DPRD Minta Anggaran Operasional TGUPP Distop, Wagub Riza Patria Bereaksi



IDEANEWSINDO.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) di bawah kepemimpinan Anies Baswedan tidak pernah bermasalah.

Pada dasarnya, menurut TGUPP ada sejak era kepemimpinan gubernur-gubernur yang sebelumnya, termasuk di zaman Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Dia menjelaskan, tugas TGUPP untuk membantu pimpinan meningkatkan kinerja, percepatan pembangunan di Jakarta.

"Saya kira itu tidak ada satu masalah yang luar biasa," ujarnya di Balai Kota Jakarta, Selasa, 9 November 2021.

Namun, kata dia, Pemprov menghormati masukan dan pendapat, saran, dan kritik dari siapa saja, tidak terkecuali DPRD.

"TGUPP itu bagian daripada tim percepatan pembangunan untuk membantu gubernur membantu Pemprov DKI Jakarta," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi A DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Mujiyono meminta gaji TGUPP (Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan) tidak lagi dibiayai melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Menurutnya, gaji TGUPP bisa diatur secara  mandiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Terlebih gubernur memiliki biaya penunjang operasional (BPO) sebesar 0,13 persen dari PAD (Pendapatan Asli Daerah).

"Terserah aturlah gubernur," ujarnya saat ditemui usai mengikuti Rapat Badan Anggaran di DPRD, Senin, 8 November 2021.

Di samping itu, Mujiyono menyebutkan, Komisi A merekomendasikan agar Pergub TGUPP dihapus, sebab keberadaannya bisa membuat 'takut' SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Bukan tanpa sebab, hal ini karena TGUPP memiliki dana operasional secara mandiri. "Kalau fungsi operasional kira-kira bikin keder SKPD gak?" Ucapnya.

Peran TGUPP dinilai terlalu sentralistik

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Jakarta Gembong Warsono menyampaikan peran TGUPP di bawah kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan sangat sentralistik.

Menurutnya ada hal yang memengaruhi mereka begitu sentral, salah satunya karena jumlahnya yang begitu banyak.

"Dengan jumlah begitu banyak maka mereka para TGUPP jadi berperan lebih karena jumlahnya banyak," katanya.

Kata Gembong Warsono, TGUPP bukan sekadar menggembosi tetapi mengebiri peran SKPD dalam menjalankan tupoksinya. "Kalau menggembosi itu masih. Itu sudah mengebiri," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menepis anggapan DPRD yang menyebutkan peran TGUPP terlalu sentralistik.

Menurutnya, TGUPP dan seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Jakarta bekerja bersama-sama, sehingga tidak ada dikotomi tersendiri antara TGUPP dengan ASN.

"Semua bekerja sama untuk kepentingan masyarakat Jakarta, Jakarta kotanya maju warganya bahagia. Kan TGUPP tim Gubernur untuk percepatan pembangunan, tim itu membantu memberikan masukan," katanya.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy