Fahri Hamzah: Jokowi Pertanyakan Kenapa Kini Oposisi Lemah, Menteri Tak Diawasi



IDEANEWSINDO.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai kini peran legislatif sebagai oposisi eksekutif di pemerintahan semakin lemah. Bahkan, ia menyebut fenomena ini juga dipertanyakan oleh Presiden Jokowi.

“Suatu hari saya bertemu dengan Presiden @jokowi dan kalimat yang pertama keluar dari beliau adalah, ‘Mas, kenapa sekarang oposisinya lemah? Kok, Senayan pada diam, banyak menteri enggak diawasi? Apa yang terjadi?’,” ungkap Fahri di Twitter, Rabu (3/11).

Fahri mengingatkan selama ini Indonesia menggunakan sistem dalam bernegara. Sehingga, oposisi tidak diletakkan pada koalisi partai politik, melainkan sepenuhnya pada cabang kekuasaan legislatif yakni DPR dan DPD.

“Tugas anggota legislatif secara keseluruhan adalah melakukan oposisi terhadap eksekutif. Coba baca seluruh dokumen undang undang yang menyusun kelembagaan negara, semua anggota legislatif memiliki tugas yang sama: pengawasan,” papar dia.

“Kita pernah memilih sistem parlementer di awal kemerdekaan, tapi dianggap ciptakan instabilitas negara. Karena kita sudah memilih sistem presidensial maka harus ditekuni secara utuh. Kita harus tahu cara kerjanya,” imbuhnya.

Namun, Fahri melihat para politisi di legislatif saat ini kurang memahami cara kerja sistem tersebut. Menurutnya, DPR dan DPD justru terjebak pada perasaan eksekutif yang terlalu dominan, terlalu sering menang, dan merasa punya akses kepada seluruh cabang kekuasaan.

“Memang itu salah satu kelemahan sistem ini, tetapi pada dasarnya seluruh legislatif punya hak pengawasan dan bertanya bahkan investigasi terhadap eksekutif dengan fasilitas dan imunitas yang kuat. Mereka tetap bisa efektif menjalankan pengawasan,” ujar Fahri.

“Tapi yang saya sayangkan, sekarang nampaknya legislatif sebagai pengawas atau artinya oposisi, kurang mengorganisir diri dalam kerja kerja inti pengawasan. Mereka lebih nampak sibuk melakukan tugas tugas-tugas lain terutama bansos. Itu bukan kerja oposisi! Itu keliru!,” tambah dia.

Fahri melanjutkan, muncul juga fenomena saat partai-partai yang tidak diajak kadernya masuk kabinet kemudian mengeksklusifkan diri, seolah-olah menerima nasib sebagai minoritas.

“Padahal tindakan ini membuat legislatif lumpuh karena mereka malas bergerak menggunakan hak-hak pengawasan yang ada. Perlu saya tegaskan, hak-hak pengawasan anggota legislatif itu dahsyat sekali,” ujar dia.

Fahri berpendapat wajar banyak masyarakat yang menilai legislatif bersekongkol dengan eksekutif. Sebab, terlalu banyak persoalan yang lewat tanpa oposisi yang memadai.

“Orang mulai tidak percaya legislatif bisa mengawasi pemerintahan karena terlalu banyak yang berlalu begitu saja [persoalan tidak diawasi]. Fenomena ini agak mengkhawatirkan mengingat usia dari pemerintahan eksekutif masih cukup panjang,” terang dia.

“Hukum alam dalam sistem ini, begitu pengawasan legislatif lemah, penyimpangan pasti merajalela. Ini dosa siapa? Ini dosa #OposisiPlangaPlongo,” lanjutnya..

Fahri meminta legislatif memahami pentingnya tugas pengawasan kepada eksekutif seperti menteri dan jajarannya dan bisa bertindak lebih tegas lagi. Bukan hanya melakukan kunjungan kerja dan berbagi sembako, serta menyalurkan kinerja eksekutif saja.

“Tetaplah sebagai oposisi dalam sistem! Legislatif enggak usah cari alasan lain, ayo kerja lebih baik. Ambil Inisiatif dan memanfaatkan semua fasilitas pengawasan dan kekebalan hukum yang ada dalam sistem kita,” tandas dia.

s: kumparan.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy