Pro Kontra Kaesang Pangarep Beli Saham Nyaris Rp100 M, Refly Harun: Harusnya Ada Peraturan UU Kepresidenan



IDEANEWSINDO.COM - Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun turut memberikan tanggapan terkait putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep yang baru-baru ini membeli saham perusahaan senilai Rp92 miliar.

Refly Harun menyampaikan pendapatnya tersebut, lantaran 'jajan' saham perusahaan yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep itu mengundang kontroversi dari berbagai pihak.

Terkait Kaesang Pangarep yang membeli saham perusahaan itu, Refly Harun mengatakan ada kelemahan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yakni pemerintah tidak mengatur mengenai keluarga presiden.

"Padahal, harusnya kita ada peraturan tentang undang-undang kepresidenan, jadi undang-undang kepresidenan itu tidak mengatur tentang kekuasaan presiden, namun mengatur rumah tangga presiden," tuturnya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari YouTube Refly Harun yang diunggah pada Sabtu, 18 Desember 2021.

"Misalnya hal seperti ini, jadi walaupun anak presiden bukan pejabat publik, tetapi tetap saja dia tidak boleh menggunakan pengaruh orang tuanya untuk berbisnis. Jadi tidak boleh trading in influence," sambungnya.

Lebih lanjut, Refly pun mengatakan bahwa ke depan, untk menjaga good government dan clean government, harta kekayaan keluarga presiden itu seharusnya dilaporkan.

Mengenai siapa saja yang harus dilaporkan terkait harta kekayaan keluarga presiden tersebut, Refly memaparkan di antaranya orang tua dan mertua, anak-anak, dan saudara-saudara.

"Agar kita kemudian punya semacam pegangan apakah memang keluarga presiden ini menggunakan pengaruhnya atau tidak untuk berbisnis di sana," ujarnya.

Ia menambahkan, sebagaimana yang sudah diketahui semua orang, pengusaha-pengusaha besar di Indonesia pandai mengikat keluarga-keluarga pejabat penting di negara ini untuk mengamankan bisnis.

"Untuk kebaikan kita, memang ada baiknya hal seperti itu diatur secara ketat agar kemudian kita tidak mengulangi kejadian atau fenomena di era orde baru. Sekali lagi ini untuk kebaikan, kalau kita menganggap bahwa negara itu perlu baik," katanya.

Refly pun menyebut bahwa hal ini untuk tidak dinilai soal pro dan kontra apalagi sampai iri dan tidak iri.

Akan tetapi, lanjutnya, ini tentang bagaimana kita mengatur pemerintah kita agar jangan sampai keluarga presiden, terutama putra-putrinya dimanfaatkan para pengusaha dalam rangka mencari kemudahan-kemudahan dalam berbisnis karena dianggap orang terdekat dan berbisnis dengan penguasa.

"Mudah-mudahan ini memberikan pembelajaran kita ke depan, bahwa sebaiknya memang diatur di peraturan perundang-undangan mengenai status keluarga presiden," ujarnya.

Hal itu agar tidak memunculkan yang namanya penyelewenagan kekuasaan atau menyalahgunakan pengaruh. Ia mengatakan hal tersebut penting bagi negara ini.

s: pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy