Presiden KSPI Tuding Jokowi Langgar Undang-Undang saat Bahas JHT Cair saat Usia 56 Tahun: Makan Apa Buruhnya?



IDEANEWSINDO.COM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menolak aturan baru mengenai pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) mengeluarkan peraturan Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Syarat Pembayaran JHT.

Dalam Permenaker itu, buruh yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat mencairkan dana JHT apabila sudah memasuki usia 56 tahun.

Said Iqbal menilai, aturan itu merugikan buruh, terlebih di masa pandemi Covid-19 meyebabkan buruh semakin rentan menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Menteri ini tahu gak kalau buruh di-PHK pada kondisi saat ini (Pandemi Covid-19) dan JHT tidak bisa diambil karena menunggu usia pensiun 56 tahun, terus makan apa buruhnya?" katanya.

Pemerintah berdalih, buruh yang mengalami PHK dapat memanfaatkan program dari Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Keluhan teman-teman soal kenapa JHT gak bisa langsung diambil setelah PHK, bisa dipahami. Namun faktanya: sekarang kita punya program baru yaitu JKP/Jaminan Kehilangan Pekerjaan untuk korban PHK. Dulu JKP gak ada. Maka wajar jika dulu teman-teman terPHK berharap sekali pada pencairan JHT," tulis Staf Khusus Menaker, Dita Indah Sari dikutip PORTAL NGANJUK dari Pikiran-Rakyat di akun Twitter miliknya.

Selain itu, buruh yang terkena PHK sekarang ini akan mendapatkan pesangon sekaligus JKP dalam bentuk uang tunai, pelatihan gratis, hingga akses lowongan kerja.

Namun, Said Iqbal mengklaim bahwa program JKP kini masih belum berjalan karena menurutnya, program JKP itu juga belum tentu dapat dinikmati oleh pekerja kontrak dan outsourcing.

"Oh ada JKP Jaminan Kehilangan Pekerjaan? Tidak semua buruh akan dapat JKP karena belum bisa berjalan, belum ada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menterinya," ujarnya.

Selain itu, dirinya menyebut Presiden Jokowi sebelumnya memerintahkan Menaker untuk membuat aturan agar JHT bisa dicairkan oleh buruh setelah satu bulan terkena PHK.

"Aturan JHT diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek setelah terPHK, bukan kemudian dibayarkan, itu instruksinya dari Bapak Presiden Jokowi, kok menjilat ludah sendiri?" tuturnya.

Said Iqbal membandingkan saat Hanif Dhakiri saat menjabat sebagai Menaker, aturan mengenai JHT yang dapat dicairkan setelah 10 tahun kepesertaan yang memicu protes dari para buruh.

"Dulu Menteri sebelumnya membuat aturan bahwa JHT dapat diambil setelah 10 tahun masa kepesertaan, terjadilah gelombang protes dari para buruh dan masyarakat karena saat itu angka PHK sangat tinggi," tuturnya dikutip PORTAL NGANJUK dari Pikiran-Rakyat di kanal Youtube Bicaralah Buruh.

"Maka keluarlah perintah, instruksi Presiden kepada Menteri Hanif Dhakiri untuk mengubah Peraturan Menteri terkait JHT. Itu adalah perintah Presiden, kalau Menteri Tenaga Kerja sekarang berdalih itu menggunakan Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional)," ucapnya lagi.

Oleh karena itu, Said Iqbal menuding Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang saat memerintah Hanif Dhakiri.

"Kalau begitu Presiden Jokowi melanggar Undang-Undang dong ketika memerintah Hanif Dhakiri," ungkapnya.

s; pikiran-rakyat.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy