Jokowi di Luar Negeri, Syarat Naik Pesawat Pakai Tes PCR Diubah Orang, Pengamat Langsung Teringat Kata SBY



IDEANEWSINDO.COM - Aturan terbaru syarat naik pesawat terbang Jawa-Bali, tes PCR tak lagi diwajibkan. Manajemen pemerintahan Presiden Jokowi pun dikritisi pengamat politik ini.

Kali ini saat Presiden Joko Widodo melawat ke luar negeri. Kebijakan tentang tes PCR untuk naik pesawat di masa PPKM berubah lagi.

“Kalau manajemennya amburadul begini, koordinasi dan komunikasinya amburadul begini hanya untuk mengurusi peraturan PCR saja kacau balau, maka kita perlu meminjam kata-kata presiden SBY: Kita perlu prihatin,” kata pengamat politik Hendri Satrio (Hensat) kepada wartawan, Senin (1/10/2021).

Menurutnya, komunikasi dan koordinasi pemerintah untuk mengurusi kepentingan publik seperti syarat penerbangan seperti itu tidak boleh main-main.

“Urusan PCR ini memang misterius,” kata pakar komunikasi politik dari Universitas Paramadina ini.

Dia menyarankan, sebaiknya Presiden Jokowi segera membenahi pemerintahannya supaya Indonesia tetap di ‘rel’ yang tepat.

Sehingga Jokowi akan dicatat sejarah sebagai presiden yang memiliki sejarah baik.

Diketahui, aturan terbaru soal syarat naik pesawat terbang, tes PCR tak lagi menjadi syarat untuk terbang di Jawa-Bali.

Kini, cukup antigen saja sudah cukup untuk naik pesawat. Kebijakan terbaru ini diambil pemerintah saat Presiden Jokowi melangsungkan rangkaian kunjungan kerja (kunker) ke Italia, Britania Raya, dan Uni Emirat Arab (UAE). Di Indonesia, ada Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin.

“Bayangkan, untuk sebuah keputusan menentukan perlu tidaknya PCR untuk bepergian dengan pesawat itu berubah-ubah dan terjadi saat Presiden di luar negeri. Artinya, ada hal serius tentang komunikasi dan koordinasi yang harus segera dibenahi pemerintahan Jokowi,” kata pendiri lembaga survei Kelompok Diskusi Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI).

Koordinasi dan komunikasi internal pemerintahan Jokowi dinilai tidak berjalan dengan baik, akibatnya kebijakan publik mudah sekali berubah-ubah.

“Saat ini (pembenahan komunikasi dan koordinasi) terlihat betul tidak ada. Ini berbahaya bila terus-menerus terjadi,” kata Hensat.

Menurut Hensat, bisa saja perubahan-perubahan kebijakan seperti ini terjadi di ranah lain selain aturan PCR untuk pesawat.

Soalnya, keputusan diambil tanpa didasari dengan latar belakang dan kajian yang jelas.

“Sehingga kebijakan itu mudah sekali diralat,” ujar Hensat.

s: pojoksatu.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy