Isu Presidential Threshold Makin Banyak Disadari oleh Masyarakat, Rocky Gerung: Akhirnya Terbuka Pikiran



IDEANEWSINDO.COM - Rocky Gerung bersama Hersubeno Arief baru-baru ini melakukan podcast kembali.

Rocky Gerung pada kesempatan tersebut membahas perihal masyarakat yang semakin sadar terkait isu Presidential Threshold.

Menurut Rocky Gerung akhirnya banyak pikiran masyarakat yang akhirnya terbuka terkait dengan isu Presidential Threshold.

Rocky Gerung juga mengungkapkan bahwa dirinya saat ini sedang banyak mendapatkan telepon dari himpunan mahasiswa.

Dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari video di kanal YouTube Rocky Gerung Official yang ditayangkan pada 16 Desember 2021, Rocky Gerung mengungkapkan bahwa pihak terkait menemukan hal-hal baru terkait isu Presidential Threshold tersebut.

Pakar Politik lulusan UI tersebut mengungkapkan bahwa pemerosotan demokrasi, pemerosotan kebijakan terjadi karena adanya pembatasan.

“Akhirnya menemukan bahwa kunci dari pemerosotan Demokrasi dan dengan sendirinya pemerosotan kebijakan adalah dipasangnya hambatan untuk berkompetisi,” kata Rocky Gerung mengungkapkan.

Bahkan banyak mahasiswa hukum pun yang mempertanyakan hal ini, karena hal tersebut tidak diajarkan dalam ilmu hukum bahwa presidensial diberi threshold.

“Akhirnya terbuka pikiran, karena kita mau kampanyekan itu terus menerus sama DPD, Pak La Nyalla,” ungkap Rocky Gerung.

Dirinya juga menyinggung perihal Firli Bahuri yang dalam isu presidensial pun ikut mendukung hal ini.

Menurut Rocky Gerung perihal Presidential Threshold merupakan permasalahan politik sebab calon yang akan maju sudah dihambat di awal seleksi.

Saat ini DPD juga sedang memperjuangkan agar Presidential Threshold menjadi nol, karena itulah Lembaga tersebut akan dicatat dalam sejarah yang memulai perubahan politik dari dalam.

“DPD akan dicatat dalam sejarah, sebagai lembaga, yang memulai perubahan politik dari dalam, kita sebut saja DPD sedang beroposisi dari dalam,” ungkap Rocky Gerung.

Rocky Gerung juga menjelaskan perihal implikasi dari Presidential Threshold 20 persen, yang artinya sampai di daerah butuh 2 orang kaya untuk membiayai 20 persen tersebut.

Karenanya justru dengan adanya 20 persen tersebut menghalangi partisipasi rakyat.

“Memang rakyat berbondong-bondong ke Tempat Pemilihan Umum, Pilkada, Pilpres, tetapi dia gak ngerti atau bahwa rakyat belum paham bahwa dengan hanya 20 persen, maka dia gak mungkin memilih seseorang yang sebetulnya bermutu tuh,” ungkap Rocky Gerung.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy