Muncul Wacana Jabatan Wakil Panglima TNI untuk Yudo Margono, Pengamat: Sangat Tidak Logis



IDEANEWSINDO.COM - Baru-baru ini muncul wacana pengisian kursi Wakil Panglima TNI setelah Jenderal Andika Perkasa ditunjuk menjadi Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

Pengisian kursi Wakil Panglima TNI itu dimaksudkan untuk mengakomodasi Kasal Laksamana Yudo Margono yang tidak terpilih menjadi Panglima TNI.

Menanggapi wacana itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jakarta, Jamiludin Ritonga menyatakan tidak logis jika motivasi pengisian Wakil Panglima karena untuk mengakomodasi Yudo Margono.

"Kalau itu motivasinya, tentu sangat tidak logis. Sebab, kursi kosong diisi semata untuk mengakomodasi seseorang, bukan karena kebutuhan organisasi," kata Jamiludin Ritonga, Minggu, 14 November 2021, dikutip dari Antara.\

Menurutnya, jabatan wakil panglima yang rumornya bakal diberikan ke Laksamana TNI Yudo Margono hal tersebut jelas-jelas atas pertimbangan politik.

Dampaknya kata dia, tentu profesionalisme akan makin terusik. Oleh karena itu, jabatan tersebut bukan lagi jabatan yang bergengsi untuk ditempati oleh perwira yang menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Menurut Jamil, secara fungsi administrasi dan komando, fungsi Wakil Panglima TNI itu melekat pada diri kepala staf, baik Kasad, Kasal, dan ataupun Kasau yang bertanggung jawab terhadap komando, pengembangan di setiap mantra masing-masing.

"Karena itu, sangat konyol bila jabatan itu diberikan kepada Yudo Margono yang saat ini jenderal bintang empat," tuturnya.

Jabatan Wakil Panglima TNI hanya beban APBN

Menurut Jamil, kalaupun wakil Panglima TNI memang harus diisi, maka idealnya yang mengisinya masih jenderal berbintang tiga. Sebagai jabatan promosi. Mereka ini dapat ditunjuk langsung oleh Presiden, tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan di DPR RI.

"Hanya saja, menurut pendapat saya untuk saat ini mengisi posisi wakil Panglima TNI bukanlah kebutuhan yang mendesak," ujar Jamil.

Dia juga menambahkan bahwa jika selama ini tanpa wakil panglima, TNI tetap solid. Jamil menyarankan wacana mengisi posisi wakil panglima sebaiknya diurungkan karena hanya menjadi beban APBN saja.

Apalagi saat ini Indonesia sedang kesulitan anggaran. Selain itu, jika Laksamana Yudo Margono memang layak menjadi Panglima TNI, tentu masih ada gilirannya untuk tahun depan.

Dasar hukum posisi jabatan wakil panglima TNI adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI yang dimunculkan oleh Presiden Jokowi.

Pada Perpres tersebut tidak mengatur secara rinci persyaratan dan mekanisme pengangkatan wakil panglima TNI sebagaimana mekanisme dan persyaratan pengangkatan Panglima TNI dalam UU No. 34 Tahun 2004.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy