Tuntut Revisi Perpres Nomor 104, Ribuan Kepala Desa se-Indonesia 'Kepung' Istana, Termasuk dari Tasikmalaya



IDEANEWSINDO.COM - Ribuan perwakilan kepala desa se-Indonesia tak terkecuali kepala desa dari wilayah Priangan Timur ramai-ramai datang ke Jakarta, Kamis 16 Desember 2021.

DPC Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Tasikmalaya sendiri mengirimkan lebih dari 300 kepala desa yang berangkat Rabu 15 Desember 2021 sekitar pukul 21.30 WIB dengan titik start Gedung Bupati Tasikmalaya Bojongkoneng Kecamatan Singaparna.

Sedangkan dari Kabupaten Sumedang, tak kurang 300 kepala desa ikut berjuang bersama ribuan kepala desa lainnya se-Indonesia.

"Alhamdulillah khususnya Apdesi Jabar Banten kami kompak," ucap Ketua DPC Apdesi Kabupaten Tasikmalaya Giri Pribadi, SPd, Kamis 16 Desember 2021 saat dikonfirmasi Kabar-Priangan.com / Harian Umum Kabar Priangan melalui saluran telepon.

"Bahkan tak hanya Apdesi Jabar Banten, kawan kami dari Sulawesi, Kalimantan dan pulau-pulau lain pun ikut bergabung dan berjuang bersama," ujar Giri, menambahkan.

Giri mengaku, dirinya bersama ratusan anggota Apdesi Kabupaten Tasikmalaya saat ditelepon masih berada di Jakarta. Setelah pada siangnya melakukan aksi dan orasi di Monas selanjutnya bersama ribuan kepala desa lainnya "merangsek" menuju Istana Negara.

Hal sama disampaikan Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Sumedang, Pipin Aripin Munawar. Menurut dia, tak kurang dari 300 orang kepala desa ikut bergabung dalam aksi tersebut.

"Kami tiba di Monas sekira pukul 11.00 WIB. Peserta dari Sumedang yang ikut bergabung dalam aksi damai ini sebanyak tiga bus, dengan total peserta mencapai 300 orang," kata Pipin.

Ditanya apa yang diperjuangkan, Giri menegaskan, DPC Apdesi Kabupaten Tasikmalaya bersama ribuan kepala desa lainnya memperjuangkan agar Presiden RI Joko Widodo merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021 dikarenakan direnggutnya otonom desa terkat musyawarah warga.

"Musyawarah dari tingkat RT, kedusunan hingga musyawarah desa mungkin tidak akan terealisasi dikarenakan anggaran tahun 2022 sudah ditentukan oleh Perpres 104," ujarnya.

Menurut Giri, jika Perpres itu dipaksanakan, pihaknya memastikan skala prioritas hasil musdus dan musdes penyusunan RKP tidak bisa direalisasikan karena sumber APBN untuk desa sudah ditentukan alokasinya oleh Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tadi.

"Yang babak belur oleh masyarakat kami nanti adalah kami di tingkat desa yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," katanya.

Menurut Giri, pada prinsipnya kepala desa siap membangun Indonesia secara keseluruhan. Tetapi pihak Apdesi pun ingin membangun dan menyejahterakan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Masih banyak program skala prioritas di tingkat desa yang belum dilaksanakan, terlebih saat pandemi Covid-19 sejak 2019 dan 2020 kemarin. Termasuk pemangkasan anggaran di tahun 2021.

"Sehingga pembangunan masyarakat desa jadi terabaikan akibat pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19," ujarnya.

"Sasaran aksi kami adalah Istana Negara. Setelah dari Monas kami medatangi Istana, tetapi yang diperbolehkan masuk ke Istana hanya 10 orang perwakilan Apdesi, dan kami diterima oleh Staf Khusus Presiden Pak Ali Ngabalin karena Pak Presiden tak ada di Istana Negara," katanya.

Disinggung apa jawaban Ali Ngabalin saat pertemuan itu, Giri menyebut, pihak Istana baru bisa membahas tuntutan Apdesi seluruh Indonesia bersama Presiden Joko Widodo pada Senin mendatang.

Merasa tak puas dengan jawaban tersebut, DPP Apdesi dan Korlap Aksi merencanakan mendatangi DPR RI untuk mengadukan persoalan tersebut ke wakilnya di DPR RI. Namun pihak Polda Metro Jaya melakukan lobi-lobi dengan Korlap aksi untuk membatalkan rencana mendatangi DPR RI.

"Apalagi izin untuk melakukan aksi belum diurus, sehingga dengan berbagai macam pertimbangan, aksi ke DPR RI dibatalkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan," kata Giri.

Penegasan sama disampaikan Sekretaris DPC Apdesi Kabupaten Sumedang, Pipin Aripin Munawar yang ikut dalam aksi tersebut. Menurut Pipin, kedatangan para kepala desa beserta aparatur desa ke Ibu Kota Jakarta ini, tiada lain untuk menemui Presiden Jokowi.

Dengan harapan, Presiden Jokowi dapat segera mencabut atau merevisi Perpres Nomor 104 Tahun 2021, yang dinilai telah membatasi pemerintah desa dalam hal pengelolaan anggaran Dana Desa.

Giri maupun Pipin mendesak pemerintah melalui Presiden Joko Widodo untuk merevisi atau bahkan mencabut Perpres tersebut. Karena bagi kepala desa, dengan Perpres itu sangat berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat desa.

Sehingga yang menjadi sasaran kekecewaan dan kekesalan warga adalah pemerintah desa. "Segera cabut atau revisi, dan itu harga mati karena berpotensi menimbulkan gejolak," ucap Giri.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy