Husin Shihab Balas Komentar Refly Harun: Jangan Merasa Aktivis Selalu Benar, Objektiflah Dikit!



IDEANEWSINDO.COM - Husin Shihab menanggapi komentar dari pakar hukum tata negara Refly Harun yang mengatakan apakah Ketua Cyber Indonesia itu ingin Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal sebagai negara yang memenjarakan banyak aktivis.

Dituding pertanyaan seperti itu oleh Refly Harun, Husin Shihab menyatakan padanya untuk jangan selalu merasa bahwa dengan menjadi seorang aktivis maka akan terus benar.

Husin Shihab pun menyatakan kalau dirinya juga merupakan seorang aktivis, dan meminta Refly Harun agar sedikit saja memiliki sikap yang objektif.

"Bro @ReflyHZ, jangan merasa jadi aktivis selalu benar. Saya juga aktivis," katanya, sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Bekasi.com dari Twitter @HusinShihab pada Selasa, 16 November 2021.

"Kalau @jokowi salah saya juga kritik kok. Bukan dihujat. Objektiflah dikit!" sambungnya.

Sebelumnya, Refly Harun mengomentari pencabutan laporan oleh Husin Shihab kepada Greenpeace mengenai deforestasi hutan Indonesia.

Dalam keterangan, alasannya mencabut laporan karena tak ingin laporan tersebut menjadi ajang politisasi oleh sejumlah pihak dan akhirnya menganggap pemerintah adalah rezim antikritik.

Melihat hal itu, Refly Harun pun mengatakan bahwa sebenarnya justru Husin Shihab sendiri yang menjadikan pemerintahan Jokowi tampak sebagai rezim antikritik.

"Coba bayangkan, misalnya anda yang katakanlah pecinta Presiden Jokowi, apakah anda ingin Jokowi dicatat sebagai presiden yang paling banyak memenjarakan aktivis?" tuturnya.

Menurutnya, dalam suatu perdebatan yang memiliki dua pendapat berbeda, hal itu baiknya disampaikan secara santun berdasarkan data yang sudah dipastikan kebenarannya.

Terlebih lagi di masa media sosial sekarang ini, memberikan klarifikasi melalui akun sendiri pun sudah bisa dilakukan dengan mudah.

Namun, dalam klarifikasi tersebut juga harus jelas siapa yang dituju, sedangkan dalam konteks kasus tersebut, Greenpeace memberikan kritik pada Jokowi, sementara yang melaporkan orang lain.

Seharusnya, dia menambahkan, jika memang pihak pemerintahan Jokowi merasa keberatan maka mereka bisa melayangkan data yang sesuai untuk klarifikasi pernyataan Greenpeace.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy