kubu Moeldoko merupakan tindakan yang sejalan dengan pilar demokrasi konstitusional Indonesia.

"Andai saja Zainal Arifin Muchtar dan Margarito Khamis membaca isi AD/ART Partai Demokrat tahun 2020, maka sebagai akademisi, mereka akan malu menjadi saksi ahli kubu AHY," kata Rusdiansyah.

"Kedua akademisi ini dalam kesehariannya mengaku pejuang demokrasi, namun faktanya sekarang, mereka membela oligarki kekuasaan yang tirani dan nepotism yang tertuang didalam AD ART Partai Demokrat tahun 2020"

"Karena itu, demokrasi seperti apa sesungguhnya yang sedang diperjuangkan Zainal dan Margarito?" imbuhnya.

Selain itu, Rusdiansyah menegaskan kembali Zainal tak memahami objek gugatan karena pandangannyabahwa sengketa ini cukup diselesaikan di internal partai, tidak di pengadilan.

Rusdiansyah beralasan objek gugatan kubu KLB Deli Serdang adalah Surat Keputusan Kemenkumham, bukan surat keputusan Partai.

Menurut UU PTUN, ranah gugatan untuk keputusan kemenkumham adalah di PTUN, bukan di internal partai.

"Cara berpikir saksi ahli Zainal Arifin Mochtar dan Margarito Kamis ini seperti mbalelo tidak seperti akademisi, tapi layaknya politisi"

"Zainal sedang menggiring opini yang keliru dan mengajarkan warga negara untuk tidak taat serta tidak menghormati hukum. Pemikiran semacam ini sangat berbahaya dalam negara demokrasi," tandasnya.

Kubu AHY: gugatan akal-akalan

Sebelumnya, anggota pengacara Partai Demokrat Bambang Widjojanto menyatakan gugatan yang dilayangkan tiga mantan kader Partai Demokrat atas Surat Keputusan (SK) Menkumham tentang hasil kongres Partai Demokrat kelima tahun 2020 hanya sebuah akal-akalan saja.

Diketahui gugatan itu dilayangkan oleh mantan kader ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT.

Dirinya mengatakan, mekanisme keputusan atau aturan yang dipakai Kemenkumham untuk mengesahkan hasil kongres tersebut dinilai sudah jelas.

Kata dia, dengan mengajukan gugatan ini tentunya berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum

"Jadi kalau aturan-aturan itu kemudian dichalange melalui persidangan seperti ini, padahal aturan itu aturan yang clear, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum," kata Bambang saat ditemui awak media di PTUN, Kamis (21/10/2021).

Pria yang karib disapa BW itu menyayangkan langkah mantan kader yang membawa hal ini ke pengadilan.

Sebab kata dia, jika para kader ingin mempersoalkan hasil kongres, seharusnya bisa disampaikan ke mahkamah partai.

"Kalau kau mau mempersoalkan itu waktunya harus ada. Caranya, mekanismenya, juga harus melakukan keberatan, harus mengajukan banding, itu semua aturan," kata dia.

Akan tetapi upaya itu tidak ditempuh para mantan kader yang malah membawanya ke pengadilan.

Padahal kata dia, persoalan yang dibawa ke pengadilan merupakan suatu hal yang bukan main-main.

"Nah, persoalannya itu tidak ditempuh. Jadi, saya menggunakan istilah akal-akalan, nggak bisa pengadilan dipakai untuk akal-akalan bermain-main dan ini bisa berbahaya sekali," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, anggota kuasa hukum Partai Demokrat lainnya Heru Widodo, juga menyoroti terkait gugatan pengesahan kongres kelima Partai yang didalamnya juga diatur tentang AD/ART Partai.

Seharusnya kata dia, AD/ART itu dipahami sebagai konsensus produk aturan internal Partai.

Di mana jika ada keberatan dalam pengesahannya harusnya diselesaikan di internal Partai melalui Mahkamah Partai Demokrat.

"Kalau penggugat itu hadir dalam kongres 2020, ternyata di situ tidak ada keberatan, tentunya menjadi pertanyaan. Kenapa baru mempersoalkan sekarang? Itu kan konsensus," ucapnya.

Terlebih kata dia, Mahkamah Partai selalu memberi ruang untuk berdiskusi dan mengevaluasi segala macam aturan atau produk internal partai.

Sehingga seharusnya seluruh kader Demokrat dapat memanfaatkan ruang diskusi tersebut jika ada yang merasa keberatan bukan membuat gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara.

"Kalau pun ada keberatan, ada untuk menyehatkan demokrasi di internal partai, UU Parpol sudah memberikan ruang, yang merupakan kompetisi absolut selesaikan di Mahkamah Partai," kata dia.

"Kalau seandainya enggak puas dengan hasil keputusan Mahkamah Partai, melalui peradilan umum, bukan pengadilan tata usaha negara. Jadi itu dua titik krusial yang nanti akan kita coba tanyakan kepada ahli yang diajukan oleh penggugat," ujarnya.

Sebelumnya, tiga orang mantan kader Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggugat partai berlambang bintang mercy itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta.

Gugatan dengan nomor perkara 154/G/2021/PTUN-JKT dilayangkan lantaran ketiga kader tersebut menilai terpilihnya AHY sebagai ketua umum pada kongres ke-5 Partai Demokrat tidak sesuai dengan undang-undang partai politik (Parpol).

s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy