SOSOK Jenderal Surojo Bimantoro, Mantan Kapolri yang Pernah Melawan Perintah Presiden Gus Dur



IDEANEWSINDO.COM - Inilah sosok Jenderal Surojo Bimantoro, mantan Kapolri yang pernah melawan perintah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.

Jenderal Surojo merupakan Kapolri ke-16 yang pernah terlibat konflik dengan Presiden Gus Dur.

Bahkan, gara-gara konflik Surojo Bimantoro dan Gus Dur membuat DPR RI turun tangan.

Konflik berawal saat Gus Dur mengganti Jenderal Surojo Bimantoro dengan Jenderal Polisi Chairuddin Ismail sebagai Kapolri.

Saat itu, masa kepemimpinan Suroyo Bimantoro terjadi polemik kekisruhan di tubuh Polri.

Presiden Gus Dur kemudian dikabarkan "memecat" Bimantoro dan mengangkat Chairuddin tanpa persetujuan parlemen.

Seperti dilansir dari Tribun Timur dalam artikel 'Ingat Jenderal Surojo Bimantoro? Kapolri Berani Lawan Presiden Gus Dur, Disuruh Mundur Tapi Menolak'.

Kisruh pun terjadi di dalam internal Polri.

Padahal, Bimantoro baru menjabat 1 tahun dua bulan.

Mereka berbeda dalam penanganan gerakan Papua Merdeka.

Presiden Gus Dur memperbolehkan pengibaran Bintang Kejora, simbol Organisasi Papua Merdeka, sedangkan Bimantoro tegas tidak menoleransinya.

Perbedaan pendapat itulah yang menurut Kepala Badan Hubungan Masyarakat Mabes Polri menjadi awal mula kerenggangan hubungan antara Polri dan Istana.

Hubungan baik tidak dapat diraih, keretakan semakin bertambah, dan Bimantoro semakin tidak populer di mata Presiden.

Mulai saat itulan perang dingin terus bergulir.

Hingga akhirnya, bertepatan dengan peringatan Hari Bhayangkara, 1 Juli, Presiden mengumumkan pemberhentian Kapolri nonaktif Bimantoro, dan akan menugasi mantan Asisten Operasi Mabes Polri itu sebagai Duta Besar RI di Malaysia.

Beberapa jam kemudian, Bimantoro menyatakan penolakan.

Pada tanggal 20 Juli 2001, dia melantik Chairuddin Ismail resmi sebagai Pejabat Sementara Kapolri.

Melansir dari Wikipedia, Surojo Bimantoro lahir 1 November 1946.

Ia adalah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri yang menjabat sejak 23 September 2000 hingga 29 November 2001.

Sosok mantan Kapolri yang juga tak kalah jadi sorotan adalah Jenderal Rusdihardjo.

Sosok Jenderal Rusdihardjo mungkin sudah tak asing lagi. Ia menjabat sebagai Kapolri mulai 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia diangkat menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2004 hingga 2006.

Namun setelah diangkat jadi Dubes, pria bernama lengkap Kanjeng Pangeran Hario tersebut mengaku menyesal menerima jabatan di Malaysia tersebut.

Namun, yang lebih menyesalkan lagi buat Rusdihardjo, ia didakwa melakukan korupsi karena menerima uang pungli dari biaya pengurusan dokumen keimigrasian.

Melansir dari Wikipedia, Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Kanjeng Pangeran Hario Rusdihardjo lahir 7 Juli 1945.

Ia adalah Kapolri dari 4 Januari 2000 hingga 22 September 2000.

Setelah tidak lagi menjabat sebagai Kapolri, ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Malaysia dari tahun 2004 hingga 2006.

Ia sempat mendapat kecaman pada awal 2005 karena meminta maaf kepada pemerintah Malaysia akibat peristiwa penginjakan dan pembakaran bendera Malaysia dalam aksi unjuk rasa di depan kedubes Malaysia soal Peristiwa Ambalat.

Lahir dari pasangan suami istri G.P.H. Notoprodjo dan R. Ayu Soenarni Wongsonegoro. Rusdihardjo mulai masuk sekolah di Sekolah Dasar Margorejo, Kecamatan Tayu, Pati.

Di sekolah tersebut ia belajar dari kelas I hingga kelas IV, sedangkan kelas V hingga kelas VI diselaikan di Walikukun, Ngawi, Jawa Timur. Selesai menempuh pendidikan di sekolah Dasar kemudian Rusdihardjo melanjutkan sekolah di SMP Negeri I Tangerang pada tahun 1957.

Tiga tahun kemudian, ia lulus dari SMP tersebut dan selanjutnya meneruskan pendidikan di SMA Regina Pacis, Bogor.

Berpindah pindahnya tempat sekolah Rusdihardjo dikarenakan mengikuti pekerjaan ayahnya yang sering kali dipindahtugaskan, dari perkebunan satu ke perkebunan lainnya.

Setamat SMA, Rusdihardjo memutuskan untuk masuk Akademi Kepolisian. Rusdihardjo resmi diterima di Akademi Kepolisian di Sukabumi pada tahun 1964.

Kemudian ia lulus Baccaloreat PTIK pada tahun 1967 dengan pangkat Letnan Dua.

Rusdihardjo kemudian ditempatkan sebagai perwira samapta di Komwil 73 (sekarang disebut polres) Jakarta Barat.

Inilah awal karier bagi Rusdihardjo di Kepolisian.

Pada tahun 1971, Rusdihardjo melanjutkan pendidikan di PTIK tingkat (doktoral), yang diselesaikannya tahun 1974.

Setelah menyelesaikan pendidikan di PTIK, selanjutnya Rusdihardjo mendapatkan tugas baru di Polda Kalimantan Barat dengan jabatan sebagai Kabag Reserse.

Pada tahun 1979, Rusdihardjo berhasil lulus testing Sesko ABRI bagian Kepolisian, sejak saat itulah, ia menjadi mahasiswa di Seskopol dan menyelesaikan pada tahun 1980.

Pada tahun yang sama, Rusdihardjo mendapat Surat Keputusan (Skep) baru, yaitu pindah ke kesatuan utama reserse narkotika di Mabes Polri, Jakarta.

Dua tahun kemudian, Rusdihardjo dinaikkan pangkatnya menjadi Letnan Kolonel (Letkol) Polisi dan ditempatkan di Kanit II Sattama Serse Narkotik Mabes Polri.

Berdasarkan pengalamannya di bidang narkotika, kemudian Letkol Polisi Rusdihardjo diangkat sebagai Kasubdit Reserse Narkotika di Mabes Polri.

Rusdihardjo memegang jabatan sebagai Kasubdit Resere Narkotika di Mabes Polri cukup lama, yakni hingga tahun 1989.

Saat memangku jabatan tersebut, banyak hal yang telah dilakukan oleh Rusdihardjo, salah satunya adalah mengembangkan teknik dan taktik untuk menanggulangi masalah narkotika, teknik tersebut ditemukan oleh Rusdihardjo dan dinamakan Controlled Delivery.

Teknik tersebut berhasil membongkar sindikat narkoba antarnegara, selanjutnya teknik ini kemudian digunakan dan di sahkan oleh semua anggota PBB pada bulan Februari 1988 melalui Sidang Umum Divisi Narkotika PBB di Wina.

Setelah memangku jabatan sebagai Kasubdit Reserse di Mabes Polri, kemudian selama tiga tahun hingga tahun 1992, Rusdihardjo diangkat menjabat sebagai Kapolwil Daerah Istimewa Yogyakarta.

Seiring dengan program Visit Indonesia Year 1990, selaku Kapolwil Yogyakarta, Rusdihardjo membentuk “turis polisi” yang modern dan ramah.

Gagasan Rusdihardjo tentang tourist police tersebut mendapatkan dukungan yang kuat dari banyak kalangan.

Dalam perkembangannya, gagasan ini kemudian diangkat menjadi program nasional oleh Mabes Polri.

Rusdihardjo menyesal setelah didakwa melakukan korupsi karena menerima uang pungli dari biaya pengurusan dokumen keimigrasian.

"Yang saya sesalkan bahwa saya di masa sepuh saya (diangkat) menjadi dubes.

Saya berat terima itu. Tapi untuk kemanusiaan, saya terima (jabatan)," tegas Rusdihardjo saat diperiksa sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (12/5/2008).

Seperti dilansir dari Tribun-Timur.com dalam artikel 'Ingat Jenderal Rusdihardjo? Dulu Kapolri Lalu Diangkat Jadi Dubes, Dipenjara Gegara Kasus Korupsi'.

"Terhadap kasus ini, saya sangat gelo (menyesal). I do my best (mengerjakan pekerjakan dengan baik).

Saya telah selamatkan ratusan ribu TKI, tapi saya dipersalahkan atas perbuatan yang saya tidak saya lakukan," ungkap Rusdihardjo yang mengenakan baju putih lengan panjang dan celana hitam.

Mantan Kepala Bidang Imigrasi Arihken Tarigan yang duduk di sebelah Rusdihardjo sebagai terdakwa II juga mengaku menyesal..

"Kalau saya dipersalahkan, saya terima dan sesali. Tapi tidak ada niat untuk melaksanakan pelanggaran-pelanggaran," ujar Tarikhen yang mengenakan baju lengan panjang warna kuning.

Saat dicecar jaksa penuntut asal KPK, Arikhen mengaku dirinya melanjutkan kebijakan mantan Kepala Bidang  Imigrasi Suparba W Amiarsa yang melakukan penerapan tarif ganda dalam pengurusan dokumen keimigrasian.

Uang selisih biaya pengurusan tersebut diserahkan kepada Bendahara Kedubes RI di Malaysia Tri Widyowati.

Arikhen mengaku mendapat bagian untuk memberikan uang kepada Dubes dan Wakil Dubes.

Untuk Dubes Rusdihardjo, Arikhen menyerahkan uang 30.000 ringgit-40.000 ringgit per bulan. Namun, saat jawaban Arikhen dikonfrontir jaksa Suwarji kepada Rusdihardjo, jenderal polisi bintang empat ini menyangkal.

"Sama sekali tidak (menerima)," tegas Rusdihardjo.

Ketika dipertanyakan kembali ke Arikhen, Arikhen pun tetap berpegang teguh pada keterangannya.

"Saya tetap pada jawaban yang saya berikan," tegas Arikhen.

Rusdihardjo menjabat sebagai Dubes RI di Malaysia sejak 6 Januari 2004-30 Januari 2007.

Selama menjabat, Rusdihardjo mengaku telah banyak melakukan berbagai pembenahan di Kedubes RI Malaysia, termasuk memberhentikan tujuh staf di kedubes.

Arikhen adalah salah satu  yang ia usulkan untuk dipecat.

Alasannya, kinerja Arikhen buruk. Jaksa Suwarji mempertanyakan pertemuan Dubes RI seluruh dunia pada Desember 2004.

Rusdihardjo telah diingatkan oleh Irjen Departemen Luar Negeri atas adanya SK Ganda tersebut.

Rusdihardjo pun mengakui.

Rusdihardjo juga mengaku diperiksa tim Irjen Deplu pada 26-29 Oktober 2005 di kantor KBRI Malaysia.

Selanjutnya, pada 24 November 2005 Rusdihardjo diperiksa oleh tim panel yang dibentuk Irjen Deplu.

Dalam pemeriksaan di Deplu, Rusdihardjo mengaku membawa dokumen tertulis.

Saat jaksa mempertanyakan dokumen tersebut berisi tentang pemasukan dan pengeluaran dana hasil pungutan biaya ganda, Rusdihardjo mengaku ia hanya menandatangani saja dokumen-dokumen yang dibuat oleh anak buahnya.

"Saya waktu itu hanya menandatangani dokumen tanpa melihat isinya. Itu pun dengan pulpen yang saya pinjam dari staf saya," tegas Rusdihardjo.

Seusai persidangan, jaksa Suwarji menyatakan bahwa sah-sah saja Rusdihardjo menyangkal telah menerima uang hasil penerapan biaya ganda.

"Dokumen yang ia bawa saat diperiksa Itjen itu adalah salah satu bukti bahwa ia menerima uang. Dan ada juga saksi seperti Arikhen yang menerangkan telah memberikan uang untuk Rusdihardjo," kata Suwarji.

Sidang yang dipimpin hakim Moerdiono akan dilanjutkan dengan pembacaan surat tuntutan dari jaksa, Rabu (21/5) pekan depan. 

Masa hukumannya sudah habis dan bisa kembali ke keluarganya.

"Sekarang sudah bebas," ujar Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono saat dihubungi melalui telepon, (10/7/2009).

Sebelumnya, Majelis hakim tingkat pertama memvonis Rusdihardjo dua tahun penjara.

Lalu di tingkat banding mengurangi vonisnya menjadi satu setengah tahun.

Tanpa pembebasan bersyarat, masa hukuman Rusdihardjo berakhir pada 14 Juli 2009.

s; tribunnews.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy