Kades se Indonesi Akan Geruduk Istana, Buntut Aturan Ini



IDEANEWSINDO.COM - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Provinsi Lampung menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD).

Ditandai aksi di depan Istana Negara, Kamis, 16 Desember 2021, APDESI menuntut revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang APBN Tahun Anggaran 2022.

Ketua Umum DPP APDESI Surta Wijaya mengatakan Desa menggugat ketidakpercayaan negara terhadap Desa dalam mengatur dan mengelola Dana Desa.

Dilansir dari Publiktanggamus.com dengan artikel “Besok Aksi di Depan Istana Negara, Apdesi Tuntut Revisi Perpres 104"

Selama masa pandemi Covid-19, desa berada di depan dalam mengatasi dampak-dampak Covid-19.

“Maka Apdesi yang mendorong adanya revisi Pasal 5 ayat (4) tentang Penggunaan Dana Desa,” terang Surta Wijaya dalam keterangan yang diterima, Rabu, 15 Desember 2021.

Dijelaskan Surta Wijaya, dalam naskah Perpres No.104 tahun 2021, penggunaan Dana Desa ditujukan untuk beberapa hal:

Selama ini, sambung Surta Wijaya, kepala desa dan perangkat desa punya energi sosial berupa tradisi tangan bagi masyarakat Desa yang miskin.

Tanpa menunggu penanganan Covid-19, Desa menggunakan kearifan lokal untuk mengatasinya.

”Misalnya, mencari tempat isolasi mandiri, memberikan makanan bagi warga yang pandemi dan langkah aktif lainnya,” terangnya.

Ditambahkan Surta Wijaya, Pasal 5 ayat (4) berniat baik, tapi percaya pada kepercayaan pada Desa untuk mengelola Dana Desa bagi rakyat secara total.

Saat ini kondisi kesehatan sudah kondusif. Desa sudah menjalankan instruksi pusat untuk melakukan pendataan dan hal lainnya.

“Desa tepat bangkit secara ekonomi. Bukan malah menerima suruhan agar mengubah hasil kesepakatan dalam Musrenbangdes demi kepentingan pusat,” ungkap Surta.

DPP APDESI percaya, Presiden mempunyai kearifan untuk membangun Indonesia dari pinggiran, baik yang berawal dari daerah dan Desa.

Bukan membangun Indonesia dari pusat dan menyisakan sekitar 32% sebagai simbol pengakuan dan subsidi negara terhadap Desa.

menyenangkan, Desa adalah kekuatan dan bukan asosiasi manusia yang menikmati program dan mempertaruhkan program yang bukan kepentingannya sendiri.

“Apalagi desa penilaian kinerja pelaksana dari sisa dari segala sisa negara,” tandas Surta Wijaya.

Sekjen DPP APDESI Asep Anwar Sadat menambahkan, Desa selama ini dianggap sebagai elit desa, bukan elit desa yang kaya raya.

“Justru kami menjadi elit desa yang harus merogoh kantong sendiri untuk bertindak langsung mengurusi warga pandemi,” akunya.

Selama ini tidak ada yang tahu darimana sumber biaya operasional kepala desa dan perangkat desa untuk penggunaan tangan warganya yang beroperasi.

“Kami di Desa yang budiman, sibuk oleh pusat selalu taat, dan akhirnya bersiasat agar kepentingan pusat terpenuhi,” timpalnya seraya menyebut UU Desa sudah menjamin hak, kewajiban dan kewajiban Desa.

Tuntut Revisi Perpres 104 ini akan menggelar aksi damai yang akan dilangsungkan Kamis, 16 Desember 2021 di depan Istana Negara dan Gedung DPR/MPR pukul 12.00-17.00 WIB.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy