Gerindra Usul Pj Gubernur Pengganti Anies Baswedan Bikin Kesepakatan Dilarang Mundur dari Jabatan



IDEANEWSINDO.COM - Masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, akan berakhir pada Oktober 2022.

Terkait hal itu, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta mengusulkan kepada pemerintah, agar Penjabat (Pj) Gubernur DKI berdasarkan kesepakatan.

Kesepakatan itu berkaitan dengan larangan Pj Gubernur yang mendadak mundur dari jabatannya, karena merasa tidak bisa menjalankan roda pemerintahan sampai Pilkada 2024 nanti.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif mengaku khawatir sosok Pj Gubernur tidak mampu bertahan dengan dinamika perpolitikan dan pemerintahan di Jakarta.

Hal ini berkaca pada status Pj yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) eselon I dari lembaga vertikal, sehingga tidak memiliki bekingan politik dari partai pengusung.

“Nanti ketika dia (Pj) tidak nggak punya beban apa-apa (tanggung jawab politik), silakan gua balik lagi nggak apa-apa (kembali pada jabatan PNS). Artinya, bolehkah gubernur yang ditunjuk membuat kesepakatan nggak boleh mundur,” kata Syarif pada Rabu (12/1/2022).

Peredebatan di dunia politik terutama di tingkat eksekutif dan legislatif, kata Syarif, merupakan hal yang lumrah.

Meski status Pj adalah seorang PNS, namun jabatannya sebagai kepala daerah di Ibu Kota tidak bisa lepas dengan muatan politik.

“Manakala ada gesekan dengan gubernur, lazimnya dalam politik terjadi lobi-lobi melalui partai pengusung sehingga gesekan melunak karena ada titik temu,” ujarnya yang juga menjadi Sekretaris Komisi D DPRD DKI Jakarta ini.

Syarif menerangkan bahwa gesekan antara eksekutif dan legislatif dapat ditempuh dengan berbagai cara, mulai dari hak interpelasi, hak angket hingga hak menyatakan pendapat.

Bagi gubernur yang diperoleh dari hasil Pilkada, tentunya mereka akan meminta bantuan kepada partai pengusung untuk meredam gejolak di tingkat legislatif.

“(Pj) gubernur ketika menghadapi masalah, nanti sandarannya ke mana? Partai pengusung nggak punya, dan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) juga nggak punya. Nah, ketika terjadi gesekan, mekanismenya ini seperti apa?” terang Syarif.

Menurut Syarif, sosok Pj tentu tidak memiliki visi dan misi yang dituang ke dalam RPJMD.

Hal itu berbeda dengan gubernur definitif hasil Pilkada yang memiliki RPJMD, sehingga keberhasilannya memimpin Jakarta dapat dilihat dari laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) gubernur.

“(Kalau ada masalah) yang kami interpelasi nanti siapa ya, lalu interpelasi pada program yang disusun ternyata menyimpang. Nah ini programnya siapa, program gubernur atau program bersama (DPRD),” tutur Syarif.

“Esok (nanti) dua tahun ini tolok ukurnya (Pj Gubernur) seperti apa, karena tidak ada kewajiban menyampaikan dalam RPJMD, karena kalau 2-3 bulan jadi Pj Gubernur tidak ada masalah,” lanjutnya.

Meski demikian, ungkap Syarif, siapa pun Pj Gubernur DKI Jakarta yang dipilih presiden harus tetap diterima dan dihormati.

Dia berharap, Pj Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan nanti bisa memahami anatomi pemerintahan di Ibu Kota.

“Biasanya kami menilai kinerja Gubernur ada indikatornya di RPJMD. Kalau Pj Gubernur nanti tidak ada tolak ukurnya. Apa ditanya ke presiden? Ini program gubernur atau program bersama. Kalau RPJMD itu kan kesepakatan bersama antara gubernur dan DPRD,” papar Syarif.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, mendorong kadernya untuk bisa meningkatkan peran dan fungsinya dalam mengawasi kinerja Pemprov DKI Jakarta.

Menurutnya, fungsi pengawasan DPRD DKI Jakarta menjadi cerminan demokrasi agar terjadi keseimbangan pemerintahan. 

“Pj Gubernur bagi DKI Jakarta ini menarik sekali, kaena mengacu pada peraturan yang ada, yang dapat mengisi Pj kepala daerah ini dari ASN, TNI atau Polri. Tapi dalam aturannya, Pj Gubernur ini seharusnya hanya tiga bulan,” kata Ariza.

Meski demikian, Pj Kepala Daerah untuk periode 2022-2024 nanti sangat dimungkinkan memimpin selama 2-3 ttahun.

Sebab, pemilu serentak 2024 nanti kemungkinan digelar pada bulan September, sehingga pelantikan bisa dilakukan pada 2025.

“Tentu tidak mudah bagi Kementerian Dalam Negeri untuk menentukan Pj Kepala Daerah. Sejauh yang saya dengar, pak Mendagri (Tito Karnavian) kemungkinan akan mengambil calon Pj tidak dari internal Kemendagri. Bisa jadi eselon I dari Kemendagri ini sibuk dengan program internalnya,” ujar Ariza yang juga menjadi Wagub DKI Jakarta itu.

s; tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy