Refly Harun Bertanya: Andika Perkasa Panglima TNI Cuma Setahun, Bisa Apa? Ini Respon Istana Jokowi



IDEANEWSINDO.COM - Refly Harun bertanya: Jenderal Andika Perkasa jadi Panglima TNI cuma setahun, bisa apa? Dan inilah respon Istana Presiden atas pertanyaan Refly Harun.

Menurut analisis Refly Harun, Andika Perkasa nantinya hanya akan menjabat paling lama 13 bulan. Sebab Andika Perkasa sudah memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Karena itu, Refly memprediksi panglima TNI berikutnya adalah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono. ”Kalau benar skenarionya begitu, maka Yudo juga hanya akan menjabat sekitar setahun karena dia pensiun pada 26 November 2023. Jadi digilir setahun-setahun,” kata Refly, TribunNewsmaker.com kutip dari Youtube, Refly Harun, 4 November 2021.

”Masalahnya, masa jabatan satu tahun itu bisa apa ya? Kecuali barangkali menorehkan tinta emas pribadi menjadi panglima TNI,” ujar ahli hukum tata negara tersebut. Baginya, masa jabatan 1 tahun irrasional.  ”Minimal tiga tahun, lima tahun. Tetapi kalau memang untuk bagi-bagi giliran, ya it’s okey lah. Itu keputusan Presiden Jokowi,” kata Refly Harun.

Lalu bagaimana reaksi istana presiden? Seperti diketahui, nama Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai kandidat Panglima TNI ke DPR.

Jika usulan tersebut diterima DPR setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan, maka masa jabatan Andika sebagai Panglima TNI hanya satu tahun.

Diketahui, dalam Pasal 71 Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI masa aktif jabatan perwira paling lama 58 tahun. Sedangkan Jenderal Andika akan menginjak usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dalam surat presiden (surpres) yang diberikan ke pimpinan DPR RI.

Menurut Pratikno, jabatan Panglima TNI harus kepala staf dan Andika memenuhi syarat karena menjabat sebagai KSAD. Dia menilai tak masalah soal masa tugas Andika di militer yang tersisa hanya satu tahun saja.

"Ya enggak apa-apa kan tetap saja, syarat Panglima TNI itu kan harus kepala staf," kata Pratikno di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (3/11/2021).

Dia mengatakan kepala staf TNI AU sudah mendapatkan jatah Panglima TNI.

"Jadi pilihannya (antara) AD dan AL. Pak Presiden sudah memilih angkatan darat," tukas mantan Rektor UGM tersebut.

"Komisi I DPR akan menggelar fit and proper test terhadap calon Panglima TNI. Kemudian DPR akan menggelar rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan," ujarnya.

Ia pun membenarkan sudah menerima surat dari Presiden Jokowi terkait nama calon Panglima TNI yang diusulkan.

"Presiden mengusulkan satu nama calon Panglima TNI, untuk dapat persetujuan. Karena itu Pak Setneg, presiden sampaikan surpres mengenai usulan calon Panglima TNI atas nama Jenderal Andika Perkasa," ujar Puan.

Puan menegaskan, DPR RI dalam memberikan persetujuan Panglima TNI usulan Presiden, akan memperhatikan dari berbagai aspek dan dimensi yang dapat memberi keyakinan bahwa Panglima TNI yang diusulkan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang TNI.

"TNI ke depan juga diharapkan dapat merespons dan mengantisipasi dinamika perkembangan geopoloitik serta medan perang baru yang dipengaruhi oleh cyber dan teknologi, yang dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa," ujarnya.

Puan mengingatkan, dalam setiap momentum pergantian Panglima TNI akan selalu disertai harapan rakyat.

"Agar TNI dapat mewujudkan dirinya sebagai alat negara yang profesional dan efektif dalam mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara," ucapnya.

Partai Gerindra menghormati keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memilih KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan bahwa soal pergantian Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

"Pertama-tama tentang calon Panglima TNI prinsipnya kami menghormati apa yang menjadi hak prerogatif presiden, untuk menunjuk calon panglima pilihan presiden," kata Muzani.

Diketahui sebelumnya juga ada nama KSAL Laksamana TNI Yudo Margono yang digadang-gadang bakal menjadi calon Panglima TNI.

Terkait hal itu, Muzani kembali menegaskan pergeseran matra yang menjadi calon Panglima TNI sepenuhnya ada di tangan presiden.

"Pada prinsipnya presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk siapa pun dari matra manapun untuk menjadi calon panglima TNI," ucap Wakil Ketua MPR RI itu.

Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin mengapresiasi penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal Panglima TNI.

Menurut Hasanuddin, penunjukan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI sudah memenuhi persyaratan.

"Dengan diumumkannya Jenderal Andika Perkasa sebagai calon tunggal panglima TNI, maka selesailah teka teki siapa panglima TNI yang dipilih Presiden Joko Widodo. Menurut hemat saya penunjukkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI sudah memenuhi persyaratan dan merupakan pilihan yang paling tepat," kata Hasanuddin.

Hasanuddin mengungkapkan proses selanjutnya adalah fit and proper test atau uji kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI.

Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu menambahkan, keputusan Komisi I ini kemudian dibawa ke rapat paripurna dan menjadi keputusan DPR.

"Keputusan rapat paripurna ini kemudian diserahkan kembali kepada presiden, dan selanjutnya Presiden akan melantik Jenderal Andika Perkasa sebagai panglima TNI, kemudian dilanjutkan dengan serah terima jabatan di lapangan," ucapnya.

Hasanuddin menyebut, proses uji kelayakan ini kemungkinan akan dilaksanakan pekan depan.

Dia yakin proses uji kelayakan akan berlangsung aman, karena selama ini Jenderal Andika Perkasa adalah mitra yang baik di komisi I.

Ia juga memprediksi dalam uji kelayakan tersebut akan dibahas soal program-program Panglima TNI ke depan, seperti pembangunan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dilakukan dengan berpedoman pada rencana program Minimum Essential Force (MEF).

"Saya prediksi juga akan ditanyakan program-program lain seperti; upaya meningkatkan displin prajurit, pelatihan dan pendidikan TNI menjadi prajurit profesional, menjaga agar TNI tetap sesuai dengan aturan perundang-undangan yakni tak berbisnis dan berpolitik praktis serta keinginan agar Panglima TNI harus mampu meningkatkan kesejahteraan prajurit, termasuk didalamnya membahas situasi di Papua dan situasi aktual seputar Laut Cina Selatan, dan masalah masalah lainnya," ujarnya.

Hasanuddin juga mengucapkan selamat kepada Jenderal Andika Perkasa yang menjadi satu-satunya calon Panglima TNI yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo.

"Selamat kepada Jenderal Andika Perkasa, semoga amanah dalam jabatan baru sebagai Panglima TNI," pungkasnya.

Ketua inisiatif untuk Demokrasi dan Keamanan (IDeKa) Al Araf menilai pengusulan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi Panglima TNI sudah bisa diprediksi secara politik.

Pertama, kata dia, secara politik Presiden Joko Widodo cenderung mengangkat posisi puncak strategis di TNI maupun Polri yang memiliki kedekatan dengannya.

Menurutnya hal tersebut tercermin dari pengangkatan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang merupakan mantan ajudan Presiden dan saat ini pengangkatan Andika yang merupakan mantan Danpaspampres.

"Secara politik pengusulan Pak Andika jadi Panglima sudah bisa diprediksi," kata Al Araf ketika dihubungi Tribun.

Dalam konteks ini, Al Araf mengatakan pergantian panglima TNI menghindari pola rotasi pergantian panglima TNI sebagaimana disarankan dalam Undang-Undang TNI.

Tentunya, kata dia, kondisi tersebut akan memunculkan sedikit kekecewaaan dari Angkatan Laut yang sudah menunggu lama untuk menjadi Panglima TNI.

Namun demikian, kata dia pada akhirnya prajurit TNI akan patuh pada pilihan yang sudah ditetapkan oleh otoritas politik karena dalam negara demokrasi militer harus tunduk pada keputusan yang ditetapkan otoritas politik.

Hal yang terpenting ke depannya, kata dia, adalah langkah Panglima TNI baru.

"Apa langkah Panglima TNI baru dalam mendorong proses transformasi dan reformasi TNI yang masih menyisakan banyak masalah semisal proses modernisasi alutsista yang masih terbata, kesejahteraan prajurit yang belum sepenuhnya terjamin, reformasi peradilan militer dan lain sebagainya," kata Al Araf.

s: tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy