Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi Kena OTT KPK, Ini Deretan Kontroversinya



IDEANEWSINDO.COM - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Selama menjabat Walkot Bekasi, Pepen pernah menuai beberapa kontroversi.

Sebagaimana diketahui, KPK melakukan OTT di Kota Bekasi. Salah satu pejabat yang terjaring OTT adalah Pepen. Hal ini sudah dikonfirmasi oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

"Betul ada tangkap tangan di Bekasi, kita masih bekerja," kata Ketua KPK Firli Bahuri saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/1/2022).

Dia belum menjelaskan detail apa kasus yang membuat Pepen terjaring OTT KPK. Menurutnya, tim penyelidik KPK masih terus bekerja.

"Tolong bersabar beri waktu untuk kami bekerja. Nanti pada saatnya kami akan sampaikan ke publik," ucapnya.

Kini, para pihak yang ditangkap itu telah dibawa ke gedung KPK. Firli mengatakan Pepen dan pihak lain yang kena OTT sedang diperiksa.

"Wali Kota Bekasi dan beberapa orang yang terkait sedang dilakukan pemeriksaan," ujar Firli.

Para pihak yang terjaring OTT KPK masih berstatus terperiksa. KPK punya waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak tersebut.

Selama menjabat, Pepen pernah membuat sejumlah kontroversi. Dirangkum detikcom, Rabu (5/1), berikut ini daftar kontroversi Pepen:

1. Pemberhentian Sementara Layanan Jamkesda
Pada 2020, sempat beredar foto surat edaran mengenai pemberhentian layanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) berupa Kartu Sehat (KS) bagi warga Bekasi per Januari 2020. Hal itu disebutkan karena fungsi dan peran Kartu Sehat dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) berupa BPJS Kesehatan serupa.

Pepen saat itu memastikan Kartu Sehat tetap beroperasi saat itu. Namun, Pepen menyebut pelayanan Kartu Sehat terpaksa dihentikan sementara bagi warga yang telah memiliki BPJS Kesehatan. Hal itu sebagai upaya agar tidak terjadi double cost sesuai saran dari KPK.

"Orang yang punya BPJS, yang ditawari (oleh) perusahaan kesertaannya, itu nggak boleh duplikasi (punya KS), takut nanti ada double cost," kata Pepen di Pendopo Pemkot Bekasi, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (9/12/2019).

Penghentian pelayanan KS bagi pemegang kartu BPJS Kesehatan berlaku per Januari 2020. Saat itu, sistem ini harus diintegrasikan ke Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018.

2. Akui Gandeng Ormas Kelola Parkir Minimarket
Pepen mengakui menggandeng ormas dalam pengelolaan parkir di minimarket. Ormas nantinya akan menjadi operator dalam pemungutan parkir di minimarket Kota Bekasi.

"Iya, kan sama kayak mal bekerja sama dengan Secure Parking," kata Rahmat Effendi kepada wartawan di kantornya, Jalan Ahmad Yani, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Senin (4/11/2019).

Pepen menyebutkan pihaknya ingin memberdayakan ormas dalam pengelolaan parkir di minimarket. Namun, dia menegaskan ormas harus mengikuti regulasi yang diterapkan oleh Pemkot Bekasi.

"Kita 'kan lagi melakukan pemberdayaan kepada teman-teman. Nah pemberdayaan itu 'kan harus pakai aturan, bukan otot kan. Saat aturan main itu ya sama semua. Ada wajib pajak, berarti kan ada NPWP-nya, ada izin operasional. Atau perorangan, you juga bisa tapi harus punya izin, izin operasionalnya," jelas Pepen.

Pepen mengatakan retribusi parkir itu nantinya masuk ke kas Pemkot Bekasi. Namun, dia menegaskan, ormas selaku operator harus memiliki badan hukum.

3. Heboh Dana Hibah Sampah
Pada 2018, Pepen juga pernah berpolemik dengan Gubernur DKI Anies Baswedan soal dana kemitraan sukarela alias dana hibah sampah. Pepen menyebut DKI punya kewajiban memberikan dana hibah yang disebut untuk memperlancar urusan pengolahan sampah.

"Selama ini ada dana kompensasi yang berhubungan langsung dengan warga Bantargebang, ada juga dana kemitraan. dana kemitraan itu kita gunakan untuk akses-akses DKI, seperti Jalan Jatiasih, truk sampah bisa masuk ke situ. Terus flyover (Cipendawa dan Rawa Panjang) ada penambahan rute, dan jadwalnya (truk sampah DKI untuk lewat Bekasi) kita sudah tambah 24 jam, tapi yang compactor (truk sampah)," kata Pepen kepada wartawan.

Proposal usulan dana hibah yang diajukan Pemkot Bekasi dibenarkan Anies Baswedan. Namun Pemkot Bekasi pada awal pengajuannya tidak memaparkan rincian sehingga Pemprov kesulitan melakukan telaah.

Disebutkan Anies, dana hibah diajukan Pemkot Bekasi di antaranya flyover Rawa Panjang Rp 188 miliar, proyek flyover Cipendawa Rp 372 miliar, pembangunan crossing Buaran Rp 16 miliar, peningkatan fasilitas penerangan jalan umum Kota Bekasi Rp 5 miliar.

Namun, akhirnya Pepen bertemu Anies membahas persoalan ini. Pepen menyebut ketegangan itu hanya miskomunikasi.

"Hari ini saya merasa bersyukur bahwa beberapa hari ini ada terjadi miskomunikasi antara Bekasi dan DKI dan hari ini ternyata tidak ada yang berubah dari kebijakan DKI berkenaan dengan hubungan kedaerahan kemitraan yang dibangun dan juga tanggung jawab terhadap pengelolaan TPST Bantargebang," ujar Pepen di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

4. Heboh Acara di Puncak
Satgas COVID-19 Kecamatan Cisarua pernah membubarkan acara Pepen di Cisarua, Kabupaten Bogor. Camat Cisarua, Deni Humaidi, memberikan penjelasan ketika acara Walkot Bekasi dibubarkan.

Pembubaran acara itu terjadi pada Kamis (3/2) lalu. Deni menuturkan acara itu diselenggarakan di salah satu vila milik Walkot Bekasi.

"Beliau (ada) urusan internal di rumah peristirahatannya mungkin maklum beliau kan posisinya kepala daerah, mungkin anggap lah bawahan atau anak buahnya mungkin ingin mengucapkan (ucapan selamat) atau seterusnya dan dari situ mungkin karena ramai banyak mobil parkir di tempat itu, parkirnya sampai keluar, mungkin di dalam (tempat) parkirnya tidak dipakai karena sempit dari situ ada warga yang melapor melalui WA ke Kecamatan," ujar Deni ketika dihubungi, Senin (15/2/2021).

Setelah menerima laporan, Deni beserta jajaran Polsek Cisarua dan Satpol PP mendatangi lokasi acara Rahmat Effendi pukul 20.30 WIB. Saat Deni tiba, acara Rahmat Effendi masih berlangsung.

Deni memperkirakan ada sekitar 20 orang yang mengikuti acara Rahmat Effendi. Dia menduga 20 orang tersebut berasal dari jajaran Pemkot Bekasi usai melihat pelat mobil yang terparkir di sekitar vila.

Deni mengatakan Rahmat Effendi bersikap kooperatif. Dia juga menyebut Rahmat Effendi meminta maaf karena acara tersebut.

"Beliau menyadari dan minta maaf dan segera kegiatan dihentikan dan tamunya pulang secara berangsur pulang," jelas Deni.

Rahmat Effendi kemudian buka suara soal acara tersebut. Dia membantah acara itu merupakan acara ulang tahunnya.

"Kita nggak pernah merayakan ulang tahun," jelas Rahmat Effendi.

"Memang ada ngobrol-ngobrol aja dan nggak banyak, nggak sampai 20 orang, standar (protokol kesehatan) dipakailah, bahkan abang (saya) kan ketua Satgas COVID-19," sambungnya.

5. Karangan Bunga
Terbaru, Pemerintah Kota Bekasi menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga. Pepen menjelaskan alasan pihaknya menganggarkan pengadaan karangan bunga.

"Karangan bunga itu untuk ucapan duka, ucapan bahagia, perkawinan, terus juga peresmian. Yang besaran itu tentunya dilihat saat mengirimkan kepada tokoh. Yang menengah, diundang ada anaknya sunatan, lahiran, termasuk tadi yang meninggal," kata Pepen di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Selasa (4/1/2022).

Pepen menyebut ada puluhan undangan yang diterimanya sebagai Wali Kota Bekasi dalam satu hari. Menurutnya, karangan bunga dari Walkot Bekasi bakal membuat warga bahagia.

"Nah Rp 1,1 (miliar) itu ya, satu hari saja Wali Kota diundang puluhan warga. Tidak minta secara khusus Wali Kota datang, dikirim bunga itu saja udah senangnya, bahagianya luar biasa," ujarnya.

"Jadi jangan dilihat nilainya, tapi dilihat bentuk kepala daerah itu perhatian terhadap hubungan dengan warganya," sambung Pepen.

Pemkot Bekasi menganggarkan Rp 1,1 miliar untuk pengadaan karangan bunga. Anggarannya berasal dari APBD 2022.

Dilihat detikcom dari situs LPSE Kota Bekasi, tender pengadaan karangan bunga itu diberi nomor 19841359.

s; detk.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy