Para Mantan Pendukung Jokowi Galang Petisi Batalkan Rencana Pemindahan IKN, Ini Alasanya



IDEANEWSINDO.COM - Sebanyak 45 tokoh nasional menggalang petisi agar Presiden Jokowi membatalkan rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur.

Beberapa tokoh yang menolak pemindahan IKN bahkan berasal dari pendukung Jokowi sebelumnya.

Mereka menilai, Jokowi telah banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi di periode kedua kepemimpinannya.

Salah satu inisiator petisi yang menolak pemindahan IKN adalah Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Dr Azyumardi Azra.

Dirinya mengaku, dulunya mendukung Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019.

"Semua pro Jokowi dulunya, terutama di periode pertama, yang Wapresnya Pak Jusuf Kalla. Kebanyakan mereka dulu dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 mencoblos Jokowi," sebutnya.

Selain dirinya, ada Din Syamsuddin yang pernah menjadi Utusan Khusus Presiden Jokowi untuk Dialog dan Kerjasama antar Agama dan Peradaban (UKP-DKAAP).

Kemudian ada pula Faisal Basri yang dalam dua kali Pilpres menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Beberapa nama lain di antaranya seperti Fadhil Hasan yang pernah tergabung dalam tim sukses Jokowi, dan Jilal Mardhani.

"Banyak (penggalang petisi tolak IKN dulu pendukung Jokowi), seperti Faisal Basri, Prof Didin S Damanhuri, Prof Widi AP, Prof Rochmat W, Jilal Mardhani, Prof Carunia MF, DR Fadhil Hasan, DR Abdul Malik. Sebagian besarlah," terang Azyumardi Azra.

Prof Azyumardi mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat para tokoh besar tersebut berubah arah.

Ia sendiri mengaku khawatir proyek pemindahan dan pembangunan IKN akan mangkrak.

"Dalam 2,5 tahun itu jangankan membikin sebuah kota. Kita bikin rumah yang bagus, permanen itu, nggak bisa selesai dalam waktu 2 tahun sampai bisa ditempati dengan nyaman," kata Prof Azyumardi Azra.

Sementara kebanyakan tokoh menilai, Jokowi banyak melakukan hal yang mencederai demokrasi.

"Mereka mulai kecewa bukan karena tidak dapat posisi atau jatah karena mereka rata-rata sudah mapan," jelasnya.

"Tapi kecewa pada Jokowi dengan kemunduran demokrasi dan digantikan oligarki politik, meluasnya ketidakadilan, legislasi sewenang-wenang misalnya lewat perubahan UU KPK, Omnibus Law UU Cipta Kerja, sampai UU IKN," imbuh Azyumardi Azra.

Tak hanya itu, barisan mantan pendukung disebut gelisah dengan langkah-langkah kebijakan Jokowi di periode kedua ini.

Menurut Prof Azyumardi, Jokowi belakangan menunjukkan gelagat akan meninggalkan warisan buruk.

Dikutip dari Kompas.com, banyak pembuatan legislasi di era Jokowi yang dinilai tidak melibatkan publik.

Bahkan ketika masyarakat menyuarakan penolakan besar-besaran, Jokowi seolah tak mau mendengarkan.

Meski begitu, ia dan 44 penggagas petisi lainnya tidak bermaksud buruk kepada Jokowi.

Mereka berharap, Jokowi bisa meninggalkan warisan yang bagus dan berharga untuk bangsa, termasuk dama kehidupan berdemokrasi.

s; tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy