PDIP Pertahankan Presidential Threshold Agar Puan Maju di Pilpres 2024, Refly Harun Sebut Pemimpin Berdosa



IDEANEWSINDO.COM - Baru-baru ini pengamat politik, Usep S Ahyar menyebut bahwa PDIP mempertahankan Presidential Threshold di angka 20 persen demi kepentingan Puan Maharani.

Selain untuk menahan para kompetitor di Pilpres 2024, menurutnya PDIP mempertahan Presidential Threshold tersebut karena capres yang diusungnya, Puan memiliki elektabilitas rendah.

Menanggapi hal tersebut, pakar hukum tata negara Refly Harun menyinggung bahwa pemimpin telah berdosa karena membiarkan hal tersebut terjadi.

Dirangkum Pikiranrakyat-Bekasi.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 6 November 2021, menurutnya Presidential Threshold memang merupakan alat untuk menahan para kompetitor Pilpres 2024.

"Ini hal yang tidak baik dalam demokrasi Indonesia karena Presidential Threshold ini memang hanya menjadi alat untuk membunuh pesaing di tahap awal saja," tuturnya.

Refly Harun pun membeberkan dua partai yang paling getol mempertahan Presidential Threshold ini.

"Memang yang paling getol mengusung Presidential Threshold itu adalah partai-partai besar, terutama Golkar dan PDIP," ucapnya.

Menurutnya hal ini dimulai ketika pada tahun 2009 Golkar dan PDIP bekerjasama untuk menjatuhkan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY.

"Pada tahun 2009 Golkar dan PDIP itu semacam berkonspirasi untuk menggagalkan pencalonan SBY sebagai incommon karena pada Pemilu 2004 Demokrat hanya memperoleh tujuh persen suara saja," ungkapnya.

Pada saat itu menurut Refly Harun, persentase Presidential Threshold ditingkatkan menjadi 25 persen suara sah nasional atau 20 persen kursi di DPR.

Maka dengan itu, sambungnya, diharapkan Demokrat tidak bisa mengajukan calon, apalagi misalnya partai-partai lain diborong oleh PDIP dan Golkar.

Namun ternyata pada Pemilu 2009, satu-satunya partai yang bisa mengajukan calon hanyalah Demokrat karena mereka mendapatkan 26 persen kursi.

Kemudian sampai tahap akhir, Megawati baru bisa bernegosiasi dengan Prabowo dan akhirnya mantan Jenderal TNI itu harus relah menjadi wakil presiden.

Selanjutnya pada tahun 2014, kata Refly Harun, Presidential Threshold ini lagi-lagi dipertahankan dan yang mengambil keuntungan hanyalah PDIP.

"Yang mengambil keuntungan adalah PDIP karena calonnya cuma dua, semua partai diborong oleh dua koalisi besar, Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo dan PDIP yang dipimpin oleh Jokowi," ungkapnya.

"Begitu pula 2019, itu-itu lagi seolah-olah tidak ada regenerasi kepemimpinan," sambung Refly Harun.

Sayangnya menurut Refly Harun, Mahkamah Konstitusi sampai sekarang belum memiliki kesadaran untuk membuang aturan terkait Presidential Threshold ini.

Oleh karena itu pada tahun 2024, dia yakin bahwa Presidential Threshold akan dijadikan alat untuk menahan para calon-calon yang berpotensi maju di Pilpres 2024.

"Presidential Threshold ini menjadi alat penjegal calon-calon yang berminat dan berkeinginan menjadi calon presiden dan wakil presiden," ujarnya.

Padahal menurutnya, banyak calon-calon pemimpin di Indonesia yang hebat-hebat dan berpotensi maju di Pilpres 2024.

"Justru di 2024 itu kita melimpah stok calon pemimpin, baik yang lawas seperti Prabowo maupun stok baru seperti Ganjar pranowo, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil," tuturnya.

Refly Harun pun menjelaskan bahwa jika Indonesia tidak menginginkan regenerasi kepemimpinan, maka pertahankanlah Presidential Threshold itu.

Apalagi saat ini, ucapnya, PDIP mempunyai "tiket emas" karena telah mendapatkan 128 kursi di DPR sehingga mereka bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden sendiri.

Hanya saja menurut Refly Harun, masalahnya elektabilitas Puan hingga saat ini tak kunjung naik.

"Masalahnya sang Putri Mahkota tidak juga terdongkrak elektabilitasnya, sementara yang elektabilitasnya tinggi seperti Ganjar sangat mungkin tidak diinginkan," ucapnya.

Refly Harun mengakui kalau dirinya menginginkan demokrasi Indonesia berkembang, sehingga baik Prabowo, Anies, Puan, Ganjar, dan Airlangga bisa menyalonkan dirinya di Pilpres 2024.

Sehingga menurutnya, akan terlihat siapa di antara mereka yang paling hebat dalam merumuskan skenario republik ini agar sesuai dengan janji kemerdekaan.

Oleh karena itu Refly Harun berkesimpulan bahwa pemimpin telah berdosa karena tidak melaksanakan janji kemerdekaan.

"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia merupakan janji kemerdekaan," ungkapnya.

"Janji bukan cita-cita kemerdekaan, para pemimpin telah berdosa jika tidak menunaikan janji kemerdekaan yang sudah dirumuskan The Founding Parents dalam pembukaan UUD 1945," tutup Refly Harun.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy