KKB Papua Terbelah, Benny Wenda Tak Diakui Jadi Presiden Papua Barat, Kini Kekuasaannya Diambil Alih



IDEANEWSINDO.COM - Kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua, kini terbelah dua. Kelompok ekstrim menolak Benny Wenda jadi Presiden Papua Barat.

Penolakan keras terhadap Benny Wenda itu datang dari kelompok yang terhimpun dalam organisasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL).

Keputusan menolak Benny Wenda itu telah ditandatangani oleh beberapa sosok yang mengemban tugas sebagai pemegang mandat.

Para tokoh yang mengambil keputusan tersebut, yakni Pemegang mandat WPNCL, Ben Yanteo, Pendiri WPNCL Alex Makabori, Anggota WPNCL Zet Giyai dan Panglima TPN OPM WPNCL, Terianus Sato

Mereka mengambil keputusan tersebut setelah melakukan sejumlah pertemuan intensif.

Kini terungkap bahwa penolakan Benny Wenda didasarkan pada perbedaan sikap antara WPNCL dengan United Libertation Movement for West Papua (ULMWP).

Pertemauan para tokoh ini diketahui berlangsung di Sentani, Kabupaten Jayapura, pada Minggu 6 Februari 2022 lalu.

“Hadir dalam pertemuan itu, komandan pasukan TPN OPM WPNCL wilayah Tabi, Dance, Staf mabes TPN OPM WPNCL, Jersi, Panglima TPN OPM WPNCL, Terianus Sato, serta Anggota WPNCL Maikel Mandabayan,” katanya Ben Yanteo kepada awak media, Senin 7 Februari 2022.

Dalam pertemuan tersebut diputuskan WPNCL sebagai salah satu faksi yang mendirikan ULMWP melalui Deklarasi Saralana 2014, menolak kepemimpinan Benny Wenda dalam ULMWP.

Ini terjadi karena ULMWP merasa bahwa apa yang dilakukan Benny Wenda saat ini, tak sesuai dengan kesepakatan awal sebagai organisasi koordinatif.

“WPNCL menyadari, kepemimpinan ULMWP sudah tak lagi sesuai dengan kesepakatan awal yaitu koordinatif."

"Oleh karena itu WPNCL menyatakan diri segera mengambil alih kepemimpinan ULMWP dari Benny Wenda,” papar Ben Yanteo.

Selain itu, Ben Yanteo juga menegaskan, sejak 2020 seharusnya kepemimpinan ULMWP dipegang oleh perwakilan WPNCL.

Namun hingga saat kepemimpinan ULMWP masih dipegang oleh Benny Wenda yang berdomisili di Oxford, Inggris.

Ben Yanteo menegaskan bila pihaknya sudah punya bentuk konstitusi pemerintahan sementara sejak tahun 2003.

Hal itu terjadi sebelum adanya ULMWP dan pemerintahan yang dideklarasikan oleh Benny Wenda beberapa waktu lalu.

Lalu dalam waktu dekat ini, WPNCL akan mengggelar rapat kerja membahas strategi politik pasca pernyataan sikap dimaksud.

Nama Benny Wenda kembali jadi sorotan setelah dia diumumkan secara sepihak jadi presiden sementara Papua Barat.

Sebelumnya, pada momentum peringatan HUT OPM 1 Desember, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) Benny Wenda mengumumkan, sejak hari itu pihaknya menyatakan pembentukan Pemerintah Sementara West Papua (menyangkut Papua dan Papua Barat).

Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP), telah susun konstitusi baru dan menominasikan Benny Wenda sebagai presiden sementara.

Bahkan, sejumlah media asing menyoroti deklarasi sepihak oleh ULMWP tersebut.

ULMWP mengangkat Benny Wenda sebagai presiden sementara.

"Mulai hari ini, 1 Desember 2020, kami mulai menerapkan konstitusi kami sendiri dan mengklaim kembali tanah kedaulatan kami,” kata Wenda melalui siaran pers berbahasa Ingris yang dilihat Wartakotalive.com di laman resmi ULMWP, Rabu 2 Desember 2020.

Benny juga menegaskan, sejak saat dideklarasikan, pihaknya tidak akan tunduk kepada pemerintahan Indonesia.

Nama Benny Wenda tidak asing lagi didengar.

Ia disebut sebagai 'biang kerusuhan' yang kerap terjadi di Papua.

Kepala kantor Staf Presiden, Moeldoko pernah menyebut, Benny Wenda disebut telah memobilisasi diplomatik serta memobilisasi informasi yang salah sehingga menyulut kerusuhan itu.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Ia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, pada Senin 2 September 2019.

Ia menilai apa yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik.

Karena itu, pemerintah juga menanganinya secara politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat.

Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

Siapa sebenarnya Benny Wenda?

Berikut ulasannya dikutip dari sejumlah sumber.

1. Dendam Pribadi

Benny Wenda adalah petinggi Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang lahir di Lembah Baliem tepat pada HUT Republik Indonesia 1974.

Wenda kemudian menjadi antipati dengan pemerintah Indonesia setelah dirinya mengklaim jika ada serangan udara yang membuat keluarganya menjadi korban.

Dirinya juga mengklaim akibat serangan udara itu kakinya putus satu.

Maka setelah rezim Soeharto tumbang, Wenda lantas angkat senjata meminta papua merdeka walau keluarganya sendiri memilih bergabung dengan NKRI

Ia melakukan lobi-lobi kepada pemerintahan Indonesia.

2. Berhasil Membuat Papua sebagai Daerah Otonomi Khusus

Pada pemerintahan Megawati, usaha lobi Wenda sebenarnya berhasil yakni menjadikan papua sebagai daerah otonomi khusus.

Namun apa lacur, Wenda masih kurang puas dan menuntut lagi kemerdekaan papua.

3. Ditangkap

Aparat keamanan Indonesia tak bisa lagi mentolerir lagi Wenda ditangkap karena ia mengacaukan keamanan pada tahun 2001.

6 Juni 2002, Wenda kemudian ditahan di Jayapura.

Dirinya kemudian berhasil kabur dari penjara pada 27 Oktober 2002.

Dibantu simpatisan OPM, Wenda diselundupkan ke Papua Nugini yang lantas ia ngacir ke Inggris bersama LSM Eropa setelah mendapat suaka politik.

Sampai saat ini Wenda hidup aman, nyaman di bawah perlindungan dan pengawasan negeri Ratu Elizabeth II.

Di Inggris ia hanya bisa menyuarakan kemerdekaan Papua lewat media massa dan media sosial.

Sedangkan anak buahnya harus keluar masuk rimba, tidur di hutan, kekurangan makanan dan harus menyambung nyawa berperang dengan aparat keamanan Indonesia.

4. Dapat Penghargaan dari Oxford

Saat ini Benny Wenda tinggal di Oxford, Inggris.

Benny bahkan mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford.

Pemerintah Indonesia tentu mengecam pemberian penghargaan kepada Benny.

Melalui Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia menyatakan bahwa Dewan Kota Oxford tak memahami rekam jejak Benny yang terlibat dalam permasalahan separatisme di Papua.

Padahal, pemerintah menyatakan, saat ini Papua telah mengalami kemajuan di bidang pembangunan.

5. Serukan Boikot Upacara Kemerdekaan

Dalam wawancara kepada Majalah Tempo, Benny Wenda mengaku telah mengeluarkan surat edaran yang berisi instruksi agar rakyat Papua tak mengikuti upacara kemerdekaan.

Akan tetapi, Benny menyatakan bahwa aksi demonstrasi yang kemudian disertai kerusuhan di Papua dan Papua Barat dianggap sebagai spontanitas masyarakat di sana.

"Saya memang mengeluarkan surat edaran beberapa pekan sebelum selebrasi kemerdekaan Indonesia. Isinya menyerukan kepada rakyat Papua supaya tidak ikut upacara," ucap Benny.

"Tapi aksi di Surabaya yang merembet ke Papua itu spontanitas saja. Rakyat Papua yang bergerak," ujar dia.

Kepada Majalah Tempo, Benny juga mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo soal Papua yang masih menggunakan pendekatan militer.

Dia memuji presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang melakukan pendekatan kemanusiaan.

Cara yang dilakukan Gus Dur antara lain mengganti nama Irian Jaya menjadi Papua dan membolehkan pengibaran bendera Bintang Kejora selama bersanding dengan bendera Merah Putih.

"Hanya Gus Dur yang berani membela Papua. Dia juga menyebutkan Bintang Kejora sebagai lambang budaya kami," ujar Benny Wenda.

s; tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy