DPRD Segera Gelar Rapat Bamus Bahas Interpelasi Anies Baswedan Ihwal Formula E



IDEANEWSINDO.COM - Rencana interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan soal Formula E terus digulirkan oleh Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Dia mengatakan segera mengagendakan rapat Badan Musyawarah untuk membahas interpelasi Formula E untuk dilanjutkan dalam rapat paripurna DPRD DKI.

"Nani saya akan Bamus-kan secepat mungkin," kata Prasetyo Edi di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu.

Menurut dia, rapat paripurna sebelumnya pada 28 September 2021 sifatnya masih ditunda sementara.

Interpelasi itu diajukan 33 anggota dewan dari dua fraksi, yakni PDI Perjuangan dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Rapat paripurna kemudian tidak diadakan setelah Prasetio Edi dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) oleh empat wakil ketua DPRD DKI saat itu.

Sedangkan pelapor lain dari fraksi di DPRD DKI adalah Fraksi Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Nasdem dan Golkar.

Setelah melalui proses panjang, BK DPRD DKI pada 14 Maret 2022 memutuskan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi tidak melanggar tata tertib soal pelaksanaan sidang paripurna soal Interpelasi Formula E.

"Ada audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), itulah terjadi interpelasi, bukan sekonyong-konyong, tiba-tiba interpelasi. Ini yang akan kami pertanyakan kepada gubernur dan gubernur juga tidak boleh paranoid, harus hadir," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Untuk itu, DPRD DKI akan tetap menggulirkan interpelasi sebagai hak anggota dewan kepada gubernur meski pembangunan pengaspalan sirkuit Formula E Jakarta sudah rampung.

Ia menilai interpelasi tidak mempengaruhi konstruksi sirkuit Formula E.

"Interpelasi itu beda dengan pengaspalan, jangan disamakan. Ini nyawa yang beda. Kalau berjalan silakan saja berjalan," katanya.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pemprov DKI membayar biaya komitmen senilai total Rp560,31 miliar.

BPK merinci pembayaran biaya yang telah dilakukan Pemprov DKI terkait penyelenggaraan Formula E pada tahun 2019 sebesar Rp360 miliar.

Kemudian, pada 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI kembali membayarkan biaya komitmen sebesar Rp200,31 miliar.

Sedangkan biaya pembangunan sirkuit Formula E Jakarta mencapai Rp60 miliar atau bertambah sekitar Rp10 miliar dari rencana target semula sekitar Rp50 miliar.

"Ada temuan dalam audit BPK bahwa ada kerugian negara. Fungsi kami cuma ada tiga, salah satu fungsi ini yang harus kami pakai, pengawasan," katanya.

Sebelumnya, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta meminjam uang Rp 180 miliar ke Bank DKI pada 2019. Uang itu dikucurkan untuk membayar termin pertama commitment fee Formula E.

Anies sendiri yang menerbitkan surat kuasa untuk Kepala Dispora DKI Achmad Firdaus agar meminjam uang kepada Bank DKI. Kuasa Anies tertuang dalam surat nomor 747/-072.26 tertanggal 21 Agustus 2019.

Prasetyo memaparkan, dirinya memang menyetujui rencana kegiatan Formula E pada 2019. Setelah ketok palu persetujuan ajang balap itu, eksekutif dan legislatif seharusnya membahas dulu alokasi anggarannya.

"Anggaran belum jalan tiba-tiba yang namanya Dispora itu nyelonong melalui perintah gubernur pinjam uang Rp 180 miliar. Itu masalahnya," ucap dia.

s; tempo.co

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel

Copy