Ketua DPRD DKI Geram, Ingatkan Semua Pihak Jangan Jual Nama Jokowi Muluskan Formula E Gagasan Anies



IDEANEWSINDO.COM - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi angkat bicara terkait sengkarut penyelenggaraan Formula E.

Prasetyo mengingatkan semua pihak untuk tidak menjual nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memuluskan Formula E yang digagas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut pria akrab dipanggil Pras itu, Presiden Jokowi sejak awal sama sekali tidak terlibat dalam ajang balapan Formula E itu.

“(Menjual nama Jokowi) Ini tidak dapat dibenarkan. Saya minta untuk tidak membawa-bawa nama Presiden,” tegas Prasetyo, Jumat (26/11/2021).

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan itu menyebutkan, bahwa Formula E hingga saat ini masih bermasalah.

Saat ini, penyelenggaraan Formula E juga tengah diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Prasetyo menyebut, proses penyelidikan baik oleh KPK maupun BPK makin menguatkan niat DPRD DKI Jakarta menggulirkan hak interpelasi sungguh-sungguh untuk kepentingan publik.

“Dan bukan merupakan kepentingan politik,” sambungnya.

Senanda, Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo juga meminta nama Presiden Jokowi tidak dibawa-bawa terkait gelaran Formula E.

Ia menilai, Formula E merupakan gelaran yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Perencanaan dan pembiayaan Formula E seluruhnya bersumber dari APBD, jadi tak perlu bawa-bawa nama presiden kecuali memang ada perizinan yang menjadi wewenang pemerintah pusat,” kata Anggara melalui siaran persnya, Jumat (26/11/2021).

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu menegaskan, pengawalan uang APBD dalam penyelenggaraan Formula E, termasuk mengawal pemeriksaan oleh KPK, akan terus dilakukan DPRD.

Sebelumnya, Staf Khusus Mensesneg Faldo Maldini menegaskan, pelaksanaan Formula E bukan di tangan Presiden Jokowi.

Sebaliknya, Formula E sejak awal dan sepenuhnya tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dan panitia penyelenggara.

“Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara,” tegasnya.

Sejak awal, mulai dari inisiatif, kepanitian dan skenario pembiayaan Formula E juga sepenuhnya menjadi domain Pemprov DKI Jakarta.

“Berbagai dinamika di daerah terkait penyelenggaraan adalah sepenuhnya tanggung jawab pemangku kebijakan daerah dan penyelenggara, dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait,” jelasnya.

Faldo mengakui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang sudah mengajukan waktu untuk menghadap Presiden Jokowi terkait Formula E.

Akan tetapi, Istana menyarankan kepada Anies Baswedan alangkah baiknya Pemprov DKI Jakarta menyelesaikan masalah itu sendiri.

“Sebaiknya pemprov DKI dan panitia penyelenggaran memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi,” kata Fyaldo.

“Venue, jalur, termasuk tata kelola, harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya, sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan,” sambungnya.

Istana juga mengingatkan agar persoalan veneu sampai tata kelola Formula E harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

“Kan aneh juga, apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dulu. Kan kita punya aturan dan prosedur. Itu saja ukurannya kita bernegara,” ujar Faldo.

s: pojoksatu.id

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy