Disahkan Jokowi, Ubedillah Badrun Bisa Dapat Rp200 Juta Buntut Laporkan Gibran dan Kaesang ke KPK



IDEANEWSINDO.COM - Dosen UNJ, Ubedilah Badrun bisa mendapatkan Rp200 juta terkait laporannya mengenai dugaan pencurian uang rakyat yang dilakukan dua putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) yaitu Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.

Gibran dan Kaesang dilaporkan atas dugaan KKN terkait relasi bisnis yang dimiliki mereka.

Terkait laporan Ubedilah Badrun mengenai perkara tersebut, viral diberitakan jika ia bisa mendapatkan hadiah senilai Rp200 juta karena melaporkan Gibran dan Kaesang ke KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

Pemberian hadiah tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 17 September 2018.

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tertuang hadiah yang bisa diberikan kepada pelapor yang melaporkan adanya dugaan pencurian uang rakyat.

"Wah, Rp200 juta itu satu kebun pisang bisa dibeli oleh Ubed. Siap-siap Ubed untuk jualan pisang karena itu uang yang banyak sekali," kata pengamat politik, Rocky Gerung dikutip Pikiran-Rakyat.com dari akun YouTube miliknya.

Dari prediksi yang dilakukan Rocky Gerung, pengamat politik tersebut menilai jika kemenangan akan berpihak kepada Ubed.

"Kalau kita lihat gejalanya, semua orang menginginkan agar masalah itu dibuka. Publik ingin tahu sebetulnya apa yang diucapkan Ubed bukan sekadar melaporkan potensi korupsi, tetapi juga menguji kemampuan KPK.

Ujian tersebut mengingat posisi KPK sebagai lembaga antirasuah berada di bawah Presiden Jokowi.

Dari kedudukan yang ada, KPK diuji profesionalismenya, apakah akan melanjutkan laporan Ubed atau tetap diam mengingat terlapor adalah putra dari kepala negara.

"Jadi orang justru ingin tahu, apakah KPK ini mampu atau tidak dalam bertindak profesional, sehingga kalau ternyata KPK ragu-ragu dan keraguan itu dibaca dalam kalimat awal konferensi pers nanti, orang akan merasa kalau KPK tetap ada di bawah pengaruh Presiden," tuturnya.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy