Jokowi Dinilai Jilat Ludah Sendiri Soal Aturan Baru JHT, Refly Harun: Apakah Presiden Jadi Pahlawan Lagi?



IDEANEWSINDO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai menjilat ludahnya sendiri terkait Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT).

Dalam peraturan tersebut, disebutkan bahwa dana JHT baru bisa dicairkan ketika peserta telah berusia 56 tahun.

Rencananya mekanisme baru pencairan JHT itu akan mulai dilaksanakan pada Mei 2022 mendatang.

Hal itu berbeda dengan arahan Jokowi pada 2015 silam, di mana ketika itu ia memanggil Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan untuk membahas polemik Peraturan Pemerintah tentang JHT.

Usai bertemu dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Hanif Dhakiri mengatakan dana JHT dapat diambil satu bulan pasca peserta di-PHK atau sudah tidak bekerja.

"Nah ini ada pernyataan dari namanya Tere Liye atau nama aslinya Darwis. Mengingatkan kepada kita bahwa Jokowi menjilat ludah sendiri. Artinya ada inkonsistensi soal aturan mengenai JHT ini," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Senin, 14 Februari 2022.

Refly Harun mengatakan, kini publik sedang bertanya-tanya terkait kebijakan yang berubah-ubah. 

Padahal di sisi lain, dana tersebut dibutuhkan pekerja atau buruh yang terkena PHK.

Refly Harun menilai, apabila peserta harus menunggu saat berusia 56 tahun, maka tidak ada jaminan nasib mereka bisa lebih baik dengan dana JHT tersebut.

"Kalau jaminan diberikan sekarang, siapa tahu tenaga masih kuat, mereka bisa membuat usaha yang ketika dimulai, mereka memiliki tenaga yang cukup kuat untuk melakukan ekspansi. Karena apapun kalau tenaganya di bawah usia 50 tahun, ya beda lah dengan usia 56 tahun," ujarnya.

Menurut Mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu, dana JHT sebaiknya bisa dicairkan sebelum peserta berusia 56 tahun untuk membangun usaha.

Atau setidaknya, dana tersebut bisa dijadikan modal untuk bertahan hidup bagi peserta JHT, hingga akhirnya yang bersangkutan menemukan pekerjaan baru.

"Kalau dia menunggu 56 tahun, antara dia pensiun atau PHK misalnya ke-56 tahun, barangkali masih butuh waktu 10 tahun lagi. Kita tidak tahu kapan dia berhentinya," tuturnya.

Lebih lanjut, ia melihat seharusnya materi tersebut tidak diatur dalam peraturan setingkat Permenaker, melainkan Undang-Undang.

Pasalnya, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Karena itu, tidak bisa diubah tanpa persetujuan rakyat melalui wakil-wakilnya di DPR dan DPD.

"Itu yang harus kita pahami sebagai sebuah basis atau pondasi berpikir kita dalam menghadapi soal-soal seperti ini," tegasnya.

Ia pun mempertanyakan, apakah nantinya Jokowi akan menjadi pahlawan dengan mengembalikan JHT satu bulan setelah diberhentikan.

"Kita lihat saja ujung dari soal ini, apakah Presiden menjadi pahlawan lagi dengan mengembalikan JHT satu bulan setelah diberhentikan, ataukah kondisi keuangan yang tidak bisa diatasi lagi?" ucapnya.

"BPJS Ketenagakerjaan mungkin juga akan kerepotan kalau semua orang menarik uangnya saat ini, dan kebijakan ini harus tetap dipertahankan, kita akan lihat nanti. Yang jelas, pasti keuangan negara tidak gampang soal-soal begini lagi," sambungnya.

Ia menduga, saat ini Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani tengah dipusingkan dengan banyaknya kebijakan yang menyedot anggaran, yang tidak bisa langsung dimanfaatkan masyarakat.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy