Mahfud MD Klaim China Mundur dari Laut Natuna Saat Ada Jokowi, Susi Pudjiastuti: Bapak Pulang, Mereka Kembali



IDEANEWSINDO.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengeklaim bahwa kapal-kapal China mundur dari Laut Natuna saat Presiden Jokowi datang.

Klaim tersebut disampaikan oleh Mahfud MD saat berada di atas Kapal KRI Semarang dalam perjalanan menuju Pulau Laut, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau pada Selasa, 23 November 2021.

Namun hal itu dikomentari oleh mantan Menteri KKP, Susi Pudjiastuti yang menyampaikan hal berbeda dari klaim Mahfud MD tersebut.

Klaim Mahfud MD tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat pertahanan di Laut Natuna yang berdekatan dengan wilayah konflik Laut Natuna Utara.

“Awal tahun 2020 ketika kapal-kapal China dengan sangat provokatif, kita datang ke sini (Laut Natuna), Presiden ke sini, saya ke sini, lalu kita katakan ini wilayah kita,” kata Mahfud MD dalam siaran persnya pada Rabu, 24 November 2021.

Menurut Mahfud MD, kedatangan dirinya dan Presiden Jokowi mengerikan bagi kapal-kapal China sehingga mereka memutuskan mundur.

“Jadi mengerikan bagi mereka bahwa kita ada. Maka mereka semua mundur... mundur,” ucap Mahfud MD.

Pemerintah, menurut Mahfud MD, telah mengidentifikasi bahwa banyak kapal dan perahu asing yang masuk ke Laut Natuna kadang berbendera kadang juga tidak.

Mendengar klaim Mahfud MD tersebut, Susi Pudjiastuti pun ikut berkomentar.

Susi pun meminta Mahfud MD dan Presiden Jokowi untuk mengecek kembali data satelit di Laut Natuna.

Susi khawatir kapal-kapal China tersebut kembali datang ke Laut Natuna setelah Jokowi pergi.

"Bapak pulang mereka kembali. Bapak bisa cek data-data satelit," komentar Susi Pudjiatuti dengan emoji menangis.

Terakhir kali kapal China memasuki Laut Natuna saat pertengahan September 2021.

Ribuan kapal asing yang didominasi oleh China dan Vietnam dikabarkan mengganggu nelayan-nelayan di Laut Natuna pada waktu tersebut.

Meski akhirnya Kepala Bagian Humas dan Protokol Badan Keamanan Laut (Bakamla), Kolonel Wisnu Pramandita menjelaskan bahwa kapal-kapal tersebut datang dalam waktu yang tidak bersamaan.

Selain pernyataan tersebut, Mahfud MD menjelaskan bahwa pemerintah akan memperkuat stakeholder dalam penanganan masalah di laut Indonesia.

“Bukan hanya pembangunan kekuatan aparat penegak hukum pertahanan dan keamanan di laut, tapi lebih dari itu,” ujar Mahfud MD.

“Presiden mengatakan, misalnya, berapa pun kita sediakan senjata, tentara, polisi di sana, namun kalau di bidang sosial ekonomi tidak dibangun, ya tidak akan efektif menjaga negara,” sambungnya.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy