HNW Sebut Jokowi Berpotensi Dimakzulkan jika Bubarkan MK



IDEANEWSINDO.COM - Wakil Ketua MPR RI Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, menanggapi pernyataan Arief Poyuono yang meminta agar Presiden Joko Widodo membubarkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan itu muncul sehubungan dengan putusan MK yang menilai bahwa UU Cipta Kerja atau Omnibus Law bertentangan dengan UUD 1945.

Selain itu, MK meminta agar UU sapu jagat tersebut direvisi dalam waktu dua tahun, yang artinya masih berlaku sampai waktu tersebut.

Menurut HNW, permintaan tersebut jika dipenuh Jokowi bisa menjadi jurus untuk menjerumuskan Presiden ke pemakzulan.

Akan lebih bijak, kata HNW, seharusnya Arief Poyuono meminta agar Jokowi dan DPR menataati aturan pembuatan UU.

HNW juga meminta agar pemerintah mentaati putusan MK agar ada kepastian hukum dan investor tidak kabur.

"Minta Presiden @jokowi bubarkan MK? Bisa-bisa itu malah jurus yang menjerumuskan Presiden ke impeachment. Mestinya minta Jokowi, pemerintah, dan DPR untuk mentaati pembuatan UU," kata HNW, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun Twitter @hnurwahid pada Jumat, 26 November 2021.

"Juga sekarang agar benar-benar taati amar putusan MK, agar segera ada kepastian hukum, agar investor tidak kabur," sambungnya.

Sebelumnya, Arief Poyuono mengutarakan agar Jokowi membubarkan MK yang telah memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 melalui jalur politik.

"Jokowi harus mengambil langkah-langkah politik untuk membubarkan Mahkamah Konstitusi. Itu palgi bagus. Lakukan dekrit. Buat Perppu, atau Peraturan Pengganti Undang-Undang Omnibus Law tentang berlakunya kembali UU ini," tuturnya, dikutipdari kanal YouTube Andre GunAwan.

Menurutnya, keputusan MK tersebut secara tidak langsung telah membuyarkan semua mimpi Jokowi untuk membangun Indonesia serta mendatangkan investor sebanyak-banyaknya ke tanah air.

"Putusan MK membatalkan semua mimpi Kang Mas Jokowi untuk membangun Indonesia, untuk memasukkan investor ke Indonesia. Karena UU Omnibus Law itu membuka kemudahan-kemudahan investor masuk sehingga lapangan kerja bisa tercipta," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengumumkan hasil putusan terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam sidang yang digelar secara virtual pada Kamis, 26 November 2021, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945," ucap Ketua MK Anwar Usman, dikutip dari kanal Youtube resmi MK, Jumat, 26 November 2021.

Oleh karena itu, UU Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy