Pemecatan Terawan, Ini Pembela di Internal Organisasi IDI



IDEANEWSINDO.COM - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memiliki badan kelengkapan yang bertugas melakukan pembelaan terhadap anggota yang terlibat dalam masalah etika, disiplin, serta kasus hukum lainnya.

Nomenklatur dari lembaga tersebut adalah Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A).

Selain membela anggota IDI dalam memperoleh rasa keadilan saat menjalankan profesi, BHP2A punya tugas pokok melakukan pembinaan praktik kedokteran dalam menjalankan profesi dan memberikan kesadaran hukum kesehatan-kedokteran. Karena itu BHP2A punya peran dalam kasus proses pemecatan mantan Menteri Kesehatan Prof Dr dr Terawan Agus Putranto, SpRad(K) dari keanggotaan IDI.

Anggota IDI sekaligus Pimpinan Komisi Etik, Disiplin, dan Hukum Muktamar IDI Ke-31 Banda Aceh 2022, James Allan Rarung mengatakan, sesuai Anggaran Rumah Tangga (ART) IDI Pasal 8 poin 3 pemberhentian tetap atau permanen seorang anggota IDI merupakan kewenangan Pengurus Besar (PB) IDI.

"Dr Terawan saat ini masih anggota IDI. Pemberhentian nanti sampai jangka waktu 28 hari kerja. Pada Pasal 8 ART IDI disebutkan anggota yang diskors dan atau diberhentikan dapat melakukan pembelaan dalam forum yang ditunjuk. Jadi, masih ada proses," ujar James yang sebelumnya menjabat sebagai anggota BHP2A PB IDI, di Jakarta, Senin (28/3/2022).

Mengutip Buku Pedoman Biro Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota (BHP2A) yang terbit pada kepengurusan PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 2015-2018, anggota IDI yang mendapatkan pembelaan adalah mereka yang mengalami masalah dalam melaksanakan tugas atau pekerjaan profesinya yang berkaitan dengan tindakan pelanggaran disiplin kedokteran, tindakan pelanggaran hukum kedokteran/kesehatan, pelanggaran etika, maupun sebagai korban dalam lingkup keprofesian.

Pembelaan hukum ini bertujuan agar para anggota IDI mendapat perlindungan dan pembelaan dalam menjalankan profesinya, demi tegaknya keadilan bagi anggota dalam penyelesaian masalah etika disiplin dan hukum, pekerjaan profesi, pendidikan, dan organisasi profesi.

Bantuan pembelaan hukum terhadap semua anggota IDI yang mengalami masalah dilakukan BHP2A baik atas permintaan maupun tidak atas permintaan selama yang bersangkutan tidak menolak pembelaan oleh BHP2A.

Permintaan bantuan dapat langsung dilakukan oleh anggota IDI yang sedang bermasalah dan/atau permintaan dari pengurus IDI lainnya.

Upaya pembelaan anggota IDI melalui pendekatan personal, upaya administrasi atau organisatoris, upaya mediasi, maupun upaya jalur hukum.

Disebutkan pula dalam pedoman tersebut, mediasi diupayakan terlebih dahulu untuk semua kasus baik etika, disiplin maupun hukum sebelum penyelesaian melalui jalur hukum.

Dalam buku pendoman disebutkan kasus yang ditangani BHP2A bisa berasal dari beberapa sumber. Kasus atau masalah dapat masuk melalui empat kemungkinan.

Pertama, pengaduan dari pasien, keluarga atau kuasa hukum pasien, atau pihak lain yang merasa dirugikan akibat tindakan dokter.

Kedua, laporan langsung dari dokter yang sedang bermasalah atau menjadi teradu.

Ketiga, laporan dari pihak-pihak yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh dokter.

Keempat, ditemukan dari pemberitaan media cetak atau elektronik atau sudah menjadi isu publik.

Dalam kasus Terawan, kemungkinan besar BHP2A menemukan kasus dari laporan pihak yang menduga adanya pelanggaran karena selama ini para pasien yang ditangani Terawan tidak mengeluhkan layanan. Nama-nama kondang para politikus yang menjadi pasien Terawan mengakui metode “cuci otak” pada penderita stroke yang dipraktikkan Kepala RSPAD Gatot Soebroto 2015-2019 ini, manjur.

Setelah mendapati adanya masalah atau kasus, pengurus BHP2A melakukan verifikasi baik ke pengadu maupun kepada administrasi atau IDI di mana dokter teradu terdaftar sebagai anggota.

Selanjutnya pengurus BHP2A melakukan analisis terhadap masalah atau kasus tersebut apakah merupakan kasus etika, disiplin, atau hukum.

Bila kasus tersebut tidak ada unsur etika, disiplin, dan hukum, atau disebut “putih”, maka dilakukan pendampingan dan pembelaan.

Bila unsur dalam kasus tersebut belum jelas atau disebut “abu-abu”, maka dilakukan pemanggilan terhadap dokter teradu/terlapor. Apabila merupakan kasus etika kedokteran di mana kasus dilimpahkan ke MKEK, pengurus BHP2A melakukan pembinaan dan pembelaan kepada doker teradu.

Sedangkan apabila merupakan kasus disiplin maka akan dilimpahkan dan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Dalam hal ini pengurus BHP2A tidak hanya melakukan pembelaan dan pendampingan, melainkan juga mempersiapkan saksi ahli. Kemudian dilakukan pembinaan terhadap dokter teradu setelah ada keputusan dari MKDKI.

MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi.

Sementara itu kasus “hitam” dalam buku pendoman adalah sebutan bagi kasus atau masalah yang menyakut hukum pidana atau perdata. Dalam hal ini BHP2A memeriksa administrasi teradu, memenuhi syarat sebagai anggota IDI dan mempunyai izin praktek. BHP2A memberi arahan dan petunjuk proses penegakan hukum kepada teradu agar tidak keluar dari norma hukum yang berlaku.

Saksi setara dipersiapkan oleh IDI, sedapat mungkin saksi yang meringankan, baik dalam penyidikan maupun pengadilan. Pendampingan dan pembelaan oleh BHP2A bersama penasihat hukum yang memahami hukum kesehatan atau kedokteran. Pendampingan dan pembelaan dilakukan sampai kasus atau masalah terselesaikan.

Menurut James Allan Rarung, BHP2A IDI sudah bekerja maksimal sebelum Muktamar. BHP2A meminta Ketua Umum PB IDI untuk menggelar sidang lagi dalam rangka memberikan kesempatan kepada Terawan memberikan penjelasan sebelum ada pembahasan dan keputusan dalam Muktamar IDI Banda Aceh,.

Ketua Umum PB IDI, kata James, memberikan kesempatan meskipun sebenarnya MKEK tetap tidak mau, karena sudah mereka putuskan. Karena perintah Ketua Umum kepada BHP2A untuk melakukan pembelaan sebelum Muktamar, akhirnya MKEK bersedia.

Namun, lanjut James, dua kali dilayangkan undangan kepada Terawan pada awal Maret 2022, ternyata Terawan tidak menggunakan haknya untuk membela diri.

"Perlu diketahui oleh semua pihak, termasuk masyarakat bahwa tidak ada perbuatan kesewenang-wenangan oleh IDI dalam kasus ini. Semuanya sudah melalui proses panjang, jika ditambah dengan dua kali undangan terakhir untuk memberikan kesempatan kepada Dr Terawan menggunakan haknya untuk membela diri, totalnya sudah tiga kali sejawat Dr Terawan diundang," katanya.

Ia berharap agar dalam proses ke depannya, Terawan dapat hadir apabila diberikan kesempatan sesuai Pasal 8 poin 4 ART IDI, sehingga semua pihak dapat tenang dan masalah bisa terselesaikan dengan baik.

Seperti diberitakan, MKEK memutuskan pemberhentian secara permanen Terawan dari keanggotaan IDI. Keputusan itu dibacakan pada Muktamar IDI ke-31 Banda Aceh 2022.

"Surat tim khusus MKEK Nomor 0312/PP/MKEK/03/2022 memutuskan menetapkan, pertama, meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKEK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat Prof Dr dr Terawan Agus Putranto SpRad(K), sebagai anggota IDI. Kedua, ketetapan ini, pemberhentian dilaksanakan oleh PB IDI selambat-lambatnya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan," ujar salah satu panitia yang dikutip dari video Muktamar, Sabtu (26/3/2022).

Menurut James, keputusan MKEK itu ditujukan untuk dilakukan oleh PB IDI. Proses selanjutnya melalui Rapat Pengurus Besar, Rapat Musyawarah Pimpinan Pusat (MPP) dan Rapat Pimpinan Eksekutif PB IDI yang membahas pemecatan Terawan.

Jika rapat-rapat tersebut menyepakati keluarnya surat keputusan pemberhentian maka ketua umum dapat mengeluarkan surat resmi terkait pemberhentian tersebut dan menandatanganinya.

s; beritasatu.com

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy